MALANG POST – Iuran air warga Desa Sonowangi, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Malang, belum sebanding dengan biaya listrik yang harus dikeluarkan pengelola HIPAM. Setiap bulan, Rp6 juta hingga Rp8 juta habis hanya untuk membeli token listrik pompa air. Padahal, total pendapatan dari iuran konsumen sekitar Rp9 juta.
Biaya listrik menjadi salah satu persoalan utama yang dihadapi pengelola Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum (HIPAM) Desa Sonowangi, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Malang.
HIPAM yang dikelola berbasis masyarakat tersebut mengandalkan pompa bertenaga listrik untuk mengalirkan air bersih ke rumah-rumah warga. Pompa harus beroperasi secara rutin agar kebutuhan air masyarakat tetap terpenuhi.
Namun, biaya untuk menjaga pompa tetap beroperasi cukup besar. Setiap bulan, pengelola harus mengeluarkan sekitar Rp6 juta hingga Rp8 juta untuk pembelian pulsa atau token listrik.
Di sisi lain, pendapatan dari iuran konsumen hanya sekitar Rp9 juta per bulan. Pendapatan tersebut masih harus digunakan untuk berbagai kebutuhan operasional HIPAM.

PENGELOLA: Tim Teknis HIPAM Desa Sonowangi, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Malang, Suwandi. (Foto: Diky Prasetyo/Malang Post)
Tim Teknis HIPAM Desa Sonowangi Suwandi mengatakan kondisi tersebut membuat ruang pengelola untuk membiayai operasional semakin terbatas.
“Kalau ada sisa dari pembelian pulsa listrik, kami bersama tim teknisi yang jumlahnya lima orang terkadang hanya kebagian antara Rp200 hingga Rp300 ribu. Tetapi jika tidak ada sisa ya tidak kebagian,” jelas Suwandi, Rabu (23/9/2026).
Meski kondisi tersebut cukup berat, Suwandi bersama tim teknis tetap berkomitmen menjaga pelayanan air bersih bagi masyarakat.
Menurut Suwandi, air bersih merupakan kebutuhan dasar yang menyangkut kepentingan banyak warga. Karena itu, pengelola berupaya mempertahankan pelayanan sekaligus mencari cara menekan biaya operasional.
Tak Ingin Naikkan Tarif
Salah satu langkah yang akan ditempuh adalah meminta keringanan biaya listrik kepada PT PLN. Pengelola berharap beban pembelian token listrik dapat ditekan sehingga tarif air kepada masyarakat tetap terjangkau.
Suwandi mengatakan, saat ini tidak ada rencana menaikkan tarif air meskipun biaya operasional cukup tinggi.
Tarif yang berlaku saat ini sebesar Rp2.250 per meter kubik. Menurut dia, tarif tersebut pun masih dirasakan berat oleh sebagian warga.
“Dengan harga Rp2.250 per satu meter saat ini, masih ada sebagian warga yang merasa keberatan,” ujarnya.
Karena itu, kenaikan tarif dinilai bukan menjadi pilihan yang mudah. Pengelola lebih memilih mencari alternatif untuk mengurangi biaya produksi air.
Siapkan Proyek BBWS
Selain mengupayakan keringanan listrik, HIPAM Sonowangi juga menyiapkan langkah lain. Suwandi berencana menonaktifkan proyek HIPAM yang selama ini digunakan dan mengaktifkan proyek air bersih dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS).
Proyek tersebut disebut telah dihibahkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur beberapa bulan lalu.
Jika dapat segera dioperasikan, proyek baru tersebut diharapkan membantu mengurangi beban operasional sistem air bersih yang saat ini masih mengandalkan pompa listrik.
Namun, pengaktifan proyek BBWS tersebut belum dilakukan karena masih terkendala kesiapan tim teknis.
Menurut Suwandi, pekerjaan yang tersisa relatif sederhana, yakni menyambungkan jaringan pipa.
“Tinggal menyambung pipa, insyaallah dalam minggu-minggu ini kami bersama tim teknis mulai bekerja,” pungkasnya.
Dengan rencana tersebut, pengelola berharap sistem penyediaan air bersih di Sonowangi dapat berjalan lebih efisien. Di sisi lain, tarif air bagi masyarakat diharapkan tetap terjangkau tanpa mengorbankan keberlanjutan pelayanan.
Bagi HIPAM, persoalannya bukan sekadar menghitung biaya listrik dan pendapatan bulanan. Ada kebutuhan untuk memastikan air bersih tetap mengalir ke rumah warga, sementara kemampuan membayar masyarakat juga harus menjadi pertimbangan. (Diky Prassetyo/Ra Indrata)




