KOMPAK: Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, didampingi Kepala Dindikbud, Suwarjana, beserta peraih nilai raport terbaik se Kota Malang, dari tingkat SD dan SMP, di Hotel Savana Malang, Rabu (11/6/2025). (Foto: Iwan Irawan/Malang Post)
MALANG POST – Angka penanganan anak tidak sekolah (ATS) di Kota Malang, menunjukkan perkembangan yang signifikan. Dari 5.555 ATS pada 2024, saat ini bisa diturunkan hingga 41 persen.
Tiga kelompok yang mendominasi ATS di Kota Malang. Anak putus sekolah atau drop out sebanyak 1.513 anak. Ada 1.328 anak belum pernah bersekolah (BPB) dan 409 anak sudah lulus sekolah, tapi tidak melanjutkan ke jenjang berikutnya.
“Kami akan terus berupaya menekan yang 59 persen lain. Tapi ada beberapa pertimbangan yang menghadang. Diantaranya faktor biaya dan anak tersebut sudah menikah,” kata Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, Rabu (11/6/2025).
Tetapi melalui organisasi perangkat daerah (OPD) terkait lainnya, pihaknya akan terus berjuang. Agar anak-anak di Kota Malang, tidak sampai ketinggalan pendidikan, atau tidak bersekolah lagi.
Mantan Sekda Kab. Malang ini berharap, pada 2025 ini target zero ATS di Kota Malang, bisa terealisasikan.
“Kita dorong dengan program-program yang sudah kita susun. Seperti seragam gratis dan beasiswa sekolah. Termasuk dukungan dari CSR perusahaan yang ikut peduli pendidikan.”
“Kita juga miliki pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM), jika ada warga yang enggan menyekolahkan putra-putrinya secara reguler,” tegasnya.
Sementara itu, disinggung seputar Sekolah Rakyat (SR) berbasis boarding school, Wahyu mengakui jika program itu menjadi bagian dari menekan angka ATS di setiap daerah. Karena semua biaya ditanggung APBN.
“Kita prioritaskan bagi warga kurang mampu, yang ingin mengenyam pendidikan hingga SMA/SMK.”
“Termasuk hasil keputusan Mahkamah Konstitusi (MK), soal SD dan SMP yang gratis untuk sekolah negeri dan swasta. Tapi kita masih menunggu juklak dan juknisnya dari pusat,” beber Wahyu.
THE BEST: Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat menyerahkan penghargaan capaian nilai raport terbaik ketiga, kepada SMPN 5 Malang, yang diterima Kepala SMPN 5, Agus Wahyudi, Rabu (11/06/2025). (Foto: Iwan Irawan/Malang Post)
Di tempat sama, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kota Malang, Suwarjana, menyebut bakal melibatkan DINSOS- P3AP2KB, Dispendukcapil, Camat, Lurah serta PKK, untuk bisa menekan angka ATS.
“Karena data dari tingkat RT dan RW, bisa untuk memastikan dan mengidentifikasikan berapa banyak ATS yang ada di wilayah tersebut,” tambahnya.
Fakta di lapangan, kata Suwarjana, sering ditemukan warga yang tidak membutuhkan ijazah lagi. Karena sudah bekerja atau bahkan sudah menikah. Menjadikan mereka merasa tidak lagi perlu melanjutkan sekolah.
Terkait masalah tersebut, pihaknya akan konsultasi ke pemerintah pusat. Guna mendapatkan solusi terbaik. Termasuk validasi angka ATS yang terus fluktuatif dinamis.
“Terpenting kita terus berupaya anak-anak di Kota Malang, yang sudah masuk usia sekolah, harus wajib belajar.”
“Kami akan memfasilitasi mereka yang ingin sekolah. Mulai dari TK hingga SMA/SMK,” tegasnya.
Sementara itu, dalam momen penyampaian hasil diseminasi penanganan ATS, untuk penyusunan dokumen perencanaan satuan pendidikan, di Hotel Savana Malang, Rabu (11/6/2025). Wali Kota Malang, menyerahkan penghargaan capaian nilai raport terbaik se Kota Malang. Untuk tingkat SD dan SMP, baik negeri atau swasta.
Tingkat SDN, terbaik pertama berurutan, diraih SDN Polehan 5, SDN Kotalama 1 serta SDN Mojolangu 5. Sedangkan SD swasta, diraih SD Insan Amanah, SD Islam Sabilillah dan SD PJ Global School.
Selanjutnya tingkat SMPN, dimenangkan SMPN 1 Malang, SMPN 4 Malang serta SMPN 5 Malang.
SMP swasta, diraih SMP Insan Amanah, SMP Katolik Frateran Celaket 21 dan SMP Katolik Santa Maria 01 Malang. (Iwan Irawan/Ra Indrata)
