Buka Bimtek BKAD: Pj Sekda Dandung Djulharjanto Tegaskan Penerapan e-BMD Mulai 2027

MALANG POST – Pemerintah Kota Malang melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), menggembleng seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lewat Bimbingan Teknis penerapan sistem digitalisasi e-BMD, guna mencegah penyelewengan serta memvalidasi jutaan unit Barang Milik Daerah (BMD) mulai 2027 di Hotel Aliante Malang, Rabu (04/11/2026).

​Ketertiban tata kelola barang milik daerah di lingkungan Pemerintah Kota Malang, memasuki babak baru yang kian transparan.

​Menginjak awal November 2026, Pemkot Malang mengambil tindakan tegas, untuk mengunci celah penyelewengan aset negara.

​Pemerintah Kota Malang mewajibkan seluruh pengelola aset di setiap OPD, untuk mengadopsi sistem pencatatan berbasis digital.

​Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kota Malang, Dandung Djulharjanto, membuka langsung Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan BMD di Hotel Aliante Malang, Rabu (4/11/2026).

​Dandung menggarisbawahi, seluruh BMD yang melekat di OPD dibeli menggunakan uang rakyat melalui APBD Kota Malang.

​Oleh karena itu, setiap unit barang—mulai dari perencanaan, peruntukan, hingga penggunaan fisik di lapangan—wajib dipertanggungjawabkan secara sah dan transparan.

​Guna menutup celah penyimpangan, Pemkot Malang mengimplementasikan aplikasi e-BMD yang diinisiasi oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

​”Sekecil apa pun BMD yang dikelola harus jelas peruntukannya. Melalui e-BMD, pengawasan dan pengelolaannya kita terapkan secara digitalisasi penuh,” tegas Dandung Djulharjanto, Rabu (4/11/2026).

​Cegah Duplikasi dan Terjunkan Tim Sensus

​Dandung membeberkan, pencatatan identifikasi secara manual selama ini masih menyisakan celah kerawanan.

​Salah satunya adalah ancaman terjadinya duplikasi kepemilikan aset antar-OPD, atau tumpang tindih berkas arsip.

​Penerapan e-BMD difungsikan untuk memperkuat kualitas kearsipan, serta menyajikan data aset secara detail dan presisi.

​Pemkot Malang juga bakal menerjunkan tim khusus sensus aset, untuk memotret ulang kondisi faktual seluruh BMD di lima kecamatan.

​Sistem digitalisasi ini sanggup memantau pergerakan posisi barang bergerak, maupun barang tidak bergerak secara real-time.

​Sebab seluruh riwayat aset sudah terkunci rapat dalam database induk BKAD Kota Malang.

​”Sistem digitalisasi sangat memungkinkan meminimalisir penyelewengan. Kita bisa memonitor larinya aset di setiap OPD, karena semua sudah tercatat di database,” cetusnya.

​Tindak Lanjut Catatan BPK dan Penguatan PAD

​Sementara itu, Kepala BKAD Kota Malang, Baihaqi, memaparkan bahwa penerapan aplikasi e-BMD, diujicobakan sepanjang tahun 2026 sebelum diberlakukan penuh pada 2027.

​Langkah ini dilakukan sebagai upaya inventarisasi ulang agar data aset Pemkot Malang benar-benar valid, rapi, dan memiliki nilai guna.

​Aset yang dimiliki Pemkot Malang saat ini, menembus angka jutaan unit.

​Mulai dari bidang tanah, gedung bangunan kantor, jaringan irigasi, sarana jalan, hingga peralatan mesin yang tersebar di puluhan OPD.

​Baihaqi menyebut penataan maraton ini, merupakan tindak lanjut atas catatan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

​BPK meminta Pemkot Malang menaikkan kelas penatausahaan, pengelolaan, hingga penertiban aset daerah.

​Langkah optimalisasi aset ini terasa kian krusial, di tengah tren pemotongan alokasi Transfer Keuangan Daerah (TKD), dari pemerintah pusat ke kas Kota Malang.

​Aset-aset potensial yang sudah tervalidasi, akan disewakan secara legal, sehingga mampu menyumbang pendapatan asli daerah (PAD) secara signifikan.

​”Goal-nya adalah validasi data untuk pelaporan keuangan akhir tahun. Optimalisasi aset ini juga untuk mendulang PAD di tengah berkurangnya alokasi TKD,” pangkas Baihaqi. (Iwan Kaconk/Ra Indrata)