MALANG POST – Badan Pusat Statistik Kota Batu mencatat Tingkat Pengangguran Terbuka lulusan SMA umum melonjak hingga 7,26 persen pada survei ketenagakerjaan terbaru di Kota Batu, Selasa (6/10/2026), akibat minimnya pembekalan keahlian vokasional spesifik di tengah ketatnya persaingan pasar kerja.
Kepemilikan ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) belum menjadi garansi mutlak untuk langsung terserap di pasar kerja Kota Batu. Data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Batu menunjukkan bahwa lulusan SMA umum mendominasi kelompok pencari kerja dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tertinggi.
TPT untuk kelompok lulusan SMA umum melonjak drastis hingga menyentuh angka 7,26 persen. Lonjakan ini hampir dua kali lipat jika dibandingkan dengan capaian periode sebelumnya yang berada di level 3,84 persen.
Fenomena tersebut mengindikasikan bahwa para lulusan SMA umum menghadapi tantangan struktural yang cukup berat saat mulai memasuki kancah pencarian kerja. Permasalahannya bukan semata-mata keterbatasan jumlah lowongan pekerjaan, melainkan juga menyangkut bekal keterampilan teknis (hard skill) yang dibawa oleh para pencari kerja.
Kepala BPS Kota Batu, Herlina Prasetyowati Sambodo, menjelaskan bahwa kurikulum lulusan SMA umum memang tidak dirancang untuk mendapatkan pembekalan vokasional spesifik sebagaimana yang diterima para siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
“Lulusan SMA umum relatif tidak mendapatkan pembekalan keterampilan vokasional spesifik seperti lulusan SMK,” tutur Herlina, Selasa (6/10/2026).
Kesenjangan keterampilan ini memaksa lulusan SMA harus bertarung keras saat bersaing dengan pencari kerja lain ketika lowongan yang dibuka membutuhkan kompetensi teknis khusus. Di sisi lain, sebagian lulusan masih berada dalam fase masa tunggu (waiting period) setelah menyelesaikan bangku sekolah.
JOB FAIR: Salah satu cara Kota Batu untuk menekan angka pengangguran dengan menggelar Job Fair yang mempertemukan pencaker dan perusahaan. (Foto: Ananto Wibowo/Malang Post)
Masa tunggu tersebut umumnya dimanfaatkan untuk mengikuti tahapan rekrutmen perusahaan, mengambil kursus sertifikasi kompetensi, maupun bersiap melanjutkan studi ke perguruan tinggi.
Menariknya, angka pengangguran tidak otomatis membengkak pada kelompok lulusan pendidikan berbasis vokasi. Berdasarkan data BPS, TPT lulusan SMK justru berada di angka 3,68 persen, atau mengalami penurunan yang signifikan dibandingkan dengan periode Agustus tahun sebelumnya yang mencapai 5,53 persen. Sementara itu, TPT lulusan jenjang diploma tercatat berada pada angka 6,37 persen.
Data statistik ini memperlihatkan bahwa problem pengangguran di Kota Batu sangat berkaitan erat dengan ketidaksesuaian (mismatch) antara latar belakang pendidikan, kualifikasi keterampilan pencari kerja, dan kebutuhan riil dunia usaha serta dunia industri (DUDI).
Di tengah ketimpangan kualifikasi tersebut, tekanan di pasar kerja Kota Batu makin diperberat oleh lonjakan jumlah pencari kerja baru. Jumlah penganggur tercatat mencapai 5.024 orang, atau bertambah 357 orang dibandingkan dengan tahun lalu.
“Pada saat yang sama, jumlah angkatan kerja mengalami pertumbuhan yang cukup besar. Dari sebelumnya 128.470 orang, kini melesat menjadi 142.486 orang. Artinya, dalam setahun terjadi penambahan sekitar 14 ribu orang angkatan kerja baru yang masuk ke pasar kerja,” paparnya.
Pertumbuhan angkatan kerja baru secara massif ini otomatis membuat eskalasi persaingan berburu pekerjaan makin sengit. Para pencari kerja tidak hanya memerlukan ketersediaan lowongan, tetapi wajib memiliki kompetensi yang selaras dengan standar operasional industri.
Kondisi ini menjadi pekerjaan rumah (PR) krusial bagi pemerintah daerah. Program pelatihan kerja dan rekayasa vokasi perlu difokuskan pada kebutuhan riil pasar kerja lokal, bukan sekadar menggugurkan kewajiban serapan anggaran pelatihan.
Apalagi, struktur perekonomian Kota Batu berbasis kuat pada sektor pariwisata, jasa, perdagangan, dan industri kreatif. Kebutuhan tenaga kerja pada sektor-sektor unggulan tersebut mestinya dapat dioptimalkan untuk menyerap angkatan kerja lokal secara masif.
Guna mengimbangi peningkatan angkatan kerja, tantangan utamanya bukan sekadar memperbanyak jumlah kesempatan kerja, melainkan juga memastikan para lulusan sekolah dibekali kompetensi yang relevan.
“Sebab, ketika jumlah pencari kerja bertambah sementara kompetensi tidak sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan pasar, lembar ijazah saja tidak lagi cukup untuk membuka pintu dunia kerja,” pungkas Herlina. (Ananto Wibowo)
