Target Beroperasi 1 September 2026: Pemkot Malang Kucurkan Rp1,9 Miliar untuk Angkutan Pelajar Gratis

MALANG POST – Pemerintah Kota Malang melalui Dinas Perhubungan (Dishub) menargetkan program Angkutan Pelajar Gratis beranggaran Rp1,9 miliar untuk 90 unit angkutan kota (angkot) mulai beroperasi resmi paling lambat 1 September 2026.

​Program pembenahan transportasi publik bagi kaum pelajar di Kota Malang akhirnya menemukan titik terang. Setelah sempat tertunda, angkutan gratis ini siap mengaspal dalam waktu dekat.

​Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang, Drs. R. Widjaja Saleh Putra, membeberkan kepastian jadwal tersebut.

​Dalam perbincangan Talkshow Radio City Guide, Widjaja menegaskan bahwa armada angkutan pelajar gratis ditargetkan mengangkut siswa paling lambat pada 1 September 2026.

​Mundurnya jadwal peluncuran dari rencana awal pada Juli lalu bukan tanpa alasan. Proses penyusunan Peraturan Wali Kota (Perwali) membutuhkan waktu penyelarasan yang cukup cermat di tingkat Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

​Pemkot Malang tidak main-main dalam menyiapkan program sosial ini. Anggaran jumbo sebesar Rp1,9 miliar telah dialokasikan murni dari APBD.

​Dana tersebut disiapkan untuk membiayai operasional sekitar 90 unit angkot yang akan melayani 15 rute sekolah.

​”Keterlambatan jadwal peluncuran akibat proses penyusunan Peraturan Wali Kota yang membutuhkan penyelarasan di provinsi. Anggaran Rp1,9 miliar siap mengoperasikan 90 unit angkot,” kata Widjaja, Rabu (26/8/2026).

​Skema teknis di lapangan ikut dimatangkan oleh pihak Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kota Malang.

​Sekretaris Organda Kota Malang, Purwono Tjokro Darsono, mengusulkan skema rolling rute mingguan bagi seluruh armada yang bertugas.

​Rotasi jadwal perjalanan ini sangat penting untuk menjaga pemerataan pendapatan para sopir. Pasalnya, terdapat kesenjangan jarak rute yang cukup lebar di lapangan, mulai dari 16 hingga 40 kilometer.

​Dengan nilai subsidi pemerintah sebesar Rp6.300 per kilometer, sistem rotasi dipandang krusial. Maksudnya agar tidak memicu gesekan atau kecemburuan sosial antar pengemudi.

​”Sistem rotasi ini sangat krusial agar tidak memicu potensi konflik atau kecemburuan sosial antar pengemudi akibat perbedaan jarak rute,” tutur Purwono.

​Sisi pengawasan layanan juga diperketat secara digital. Sebanyak 73 armada angkutan pelajar saat ini sudah rampung dipasangi perangkat GPS tracker.

​Teknologi ini memungkinkan pemantauan posisi armada secara real time.

​Jika armada di lapangan kedapatan terlambat dari jadwal penjemputan, pihak operator akan langsung menerjunkan armada cadangan ke lokasi.

​Seluruh pengemudi wajib mematuhi Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan khusus.

​Sopir dilarang keras merokok saat membawa siswa. Pengemudi juga diwajibkan mengantongi sertifikasi Sistem Manajemen Keselamatan Penumpang Umum (SMKPU).

​Sementara itu, dari kacamata akademisi, Kepala Laboratorium Transportasi FT Universitas Brawijaya, Ir. Hendi Bowoputro, memberikan catatan strategis.

​Hendi menyarankan agar efektivitas rute dievaluasi berkala melalui pemantauan tingkat keterisian penumpang (load factor).

​Pengembangan trayek bisa meniru pola sukses Kota Batu. Pengoperasian dimulai dari trayek utama terlebih dahulu, lalu disesuaikan secara dinamis.

​Hendi bahkan melihat peluang besar di luar jam sekolah. Armada angkot ini berpotensi dikembangkan menjadi angkutan pasar untuk melayani kebutuhan masyarakat luas.

​”Evaluasi rute berkala penting dilakukan. Ke depan, program ini berpotensi dikembangkan menjadi angkutan pasar di luar jam sekolah,” pungkas Hendi. (Iqbal Dzuqarnain/Ra Indrata)