DEPUTI: Dedy Prasetyo, Deputi Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Malang, dalam acara Diseminasi Perkembangan Ekonomi Terkini. (Foto: Ra Indrata/Malang Post)
MALANG POST – Menjelang tutup tahun 2024 ini, laju inflasi di wilayah kerja Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Malang, menunjukkan tren penurunan. Meski masih terjaga dalam rentang sasaran inflasi. Yakni 1,5 hingga 3,5 persen.
Inflasi yang terkendali tersebut, didukung oleh penurunan inflasi kelompok makanan, minuman dan tembakau.
Hal itu disampaikan Deputi Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Malang, Dedy Prasetyo, dalam acara ‘Diseminasi Perkembangan Ekonomi Terkini’, di Pandaan, Pasuruan, akhir pekan kemarin.
Sedangkan gerak inflasi di November 2024, untuk wilayah Malang dan Probolinggo, mencapai 0,24 persen (MtM). Sedang untuk ukuran year on year (YoY) untuk Malang sebesar 1,22 persen. Probolinggo di angka 1,76 persen.
Sedangkan inflasi di Jawa Timur sebesar 0,24 persen (MtM) dan 1,41 persen (YonY). Angka itu masih lebih tinggi dibandingkan Nasional yang mencapai 0,30 persen (MtM) dan 1,55 persen (YoY).
“Pada November 2024, Malang dan Probolinggo mengalami inflasi 0,24 persen (MtM), didorong kelompok makanan, minuman dan tembakau, serta kelompok perawatan pribadi,” ujar Dedy.
Meski demikian, tambahnya, di wilayah kerja Bank Indonesia Malang, tetap menjadi pengungkit pertumbuhan di Jawa Timur Kawasan Tengah Selatan (KaTeSa). Dengan laju pertumbuhan 5,36 persen (yoy), di atas Jawa Timur 4,95 persen (yoy) dan Nasional 5,05 persen (yoy).
“Secara spasial, pertumbuhan ekonomi tertinggi di wilayah kerja Bank Indonesia Malang adalah Kota Batu, dengan 6,19 persen (yoy). Yang didorong oleh kinerja perdagangan, seiring meningkatnya jumlah wisatawan sebesar 20 persen,” sebut Dedy Prasetyo.
Sementara itu, untuk mendorong pertumbuhan perekonomian daerah, KPwBI Malang menyebut paling tidak ada enam upaya yang bisa dilakukan pemerintah daerah.
Pertama dengan penguatan akselerasi investasi daerah. Yakni dengan cara mendorong investasi daerah, dengan memberikan advise sektor produktif. Serta mendorong percepatan pembangunan infrastruktur konektivitas.
“Yang kedua adalah dengan penguatan sektor industri. Caranya dengan mendorong hilirisasi pertanian, termasuk intensifikasi dan penggunaan teknologi pertanian. Ditambah dengan penguatan intermediasi perbankan. Khususnya pada sektor padat karya,” katanya.
Upaya yang ketiga, lanjut Dedy, adalah dengan penguatan UMKM dan ekonomi syariah. Dengan cara mendorong usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) naik kelas, lewat berbagai pelatihan (on boarding) UMKM, serta penguatan ekosistem produk halal dan keuangan syariah, serta promosi halal lifestyle.
“Selanjutnya adalah memperkuat keuangan daerah. Dengan cara penguatan elektronifikasi pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), peningkatkan kualitas layanan pemerintah, jaringan infrastruktur, teknologi informasi untuk mendukung ETPD. Serta akselesai implementasi Kartu Kredit Indonesia segmen pemerintah untuk percepatan realisasi belanja daerah,” tandasnya.
Upaya kelima dilakukan dengan digitalisasi sistem pembayaran. Menurut Dedy, hal-hal yang harus dilakukan adalah dengan percepatan dan perluasan akseptansi pembayaran digital, ritel dan terutama Quick Response Indonesian Standart (QRIS). Selain harus didukung oleh peningkatan literasi keuangan digital, keamanan transaksi dan cyber security.
“Sedang upaya yang keenam sebagi upaya untuk mendorong perekonomian daerah, adalah dengan pengendalian inflasi. Yang diupayakan dengan perluasan neraca pangan, penguatan BUMD pangan dan perluasan KAD,” tegasnya.
Sementara itu, khusus untuk transaksi menggunakan QRIS di wilayah kerja BI Malang, menunjukkan tren yang menggembirakan. Dari tujuh kota yang termasuk wilayah kerja BI Malang, enam di antaranya mengalami trend peningkatan.
Di Kota Malang, transaksi penggunaan QRIS mencapai 66 persen. Disusul Kabupaten Malang 11 persen dan Kota Batu sebesar 7 persen.
Diikuti Kota Pasuruan sebesar 6 persen, Kabupaten Pasuruan 4 persen, Kota Probolinggo 4 persen dan Kabupaten Probolinggo sebesar 2 persen.
“Kota Malang saja sudah 2 per 3 nya (66 persen), Kabupaten Malang 1 per 9 nya (11 persen) jumlahnya sudah 77 persen, belum lagi ditambah Kota Batu sebesar 7 persen, maka sudah 84 persen. Malang Raya mendominasi untuk penggunaan transaksi QRIS,” jelasnya.
Namun dilihat dari pertumbuhannya, sebut Dedy, hampir semua wilayah mengalami peningkatan dalam penggunaan transaksi QRIS. Masing-masing kabupaten secara year on year (Yoy) lebih tinggi dibandingkan Januari 2024 dengan total 170 persen pada Oktober 2024. Sementara pada Januari 2024 sebesar 132 persen. (Ra Indrata)
