Buntut Insiden Penganiayaan SMPN 18: Rencana Retreat Dindikbud Kota Malang Dikritik Tajam DPRD

MALANG POST – Rencana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kota Malang, menyiap anggaran APBD sebesar Rp300 juta untuk menggelar program retreat bagi 345 Kepala SD dan SMP negeri-swasta, menuai gelombang kritik tajam dari lintas fraksi DPRD Kota Malang, Kamis (8/10/2026).

Niat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kota Malang, menata kembali mentalitas pimpinan sekolah mendadak memicu kontroversi hangat.

Langkah ini diambil pasca-mencuatnya kasus dugaan penganiayaan yang melibatkan oknum Kepala SMPN 18 Malang berinisial MAH, beberapa waktu lalu.

Sebagai bentuk evaluasi moral dan etika, Dindikbud berencana mengumpulkan 345 Kepala SD dan SMP, baik negeri maupun swasta, dalam sebuah agenda retreat.

Tak tanggung-tanggung, alokasi anggaran yang disiapkan untuk kegiatan tersebut menyentuh angka Rp300 juta dari APBD Kota Malang.

Namun kebijakan tersebut langsung dihujani kritik keras oleh jajaran anggota Dewan di Gedung DPRD Kota Malang.

Kritik tajam salah satunya disuarakan oleh Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Malang, Danny Agung Prasetyo.

Danny menilai rencana menggelar retreat ratusan kepala sekolah saat ini, sangat tidak tepat dari segi momentum maupun prioritas kebutuhan.

“Kami menilainya belum pas waktunya. Pembinaan mental, disiplin, moralitas, dan etika kepala sekolah sebenarnya tidak perlu sampai menggelar retreat keluar,” tegas Danny kepada Malang Post, Kamis (8/10/2026).

Politisi Gerindra dari Dapil Blimbing ini menegaskan, pembinaan etika dan karakter kepemimpinan humanis cukup digelar di dalam aula atau gedung pertemuan daerah.

Dindikbud tinggal menghadirkan narasumber berkompeten, tanpa harus membuang-buang anggaran ratusan juta rupiah.

Di tengah keterbatasan APBD Kota Malang, anggaran sebesar Rp300 juta dinilai jauh lebih bermanfaat jika disalurkan ke sektor yang menyentuh langsung siswa miskin.

Misalnya untuk pengadaan seragam sekolah gratis, beasiswa pendidikan siswa tidak mampu, atau perbaikan fasilitas kelas yang rusak.

“Kota Malang adalah Kota Pendidikan. Menyiapkan guru yang berkarakter humanis itu penting, tetapi anggaran Rp300 juta hendaknya dialihkan untuk kebutuhan yang benar-benar mendesak,” tambah Danny.

Nada menolak yang tak kalah keras, dilontarkan politisi senior dari Fraksi PKB DPRD Kota Malang, Arif Wahyudi.

Arif secara tegas mengaku terkejut saat mendengar rencana program retreat berbiaya mahal tersebut.

Setelah memeriksa dokumen penganggaran daerah, Arif mengaku tidak menemukan adanya pos anggaran khusus retreat sekolah di dalam APBD Induk maupun Perubahan APBD 2026.

“Saya belum menemukan anggaran itu di APBD 2026. Kegiatan ini terkesan dadakan tanpa ada perencanaan dan kajian yang matang,” cetus Arif.

Arif mengingatkan, kondisi keuangan daerah Kota Malang saat ini sedang membutuhkan efisiensi tinggi.

Uang rakyat sebesar Rp300 juta bakal jauh lebih bijak, jika dipakai untuk menunjang kesejahteraan serta gaji guru honorer yang masih minim.

Apalagi keberhasilan masukan dan keluaran (input-output) dari kegiatan retreat tersebut, dinilainya tidak memiliki indikator keberhasilan yang jelas bagi mutu pendidikan.

“Saya sarankan kegiatan retreat ini dipikirkan ulang. Lebih baik anggaran difokuskan untuk menyelesaikan pekerjaan rumah perbaikan kualitas sekolah yang masih menumpuk,” tegas Arif.

Dikonfirmasi terpisah mengenai gelombang penolakan dan kritik pedas dari Fraksi Gerindra dan Fraksi PKB tersebut, Kepala Dindikbud Kota Malang, Suwarjana, memilih tidak berspekulasi panjang.

Ia hanya menjawab singkat perihal kepastian jadwal pelaksanaan agenda tahunan tersebut.

“Pelaksanaan kegiatan retreat akan dilaksanakan pada November 2026 nanti,” jawab Suwarjana singkat. (Iwan Kaconk/Ra Indrata)