Sanusi Sebut Anggaran Pendidikan Kabupaten Malang Lebih dari Rp1 Triliun

MALANG POST – Pendidikan dasar bukan sekadar urusan sekolah dan orang tua. Pemerintah juga memiliki tanggung jawab, untuk memastikan anak-anak memperoleh akses pendidikan yang layak. Bupati Malang HM Sanusi menegaskan hal itu, saat menghadiri Khotmil Qur’an Ikatan Hafizah Fatayat dan Majelis Taklim Fatimah Zahra, dalam rangka memperingati Hari Santri 2026 di Pendopo Agung Kabupaten Malang, Sabtu (17/10/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Sanusi menyebut Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang telah menyiapkan anggaran pendidikan lebih dari Rp1 triliun. Anggaran itu digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan sektor pendidikan, mulai dari gaji hingga rehabilitasi lembaga pendidikan.

“Pendidikan dasar merupakan tanggung jawab negara. Karena itu, negara wajib membiayai pendidikan dasar,” tegas Sanusi.

Menurutnya, Pemkab Malang terus berupaya mencari solusi pembiayaan pendidikan, salah satunya melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) setiap tahun. Upaya tersebut diharapkan dapat mendukung keberlangsungan layanan pendidikan sekaligus meningkatkan kualitas pembelajaran.

Sanusi juga menyampaikan rencana peningkatan status guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu.

“Untuk guru PPPK paruh waktu akan dinaikkan menjadi PPPK penuh. Supaya pendidikan menjadi tanggung jawab negara,” ujarnya.

Ia turut menyoroti capaian pendidikan di Kabupaten Malang. Sanusi menyebut sekitar 10 ribu anak SMP memiliki rata-rata nilai pendidikan mencapai angka 9. Data tersebut, menurutnya, menjadi salah satu gambaran yang perlu diperhatikan dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan daerah.

Fatayat NU Diminta Ikut Kawal MBG

Selain pembiayaan pendidikan, Sanusi mengajak Fatayat NU turut mengawal pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digulirkan pemerintah pusat. Keterlibatan organisasi perempuan dan masyarakat dinilai penting agar program tersebut benar-benar memberi manfaat bagi anak-anak dan mendukung dunia pendidikan.

LEGISLATOR: Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, Dapil Malang Raya dari PKB, Hikmah Bafaqih. (Foto: Suseno/Malang Post)

Sanusi juga meminta anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dari daerah pemilihan Malang Raya, ikut memperkuat perhatian terhadap sektor pendidikan, termasuk kebutuhan guru dan peserta didik.

Ia menjelaskan, pengelolaan sekolah umum menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, sedangkan pendidikan agama berada dalam kewenangan Kementerian Agama. Karena itu, koordinasi lintas lembaga diperlukan agar pemenuhan kebutuhan pendidikan berjalan lebih baik.

“Pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap sekolah umum, sedangkan pendidikan agama menjadi kewenangan Kementerian Agama. Karena itu, semuanya harus bersinergi,” jelasnya.

Di luar persoalan kebijakan pendidikan, Sanusi mendorong Fatayat NU terus mengembangkan kegiatan keagamaan sebagai bagian dari pembentukan karakter dan kepedulian sosial.

“Kecintaan kita kepada Al-Qur’an hendaknya diwujudkan dalam kesabaran dan kepedulian terhadap sesama. Itu merupakan bentuk penghargaan dari Allah,” katanya.

Menurut Sanusi, kegiatan Khotmil Qur’an tidak hanya menjadi rangkaian peringatan Hari Santri. Kegiatan tersebut juga dapat memperkuat nilai keislaman, kesalehan sosial, dan tanggung jawab moral dalam kehidupan bermasyarakat.

Fatayat Dorong Kepedulian Lingkungan

Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dari Dapil Malang Raya, Hikmah Bafaqih, dalam kesempatan yang sama mengajak masyarakat menjadikan rasa syukur sebagai pijakan menghadapi berbagai persoalan, termasuk kerusakan lingkungan.

Ia menyinggung persoalan kebakaran hutan dan lahan serta kerusakan alam di berbagai wilayah Indonesia. Menurutnya, penanganan masalah lingkungan tidak cukup hanya mengandalkan pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan masyarakat.

Hikmah mendorong Fatayat memperkuat program pengelolaan sampah plastik agar memiliki nilai manfaat bagi warga.

“Sampah juga bisa memberikan manfaat bagi masyarakat apabila dikelola dengan baik,” ujarnya.

Ia juga mendorong upaya pemurnian air agar hasil pengolahan dapat dimanfaatkan masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, Hikmah menyampaikan apresiasi kepada Majelis Taklim Fatimah Zahra dan seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan peringatan Hari Santri.

Khotmil Qur’an Diikuti 600 Peserta

Ketua Pimpinan Cabang (PC) Fatayat NU Kabupaten Malang, Umi Khorirotin Nasichah, S.Si., mengatakan Khotmil Qur’an tersebut diikuti sekitar 600 peserta. Mereka berasal dari kalangan hafizah Muslimat, anggota Fatayat, perwakilan Pimpinan Anak Cabang (PAC), serta unsur lainnya.

Menurut Umi, kegiatan tersebut menjadi bagian dari peringatan Hari Santri sekaligus ikhtiar spiritual untuk mendoakan keselamatan dan pemulihan masyarakat di berbagai daerah yang tengah menghadapi bencana.

“Tujuan utamanya pertama untuk menghormati Hari Santri. Kemudian kami ingin memperdalam fikrah perempuan dan menjadikan Khotmil Qur’an ini sebagai salah satu doa untuk negeri,” kata Umi.

Ia menjelaskan, kegiatan majelis taklim sebenarnya rutin dilaksanakan. Namun, dalam momentum Hari Santri tahun ini, jumlah peserta diperbesar sehingga pelaksanaan dipusatkan di Pendopo Agung Kabupaten Malang.

Rangkaian kegiatan Hari Santri juga akan dilanjutkan dengan agenda ziarah kepada para muasis sebagai bentuk penghormatan terhadap ulama dan perjuangan para pendahulu.

Melalui kegiatan yang melibatkan ratusan perempuan tersebut, Fatayat NU Kabupaten Malang berharap peringatan Hari Santri tidak berhenti pada seremoni. Kegiatan keagamaan diharapkan dapat berjalan beriringan dengan penguatan pendidikan, kepedulian sosial, pelestarian lingkungan, serta kontribusi perempuan dalam kehidupan masyarakat. (Suseno/Ra Indrata)