Menjinakkan Jin Inflasi: Rapor Mei Malang dan Probolinggo Aman

MALANG POST — Upaya keras Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di wilayah kerja Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Malang, membuahkan hasil positif. Memasuki akhir Mei 2026, laju inflasi di dua kota utama, yakni Kota Malang dan Kota Probolinggo, terbukti tetap jinak dan sukses bertahan di dalam rentang sasaran target nasional 2,5 + 1 persen. Berdasarkan data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis pada Rabu, 3 Juni 2026, Kota Malang mencatatkan inflasi bulanan sebesar 0,18 persen (mtm), sementara Kota Probolinggo bergerak lebih lambat di angka 0,03 persen (mtm).

Raihan tahunan kedua kota ini pun kompak kembar. Kota Malang menyentuh angka 3,10 persen (yoy) dan Kota Probolinggo berada di angka 3,11 persen (yoy).

Angka ini sangat menggembirakan. Mengapa? Karena keduanya berada nyaman di bawah rata-rata inflasi tahunan Provinsi Jawa Timur yang bertengger di angka 3,49 persen (yoy). Meskipun, jika ditarik garis ke tingkat nasional, posisi kita memang sedikit di atas rata-rata pusat yang berada di angka 3,08 persen (yoy).

Secara umum, isi dompet masyarakat masih aman. Belum jebol.

Namun, jangan buru-buru bersenang diri. Jika dibedah anatominya, ada dinamika yang unik dari kedua kota ini. Pemicu inflasinya ternyata berbeda rasa.

Di Kota Malang, kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi biang kerok utama yang mendongkrak inflasi bulanan dengan andil 0,06 persen (mtm). Siapa aktor utamanya? Anda sudah bisa menebak: cabai merah dan minyak goreng. Disusul oleh barang gaya hidup seperti telepon seluler, lalu vitamin, hingga makanan modern seperti pizza.

Cuaca ekstrem dituding menjadi penyebab pasokan cabai merah tersendat di pasar. Sementara minyak goreng merayap naik karena menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Iduladha, ditambah ongkos kemasan yang mahal akibat dampak lanjutan kenaikan harga minyak bumi (crude oil) dunia.

Lalu bagaimana dengan ponsel yang ikut naik? Logistik global rupanya sedang pusing akibat gangguan rantai pasok komponen elektronik dunia seperti microchip.

Beda Malang, beda pula Probolinggo. Di kota mangga ini, inflasi justru disundul oleh sektor transportasi dengan andil 0,06 persen (mtm). Komoditas utamanya adalah duet maut cabai merah dan cabai rawit, disusul pelumas alias oli mesin, bawang merah, hingga rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM). Kenaikan BBM dunia berimbas langsung pada ongkos logistik pupuk dan pertanian mereka.

Untungnya, ada dewa penyelamat. Tekanan inflasi yang lebih tinggi di kedua kota ini berhasil diredam oleh komoditas yang mengalami deflasi (penurunan harga).

Emas perhiasan, telur ayam ras, daging ayam ras, dan bawang putih menjadi pengerem massal di Malang maupun Probolinggo. Khusus di Kota Malang, penurunan tarif ojek online roda dua akibat perang diskon aplikasi lokal ikut membantu menyamankan kantong warga. Sementara di Probolinggo, melimpahnya tangkapan ikan banyar ikut membuat ibu-ibu tersenyum.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Malang, Indra Kuspriyadi, memberikan catatan khusus atas rapor ekonomi Mei ini. Menurutnya, terkendalinya inflasi ini adalah buah manis dari kemesraan sinergi antara kebijakan pemerintah daerah dan Bank Indonesia.

“Kami mengapresiasi gerak cepat seluruh elemen TPID di Malang dan Probolinggo. Namun, tantangan di depan mata jauh lebih nyata,” tegas Kepala KPwBI Malang, Indra Kuspriyadi.

Sinergi di lapangan memang bukan sekadar bumbu pidato. Konkret.

Di Kota Malang, TPID getol melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke pasar dan distributor sejak 25 Mei lalu guna mengunci pergerakan para penimbun barang. Perumda Tunas juga bergerak cepat menjalin Kerja Sama Antardaerah (KAD) dengan Kelompok Tani Harapan Mulya di Kabupaten Malang demi mengamankan pasokan bawang merah.

Di Probolinggo, strateginya tidak kalah sengit. Pemerintah setempat langsung menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) berkala pada tanggal 12 dan 25 Mei. Senjata pamungkas mereka adalah mengaktifkan Toko Pengendali Inflasi Harga yang beken disebut KOPI SIAGA sepanjang bulan bergulir.

Indra Kuspriyadi menambahkan, ke depan Bank Indonesia bersama Pemerintah Pusat dan Daerah tidak akan mengendurkan ikat pinggang. Program jaminan 4K—Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, serta Komunikasi Efektif—akan terus diperkuat melalui payung besar Gerakan Pengendalian Inflasi Pangan Sejahtera (GPIPS). (Ra Indrata)