Bantuan Pupuk Organik Dipangkas 70 Persen, Petani Batu Kian Terjepit

MALANG POST – Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Batu memangkas alokasi bantuan pupuk organik bagi petani hortikultura hingga 70 persen, dari 70 ton menjadi 20 ton pada tahun ini, akibat efisiensi anggaran fiskal daerah, Minggu (4/10/2026).

Cita-cita memperkuat kemandirian dan ketahanan pangan di Kota Batu terbentur realitas efisiensi anggaran daerah. Tahun ini, dukungan bantuan pupuk organik dari Pemerintah Kota (Pemkot) Batu bagi kalangan petani hortikultura dipangkas cukup dalam. Kuota bantuan anjlok drastis hingga 70 persen dibandingkan alokasi tahun sebelumnya.

Sekretaris Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Distan-KP) Kota Batu, Harijadi Agung Setijana, membenarkan adanya efisiensi alokasi bantuan tersebut. Apabila pada tahun lalu volume bantuan pupuk organik menembus angka 70 ton, tahun ini jumlahnya menyusut drastis menjadi sekitar 20 ton saja.

“Tahun lalu total bantuannya mencapai 70 ton. Tahun ini jumlahnya menyusut tajam menjadi sekitar 20 ton,” ungkap Harijadi, Minggu (4/10/2026).

Pemangkasan kuota tersebut tidak terlepas dari kebijakan efisiensi fiskal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Padahal, intervensi bantuan pupuk organik tersebut selama ini menjadi salah satu pilar stimulan Pemkot Batu untuk mendampingi petani, khususnya dalam melengkapi program bantuan benih tanaman hortikultura dan sayuran kepada kelompok tani.

Harijadi menjelaskan bahwa penyaluran pupuk organik ini tidak ditujukan bagi seluruh jenis komoditas. Bantuan ini diprioritaskan bagi komoditas tanaman hortikultura yang tidak masuk dalam skema daftar 10 komoditas penerima pupuk bersubsidi dari pemerintah pusat.

Dengan sisa kuota yang ada, Distan-KP Kota Batu menyalurkan sekitar 20 ton pupuk organik secara bertahap. Penerimanya adalah kelompok tani (poktan) dan gabungan kelompok tani (gapoktan) yang tersebar di sedikitnya 12 desa dan kelurahan se-Kota Batu.

Skema distribusi tidak dieksekusi serentak, melainkan disesuaikan dengan tingkat kesiapan lahan dan kalender masa tanam di masing-masing wilayah. Langkah ini diambil agar bantuan yang terbatas tersebut dapat dimanfaatkan secara tepat sasaran (right target).

Kendati demikian, pemangkasan dukungan pemerintah ini tak ayal menyempitkan ruang gerak para petani. Di tengah tingginya tuntutan menjaga produktivitas serta mutu kualitas hasil panen hortikultura, kebutuhan modal sarana produksi pertanian (saprodi) tetap membengkak.

DIPANGKAS: Bantuan pupuk organik bagi petani di Kota Batu dipangkas hingga 70 persen. (Foto: Ananto Wibowo/Malang Post)

Harijadi menambahkan, program pemberian pupuk organik ini sejatinya dirancang untuk mentransformasi pola budidaya pertanian daerah. Pemkot Batu mendorong petani secara berangsur mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia sintetis.

“Pemberian pupuk organik ini salah satunya disiapkan untuk mereduksi ketergantungan petani terhadap penggunaan pupuk kimia secara berlebihan,” imbuhnya.

Artinya, bantuan yang kuotanya kini menyusut tetap difungsikan sebagai pemantik (stimulus) menuju tata kelola pertanian berkelanjutan (sustainable agriculture). Petani diharapkan mulai membiasakan pemanfaatan bahan-bahan organik mandiri demi menjaga kesuburan struktur tanah jangka panjang.

Namun demikian, kebutuhan riil petani di lapangan tidak otomatis ikut berkurang saat anggaran pemerintah dipangkas. Terlebih, sektor hortikultura merupakan tulang punggung ekonomi Kota Batu yang tingkat produksinya amat rentan terhadap perubahan kondisi tanah, dinamika cuaca, serta kepastian ketersediaan sarana produksi.

Oleh karena itu, dengan merosotnya kuota bantuan dari 70 ton menjadi 20 ton, para petani praktis harus menutupi kekurangan pasokan pupuk secara swadaya. Pemerintah daerah terus mendorong kemandirian, sementara di saat bersamaan intervensi dukungan fiskal langsung yang tersedia justru makin terbatas.

Distan-KP memastikan sisa alokasi bantuan pupuk tetap disalurkan secara profesional sesuai prioritas kebutuhan di lapangan. Pihaknya berharap keterbatasan kuota ini tidak sampai mendegradasi volume produktivitas petani maupun menurunkan standar kualitas produk hortikultura unggulan Kota Batu. (Ananto Wibowo)