Hadapi Kekeringan, Bakorwil Malang Perkuat Logistik & Koordinasi BPBD

MALANG POST – Badan Koordinasi Wilayah III Malang Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar forum Desk Kekeringan dan Penguatan Tata Kelola Pergudangan di Malang, Selasa (29/9/2026), guna mengkonsolidasikan data kesiapsiagaan BPBD kabupaten/kota serta mempercepat distribusi bantuan logistik air bersih kepada warga terdampak.

Ancaman bencana kekeringan yang melanda sejumlah wilayah di Jawa Timur, khususnya di wilayah kerja Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) III Malang Pemerintah Provinsi Jawa Timur, membutuhkan langkah kesiapsiagaan terpadu yang tidak sekadar mengandalkan respons saat kondisi darurat terjadi. Kecepatan koordinasi, ketepatan pemetaan kebutuhan air bersih, serta kesiapan rantai pasok logistik menjadi aspek krusial dalam memastikan masyarakat terdampak mendapatkan penanganan secara cepat.

​Hal tersebut menjadi isu utama dalam kegiatan Desk Kekeringan di Jawa Timur dan Penguatan Tata Kelola Pergudangan yang diselenggarakan di Aula Bakorwil III Malang, Selasa (29/9/2026).

​Kegiatan tersebut mempertemukan jajaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Timur, BPBD kabupaten/kota se-wilayah kerja Bakorwil III, serta dinas teknis terkait untuk memetakan sebaran daerah krisis air sekaligus memperkuat sistem manajemen pergudangan logistik kebencanaan.

​Dalam sambutannya, Kepala Bakorwil III Malang, Asep Kusdinar, menegaskan pentingnya konsolidasi data dan sinergi lintas daerah dalam merespons potensi eskalasi ancaman kekeringan.

​Menurutnya, bencana kekeringan memiliki karakteristik dan kompleksitas yang berbeda di setiap daerah. Oleh karena itu, penanganannya membutuhkan basis data yang presisi mengenai peta zonasi terdampak, pasokan air bersih, serta kesiapan armada distribusi dan logistik pendukung.

​

“Forum desk ini menjadi wadah strategis untuk menyinkronkan data dari masing-masing kabupaten dan kota, sekaligus memastikan skenario penanganan dapat dikoordinasikan secara terpadu,” ujar Asep, Selasa (29/9/2026).

​Asep menekankan bahwa manajemen kebencanaan tidak boleh bertumpu pada fase tanggap darurat semata, melainkan wajib dibangun sejak tahap pra-bencana.

​Dalam kerangka tersebut, tata kelola pergudangan logistik merupakan mata rantai vital dalam sistem penanggulangan bencana. Ketersediaan stok bantuan darurat harus diimbangi dengan sistem digitalisasi pencatatan, perawatan barang yang rapi, serta mekanisme distribusi yang presisi dan akuntabel.

​“Saat terjadi bencana, hal utama yang dibutuhkan masyarakat adalah kecepatan respons. Oleh karena itu, buffer stok logistik harus dipastikan siap (ready-to-use), inventarisasi data jelas, serta jalur distribusinya dipahami bersama oleh seluruh pemangku kepentingan,” tegas Asep.

​Ia menambahkan bahwa gudang logistik bukan sekadar tempat penampungan bantuan fisik, melainkan pusat kesiapsiagaan operasional pemerintah untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar warga secara bermartabat di tengah situasi krisis.

​Oleh karena itu, penguatan tata kelola pergudangan perlu direformasi secara komprehensif, mencakup perencanaan kebutuhan logistik, manajemen stok berkala, pemeliharaan barang (maintenance), hingga skema mobilisasi bantuan antarwilayah secara efisien.

​Forum ini juga membedah peta dinamika kekeringan secara holistik. Data riil dari BPBD kabupaten/kota menjadi fondasi utama bagi Pemprov Jatim dalam menentukan bantuan teknis sesuai dengan kondisi geografis dan tingkat urgensi daerah.

​Pendekatan ini mendesak diterapkan karena persoalan krisis air tidak hanya bertumpu pada suplai air, melainkan dipengaruhi oleh kondisi teknis hidrologi sumber air, jarak pemukiman, hingga aksesibilitas moda transportasi tangki air ke pelosok desa.

​Melalui integrasi antara Pemprov Jatim, pemerintah kabupaten/kota, BPBD, dan instansi sektoral, kesiapsiagaan daerah dapat terjalin lebih kokoh.

​Asep menggarisbawahi bahwa kesiapsiagaan bencana harus berjalan sebagai sebuah sistem yang terintegrasi, bukan bekerja secara terpisah (ego-sektoral).

​“Semua unsur harus memahami pembagian peran secara mendetail—siapa melakukan apa, kapan waktu eksekusi, serta dukungan teknis apa yang dibutuhkan. Dengan demikian, saat kondisi darurat menetapkan status tanggap, kita tidak lagi memulai koordinasi dari nol,” terangnya.

​Melalui perhelatan Desk Kekeringan dan Penguatan Tata Kelola Pergudangan ini, Bakorwil III Malang mendorong percepatan sistem mitigasi bencana di Jawa Timur yang lebih modern, responsif, dan berorientasi pada keselamatan publik. (Sugeng Irawan)