MALANG POST – Pemerintah Kota Malang, saat ini masih fokus mempersiapkan tempat dan siswa untuk Sekolah Rakyat.
Sekolah Rakyat, merupakan gagasan langsung Presiden Prabowo Subianto, melalui Kementerian Sosial yang tertuang dalam Inpres 5/2025. Dibangun untuk memutus rantai kemiskinan.
Kepala Dinsos P3AP2KB Kota Malang, Donny Sandito, saat menjadi narasumber talkshow di program Idjen Talk, menjelaskan, sesuai instruksi pihaknya hanya siapkan tempat dan siswanya, sesuai dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional.
“Yang dipilih nanti, golongan Desil 2 dan 2 atau kategori miskin ekstrem dan sangat miskin. Sedang untuk segala kebutuhan termasuk kelengkapan fasilitas, dari pemerintah pusat,” katanya di acara yang disiarkan langsung Radio City Guide 911 FM, Senin (28/4/2025)
Donny menambahkan, saat ini ada tiga titik yang dipilih untuk tempat Sekolah Rakyat. Yakni di Tlogowaru sebagai aset Kota Malang, untuk asramanya di Rusunawa dan sekolahnya di eks Poltekom.
Kemudian sebagai aset Provinsi, ada di Jalan Kawi dan sebagai aset Universitas Brawijaya juga ada yang lokasinya disana.
“Di tahap awal ini, kami menjaring siswa SD ke SMP dan SMP ke SMA. Kemudian untuk anak putus sekolah, juga ditawarkan mau lanjut sekolah tapi dengan catatan mulai dari kelas 1,” tambahnya.
Untuk memverifikasi data tersebut, tambah Donyy, akan dibantu masing masing kelurahan.
Pihaknya juga mengakui, ada tantangan di tingkat SD, yang orang tua calon siswa, ada beberapa merasa keberatan, karena adanya sistem boarding school. Sementara untuk tingkat SMP – SMA responnya sejauh ini bagus.
“Sekolah Rakyat nanti mulai berjalan di tahap pertama masuk di tahun ajaran baru 2025. Mengingat timelinenya cepat, berapapun siswa yang terjaring nanti akan diajukan ke pemerintah pusat,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Departemen Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan UM, Dr. Zulkarnain, M.Pd, M.Si., menyampaikan, melihat target peserta didik Sekolah Rakyat seribu orang, yang perlu diperhatikan bukan hanya soal kesiapan fasilitas. Melainkan pendekatan kepada mereka yang memiliki karakteristik beragam.
“Tujuan pemerintah sudah baik dengan pengentasan kemiskinan di program Sekolah Rakyat ini. Tetapi butuh pendekatan dalam memilih peserta didik.”
“Aapalagi golongan mereka yang sudah pernah merasakan dunia kerja. Maka selain belajar soal kurikulum nasional, mereka juga butuh keterampilan lain. Jika pemerintah memaksakan model formal, lama-lama akan berkurang,” katanya.
Pihaknya setuju dengan Sekolah Rakyat, sebagai salah satu strategi pemerintah pusat, untuk pengentasan kemiskinan.
Tapi perlu diingat, kata Dr. Zulkarnain, kalau lembaga formal saja itu tidak cukup. Pemerataan pendidikan itu bisa diimbangi dengan pembelajaraan keterampilan.
“Melihat konsep yang digunakan boarding school, perlu diingat kalau anak anak yang sudah berorientasi kerja, memikirkan keluarganya di rumah. Itu akan jadi tantangan tersendiri, untuk bisa memberikan pemahaman ke mereka, supaya mau ikut di sekolah rakyat ini,” tandasnya. (Wulan Indriyani/Ra Indrata)
