Oleh: Dahlan Iskan
Saya ini kuper banget: baru tahu ada Universitas Republik Indonesia (URI) ketika memutar ulang acara pelantikan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN).
Di situ Presiden Prabowo Subianto tidak hanya melantik Dadan Hindayana sebagai Kepala BGN. Beliau juga melantik Gubernur Universitas Republik Indonesia dan wakilnya. Kok saya tidak pernah mendengar rencana URI sebelumnya? Kuper banget.
Ternyata tidak hanya saya yang terkaget-kaget. Begitu banyak orang yang belum tahu. Termasuk kalangan DPR dan intelektual kampus. Rupanya berdirinya URI tidak diwacanakan secara luas. Tiba-tiba saja jadi.
Rupanya terjawab sudah: mengapa Presiden Prabowo beberapa kali melakukan kunjungan ke Prancis. Presiden sendirilah yang punya gagasan mendirikan URI—yang dirancang mirip seperti École Nationale d’Administration (ENA). Yakni universitas pencetak ‘pejabat tinggi’ yang berkedudukan di Paris.
Di media sosial banyak disuarakan: apakah URI nanti akan bersaing dengan UI, UGM, Unair, dan sebangsanya? Bahkan ada yang mempertanyakan: ide apa lagi ini? Dari mana anggarannya? Kan belum pernah dibahas secara terbuka di DPR?
Jika wujudnya nanti persis seperti ENA, maka URI tidak akan bersaing dengan universitas negeri yang sudah ada. Di ENA, mahasiswanya bukan lulusan SMA. Tidak bergelar sarjana baru. Lama pendidikannya pun hanya dua tahun.
Itu semacam program S-2 khusus untuk calon pejabat tinggi pemerintah. Tidak harus semua pejabat tinggi merupakan lulusan ENA, tetapi daya saing lulusan ENA jauh lebih tinggi dibanding mereka yang meniti karier dari luar ENA.
Mahasiswa yang bisa masuk ENA sangat terbatas. Seleksinya luar biasa ketat. IQ harus tinggi. Nilai kelulusan kesarjanaan dari universitas sebelumnya harus sangat memuaskan. Hasil tes psikologinya juga tinggi. Secara fisik pun harus sangat sehat. Bedanya dengan akademi militer: postur tinggi badan tidak menjadi syarat utama.
Jadi jelas bahwa mahasiswa yang masuk ENA bukan lulusan SMA. Mereka sudah harus bergelar sarjana. Bahkan mereka yang sudah S-2 pun banyak yang ikut tes masuk ENA. Calon mahasiswa bisa datang dari berbagai latar belakang: pegawai negeri, militer, swasta, hingga BUMN—pokoknya tidak dibatasi. Yang penting lulus ujian masuk yang tingkat kesulitannya sangat tinggi.
Anda sudah tahu: ENA didirikan pasca-Perang Dunia II. Tujuannya untuk mencetak pejabat-pejabat tinggi pemerintah yang kapabel. Perang dunia telah menghancurkan perekonomian negara. Untuk membangunnya kembali, dibutuhkan birokrasi yang hebat.
Presiden Emmanuel Macron adalah lulusan ENA. Pun dua presiden terkemuka Prancis sebelumnya: François Hollande dan Jacques Chirac. Namun, masih lebih banyak pemimpin dan perdana menteri Prancis lainnya yang bukan lulusan ENA.
Untuk menjadi pimpinan negara, seseorang tetap harus bersaing secara terbuka lewat Pemilu. Setidaknya, para pemilih di Prancis punya banyak pilihan: sama-sama hebat, sama-sama pintar, dan sama-sama berprestasi. Tinggal mana yang disukai rakyat. Ibaratnya: salah pilih pun, yang terpilih tetaplah orang yang hebat.
Memperbanyak calon hebat di tengah masyarakat adalah “obat” paling manjur untuk mengatasi kelemahan sistem demokrasi. Anda sudah tahu kelemahan pokok demokrasi: yang terpilih belum tentu yang paling hebat, dan yang paling hebat belum tentu terpilih.
Namun, kalau jumlah orang hebat begitu melimpah di tengah masyarakat, kelemahan itu bisa ditekan. Ibaratnya: salah pilih pun akan jatuh ke tangan orang yang tetap hebat.
Memang, pada akhirnya muncul pro-kontra di tengah masyarakat Prancis. Dunia birokrasi sempat dituduh dikuasai oleh “geng ENA”. Sama halnya seperti kabinet Orde Baru kita yang pernah dijuluki dikuasai “Mafia Berkeley”—saking banyaknya alumni University of California, Berkeley yang menjadi menteri ekonomi.
Alumni ENA di sana disapa dengan sebutan ENArque. Maka muncul kecaman bahwa ENArque telah menjadi kelompok eksklusif yang mendikte arah birokrasi pemerintahan.
Karena kritik tersebut, beberapa tahun lalu ENA resmi ditutup. Bukan berarti ENA dibubarkan total—lembaga itu berganti nama dan kurikulum. Dilakukan pembaruan agar tampil lebih terbuka.
Kini nama institusi tersebut menjadi Institut National du Service Public (INSP). Konsepnya masih mirip. Kuliah tatap muka di kelas hanya berlangsung sekitar 6 bulan. Sisa 18 bulannya disi dengan kuliah sambil magang. Magangnya di instansi pemerintahan, BUMN, atau sektor strategis lainnya. Secara periodik, pengalaman magang tersebut dievaluasi dan dibahas di kampus INSP.
Sebenarnya, sudah cukup banyak pejabat muda kita yang menempuh pendidikan semacam itu di Amerika Serikat. Tepatnya di Pittsburgh, Pennsylvania, dengan fokus studi Reinventing Government.
Apakah sepulang dari Pittsburgh mereka bisa langsung melakukan pembaruan birokrasi? Jelas tidak mudah. Mereka ibarat satu titik putih kecil di tengah bidang abu-abu yang teramat besar.
Mungkin saja Presiden Prabowo berniat memperbanyak titik-titik putih itu lewat hadirnya URI. Siapa tahu, bidang yang tadinya abu-abu pekat itu perlahan berubah menjadi abu-abu keputih-putihan. (Dahlan Iskan)
