Ironi Kursi Sekolah: Ada yang Membludak, Ada yang Mengemis Murid

MALANG POST – Angka kelulusan TK di Kota Malang tahun ini luar biasa besar: lebih dari 12.000 anak. Sementara daya tampung seluruh Sekolah Dasar (SD) Negeri di Kota Pendidikan ini hanya 8.000 kursi.

Logikanya, semua SD Negeri pasti akan panen murid. Berebut. Sisa 4.000 anak lainnya otomatis akan mengalir menjadi berkah bagi institusi swasta.

Tapi matematika di atas kertas sering kali kalah oleh satu hal di dunia nyata: stigma.

Akibat sebuah label bernama “sekolah favorit”, peta sebaran murid di Kota Malang menjadi timpang. Ada sekolah yang kapasitasnya bengkak, kelebihan muatan (overload). Sebaliknya, di sudut lain kota, ada sekolah negeri yang justru merana. Kekurangan murid. Kurang diminati.

Fenomena kontras dalam dunia pendidikan ini dikupas tuntas dalam program talk show Idjen Talk yang disiarkan langsung oleh Radio City Guide 911 FM pada Senin (8/6/2026) hari ini. Otoritas pendidikan, akademisi, hingga wakil rakyat blak-blakan membuka potret riil di lapangan.

Plt Sekretaris yang juga Kabid Pembinaan Pendidikan Dasar Disdikbud Kota Malang, Muflikh Adhim, membeberkan daftar sekolah yang kebanjiran peminat itu. Polanya terbaca di setiap kecamatan.

Di wilayah Kedungkandang, ada SD Model yang kapasitasnya selalu membludak. Di Klojen, ada SD Kauman yang jadi rebutan. Bergeser ke Lowokwaru, giliran SD Percobaan yang diserbu wali murid. Sementara di Blimbing, posisi itu ditempati oleh SD Tunjungsekar.

Semuanya sekolah negeri. Semuanya dicap unggulan oleh masyarakat.

“Padahal di sisi lain, faktanya masih ada satu sampai dua SD Negeri lain yang kondisinya justru kekurangan murid,” ungkap Adhim jujur.

Disdikbud Kota Malang tidak tinggal diam melihat ketimpangan ini. Mereka sedang gencar melakukan gerakan de-stigmatisasi. Menghapus label sekolah unggulan.

Caranya? Bukan dengan menurunkan kualitas sekolah yang sudah maju, melainkan dengan mendongkrak sekolah yang masih di bawah. Kualitasnya harus disamakan. Lewat program pemerataan yang masif.

“Sekolah-sekolah yang sepi itu kini kami intervensi. Fasilitasnya kami lengkapi dengan Interactive Flat Panel (papan tulis digital interaktif). Bangunannya direvitalisasi. Sumber daya manusianya, mulai dari guru hingga kepala sekolah, kami beri pelatihan intensif,” jelas Adhim.

Namun, fasilitas mentereng saja tidak cukup jika tidak ada yang tahu. Disdikbud mendesak kepala sekolah yang kekurangan murid untuk tidak pasif. “Ayo gencarkan sosialisasi program ke masyarakat sekitar. Jemput bola. Jangan hanya menunggu di meja,” tambahnya.

Penyakit Malas “Branding” di Era Medsos

Sinyal kritis juga ditiup dari menara akademis Universitas Negeri Malang (UM).

Sekretaris Departemen Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan UM, Desi Eri Kusumaningrum, mengingatkan sebuah pakem. Setiap SD Negeri di Kota Malang sejatinya wajib menjaga dan memamerkan ciri khas atau keunikan masing-masing. Jangan seragam. Jangan membosankan.

Bagi Desi, sekolah yang kurang diminati tidak boleh hanya meratap dan menyalahkan nasib atau kurikulum. Mereka harus berbenah, berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan untuk menaikkan kelas kompetensi guru dan kepala sekolahnya.

“Sarana dan prasarana dasar harus dipastikan terpenuhi agar Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) selalu kondusif. Itu modal utama untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat,” kata Desi.

Ada satu lagi kelemahan fatal sekolah pinggiran yang dibongkar Desi: gagap branding.

Di era digital seperti sekarang, promosi terbaik bukan lagi lewat brosur kertas yang dibagikan di perempatan jalan. Melainkan lewat layar ponsel pintar orang tua siswa.

“Sekolah-sekolah harus bisa melakukan branding secara menarik. Manfaatkan media sosial yang ada—Instagram, TikTok, atau YouTube. Pamerkan di sana prestasi-prestasi yang berhasil diraih anak didik, sekecil apa pun itu. Tunjukkan bahwa sekolah Anda hidup dan berprestasi,” saran Desi.

Solusi Domisili dan Urgensi “Mapping”

Lalu apa kata dewan yang memegang fungsi pengawasan?

Anggota Komisi D DPRD Kota Malang, Suyadi, mengakui bahwa meruntuhkan stigma sekolah favorit di kepala masyarakat adalah tantangan yang maha berat. Pikiran lama wali murid susah diubah.

Namun, Suyadi melihat ada secercah harapan dari sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jalur zonasi atau domisili yang berlaku saat ini. Aturan jarak rumah ini, suka atau tidak, dipaksa menjadi bendungan awal agar murid tidak menumpuk di pusat kota saja.

“Sistem domisili ini sebenarnya adalah solusi agar sekolah tidak kekurangan murid. Orang tua dipaksa menyekolahkan anaknya di sekolah terdekat,” ujar Suyadi.

Meski begitu, dewan meminta Disdikbud tidak bekerja dengan meraba-raba dalam gelap. Harus ada langkah ilmiah yang terukur.

“Harusnya sejak awal sudah ada mapping (pemetaan) sekolah yang komprehensif di Kota Malang. Dari mapping itu kita bisa melihat secara gamblang: sekolah A masalahnya apa, sekolah B kurangnya di mana. Begitu datanya klir, mencarikan solusinya akan jauh lebih mudah dan tepat sasaran,” pungkas Suyadi. (Wulan Indriyani/Ra Indrata)