MALANG POST – Pemerintah Kota Batu membidik penurunan tingkat pengangguran terbuka (TPT) tahun 2026 menjadi 3,03 persen. Untuk mengejar target tersebut, Dinas Ketenagakerjaan memperkuat pelatihan dan sertifikasi kompetensi berbasis link and match guna meningkatkan daya saing serta penyerapan tenaga kerja lokal di dunia usaha.
Target penurunan tingkat pengangguran terbuka (TPT) Kota Batu pada 2026 dipatok cukup agresif. Pemkot Batu membidik angka 3,03 persen, lebih rendah dibandingkan dengan realisasi tahun lalu yang masih mencapai 3,53 persen.
Untuk mengejar target tersebut, Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) memperkuat pelatihan dan sertifikasi kompetensi bagi pencari kerja lokal.
Langkah itu dilakukan untuk mempersempit kesenjangan keterampilan antara tenaga kerja lokal dan kebutuhan dunia usaha. Sebab, persoalan pengangguran di Kota Batu bukan semata-mata ketersediaan lapangan pekerjaan, melainkan juga kesesuaian kompetensi pencari kerja dengan kualifikasi yang dibutuhkan perusahaan.
Kepala Disnaker Kota Batu, M. Forkan, mengatakan bahwa pelatihan kerja menjadi salah satu strategi utama untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja lokal.
“Kami optimalkan melalui kegiatan pelatihan kerja,” tegasnya, Minggu (1/11/2026).
Pada 2026, Disnaker mengalokasikan anggaran sekitar Rp1,1 miliar dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) untuk berbagai program pelatihan.
Jenis pelatihan dirancang mengikuti kebutuhan pasar kerja, mulai dari digital marketing berbasis kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), keselamatan dan kesehatan kerja (K3), commercial make up, hingga barista.
Pesertanya merupakan warga ber-KTP Kota Batu yang belum bekerja dan terdaftar sebagai pencari kerja. Mereka juga diwajibkan memiliki kartu kuning atau AK-1.

PELATIHAN KERJA: Disnaker Kota Batu saat melakukan pelatihan kerja kepada para pencari kerja di Kota Batu untuk meningkatkan skill dan mengurangi angka pengangguran. (Foto: Ananto Wibowo/Malang Post)
Tak sekadar mendapatkan keterampilan, peserta pelatihan juga memperoleh pengakuan kompetensi melalui sertifikasi. Bekal tersebut diharapkan bisa meningkatkan peluang mereka untuk diterima di dunia kerja.
“Kebutuhan tenaga kerja di Kota Batu banyak berkaitan dengan sektor pariwisata. Mulai dari perhotelan, restoran, jasa, hingga industri kreatif. Karena itu, Disnaker turut memetakan kebutuhan keahlian lain seperti pastry, tata boga, pelayanan hotel, dan keterampilan pendukung pariwisata,” katanya.
Namun, peningkatan keterampilan saja belum cukup. Persoalan berikutnya adalah memastikan lulusan pelatihan benar-benar terserap perusahaan.
Untuk itu, Disnaker memperkuat koordinasi dengan dunia usaha melalui Kamar Dagang dan Industri (Kadin) serta Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI).
Kerja sama tersebut diarahkan untuk memperluas informasi lowongan sekaligus mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan yang membutuhkan tenaga sesuai dengan kompetensi.
Penguatan juga dilakukan melalui pendidikan vokasi dengan pendekatan link and match. According to Forkan, konsep tersebut kini tidak cukup hanya mencocokkan jurusan pendidikan dengan jenis pekerjaan. Lebih dari itu, lulusan harus memiliki keahlian spesifik yang sesuai dengan kebutuhan riil perusahaan.
“Sekarang penerapannya tidak sekadar link and match antara kejuruan dan jenis pekerjaan, tetapi lebih menekankan pada keahlian spesifik serta kebutuhan riil perusahaan,” katanya.
Forkan mengakui bahwa penyerapan tenaga kerja lokal masih menghadapi tantangan. Sejumlah perusahaan disebut masih memilih pekerja dari luar daerah karena dinilai memiliki pengalaman dan kompetensi yang lebih sesuai.
Kondisi tersebut menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi Pemkot Batu. Artinya, tenaga kerja lokal harus memiliki keterampilan yang mampu bersaing agar peluang kerja di daerah sendiri tidak lebih banyak diisi pencari kerja dari luar.
“Kami terus berupaya meningkatkan kualitas tenaga kerja asal Kota Batu,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Batu, Herlina Prasetyowati Sambodo, menyampaikan bahwa angka resmi TPT 2026 belum dapat diketahui. BPS melakukan pendataan melalui Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas).
“Survei tersebut dilakukan dengan mendatangi rumah tangga sampel untuk memperoleh gambaran kondisi ketenagakerjaan. Seluruh anggota keluarga didata, termasuk status pekerjaan, kelompok umur, dan tingkat pendidikan,” katanya.
Hasil survei nantinya menjadi dasar penghitungan indikator ketenagakerjaan, termasuk jumlah pengangguran dan TPT Kota Batu. Sebagai gambaran, pada 2025 Pemkot Batu menargetkan TPT berada di rentang 3,89 hingga 3,38 persen. Realisasinya tercatat 3,53 persen.
Dengan target 3,03 persen tahun ini, tantangan penurunan pengangguran semakin besar. Sebab, keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah peserta yang mengikuti pelatihan, melainkan juga seberapa banyak tenaga kerja lokal yang akhirnya terserap dunia usaha. (Ananto Wibowo)




