Dorong Pertumbuhan Berkelanjutan: BI Malang Pacu Digitalisasi Transaksi dan Sektor Industri Kreatif

MALANG POST – Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Malang, optimistis terhadap daya tahan ekonomi daerah, yang mampu tumbuh mengesankan sebesar 6,36 persen pada triwulan I-2026 di tengah gelombang ketidakpastian geopolitik global, Rabu (26/8/2026).

​Gejolak geopolitik dunia masih terus membayang-bayangi laju perekonomian global. Konflik memanas di kawasan Timur Tengah dan berbagai belahan dunia lain memicu efek domino.

​Kondisi tersebut tidak hanya memicu volatilitas ekonomi internasional secara makro. Tekanan nyata ikut berimbas pada nilai tukar rupiah serta dinamika neraca perdagangan nasional.

​Namun, urat nadi perekonomian di wilayah kerja KPwBI Malang, tetap berdenyut sangat kencang. Wilayah yang mencakup tujuh kabupaten dan kota ini menunjukkan kinerja ekonomi yang solid.

​Pada triwulan I-2026, seluruh daerah di bawah naungan BI Malang mencatatkan laju pertumbuhan ekonomi yang meyakinkan. Angkanya berhasil melaju hingga menembus 6,36 persen.

​Capaian impresif ini berada di atas rerata pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur maupun tingkat nasional. Di saat yang sama, laju inflasi daerah tetap terkendali secara stabil pada rentang target sasaran 2,5 ± 1 persen.

​Kepala KPwBI Malang, Indra Kuspriyadi, menegaskan pentingnya menjaga momentum pertumbuhan ini. Stabilitas harus dijadikan fondasi utama bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

​”Di tengah ketidakpastian global ini, Bank Indonesia tidak hanya hadir untuk menjaga stabilitas perekonomian semata. Kami memastikan stabilitas tersebut menjadi fondasi utama bagi pertumbuhan yang berkelanjutan,” kata Indra, Rabu (26/8/2026).

​Untuk memperkuat serta mempertahankan momentum positif tersebut, KPwBI Malang mendorong dua langkah strategis yang saling menopang.

​Pertama, pemanfaatan akselerasi digitalisasi. Integrasi teknologi digital kini menjadi sebuah keharusan, bukan lagi sekadar pilihan. Langkah ini diambil demi menciptakan sumber-sumber pendapatan baru bagi masyarakat dan pemerintah daerah.

​Kedua, pengembangan sumber pertumbuhan ekonomi baru. Pihaknya menggenjot efisiensi pada sektor lapangan usaha eksisting, sekaligus menumbuhkan sektor ekonomi kreatif berbasis teknologi digital.

​Menurut Indra, sinergi antara Bank Indonesia dan pemerintah daerah menjadi kunci utama. Potensi ekonomi baru harus digali tanpa membebani masyarakat.

​”Momentum pertumbuhan ini harus kita jaga bersama melalui optimalisasi teknologi dan industri kreatif. Maksudnya agar memberikan dampak konkret serta berkelanjutan bagi kemajuan ekonomi di daerah,” tegasnya.

​Pada tingkat nasional, daya tahan ekonomi domestik juga menunjukkan tren positif. Pertumbuhan ekonomi nasional pada triwulan II-2026 mampu menembus angka 5,29 persen.

​Sektor tersier seperti perdagangan, akomodasi, dan bisnis kuliner yang menjamur di wilayah Malang Raya menjadi pemacu utama. Konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah melalui program strategis, serta realisasi investasi terus mengalir deras.

​PENGAWAS: Kepala Unit Implementasi Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran BI Malang, Shomita F. Insany. (Foto: Ra Indrata/Malang Post)

Sementara itu, Kepala Unit Implementasi Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran BI Malang, Shomita F. Insany, membeberkan implementasi mandat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

​Bank Indonesia kini tidak hanya berfokus menjaga stabilitas harga dan nilai tukar. Lembaga ini memiliki mandat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta mencetak lapangan kerja.

​Guna mencapai sasaran tersebut, Bank Indonesia menerapkan strategi policy mix atau bauran kebijakan yang berkesinambungan.

​Dari sisi moneter, BI menahan suku bunga acuan BI-Rate di level 5,75 persen. Tujuannya menguatkan stabilitas nilai tukar Rupiah sekaligus menjaga daya tarik investasi.

​Dari sisi makroprudensial dan sistem pembayaran, BI menebar insentif yang bersifat akomodatif. Salah satunya lewat pelonggaran Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) untuk perbankan yang menyalurkan kredit ke sektor prioritas, seperti hilirisasi, pertanian, dan industri padat karya.

​Fasilitas down payment (DP) nol persen untuk Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan kendaraan bermotor juga terus dilanjutkan.

​Tak kalah penting, percepatan digitalisasi sistem pembayaran menjadi senjata utama BI untuk menggerakkan roda ekonomi bawah. Penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) di Malang Raya mencatatkan lonjakan transaksi yang sangat tajam.

​Mendukung momentum tersebut, BI meluncurkan inovasi terbaru pada 17 Agustus 2026 lalu, yakni Kartu Kredit Indonesia (KKI) Segmen Retail.

​Kebijakan pembebasan tarif Merchant Discount Rate (MDR) QRIS sebesar 0 persen juga diberlakukan untuk transaksi tertentu di berbagai skala usaha.

​”QRIS dan KKI Retail dihadirkan untuk meningkatkan efisiensi dan kecepatan perputaran uang di masyarakat. Lewat kemudahan transaksi digital ini, kami memastikan perekonomian daerah terus tumbuh secara inklusif dan berkualitas,” pungkas Shomita. (Ra Indrata)