PELANTIKAN: Anggota DPRD Kota Batu saat mengikuti prosesi pelantikan belum lama ini. Karena biasa politik tinggi 90 persen dari mereka menyekolahkan SK pengangkatan. (Foto: Ananto Wibowo/Malang Post)
MALANG POST – Anggota DPRD Kota Batu periode 2024-2029 yang baru dilantik, ramai-ramai ‘menyekolahkan’ Surat Keputusan (SK) pengangkatan mereka menjadi anggota dewan ke Bank Jatim.
Jumlahnya hampir 90 persen anggota yang mengagunkan dalam tenor waktu maksimal 5 tahun. Nilai pinjamannya bervariasi. Ada yang pinjam Rp500 juta, bahkan ada yang pinjam Rp1 miliar.
Beragam alasan para wakil rakyat meminjam uang dengan cara menggadai SK. Mulai untuk melunasi utang biaya kampanye Pemilu 2024 dan keperluan pribadi lainnya.
Pelunasan pinjaman dilakukan melalui mekanisme potong gaji setiap bulan. Yang jelas, kata Sekretaris Dewan DPRD Kota Batu, Endro Wahyudi fenomena gadai SK tidak ada kaitannya dengan institusi DPRD, fraksi maupun partai politik.
“Itu urusan mereka masing-masing, tidak ada kaitannya dengan partai dan fraksi. Kami dari sekretariatan hanya sebatas memfasilitasi,” kata Endro, Minggu (8/9/2024).
Pada intinya, soal SK yang digadaikan merupakan urusan masing-masing individu itu sendiri. “Kalau persoalan minta slip gaji pasti diberikan. Tetapi, pihak dewan sendiri tidak bertanya untuk apa slip itu kepada yang bersangkutan,” ungkapnya.
Salah satu anggota DPRD Kota Batu yang tidak mau disebutkan namanya mengungkapkan, jika sekitar 90 persen anggota DPRD Kota Batu ramai-ramai menggadaikan SK-nya ke bank. Mereka mengajukan kredit dengan jangka waktu 58 bulan.
“Hampir semua, kira-kira sekitar 90 persen anggota yang mengajukan kredit. Jangka waktu yang diambil 58 bulan, karena jabatan dewan tidak penuh 5 tahun. Untuk besarannya sekitar Rp1 miliar,” ungkapnya.
Anggota DPRD Kota Batu dari Fraksi PKB Sudiono mengaku, jika SK sebagai anggota dewan miliknya diagunkan ke bank.
“SK saya masukan untuk pengembangan usaha properti yang saya miliki, serta usaha lainnya seperti bengkel,” katanya.
Selain untuk keperluan pribadi, menurut Sudiono, fenomena menggadaikan SK itu terjadi karena cost atau biaya politik di Kota Batu sangat tinggi. Sehingga ketika terjun ke politik dan tidak memiliki usaha akan kesulitan di belakang hari.
“Misalkan suatu ketika saya tidak jadi harus bagaimana. Tapi kalau kami sudah punya usaha kan tidak bingung. Sebaliknya, ketika punya usaha maka kami akan lebih fokus untuk menyerap aspirasi masyarakat dan merealisasikan apa yang diinginkan masyarakat,” katanya.
Dia tidak menyampaikan secara rinci berapa kredit yang diajukan. Hanya dikatakan kredit yang diambilnya cukup tinggi.
“Untuk nilai maksimal berapa masih saya hitung. Kemungkinan lebih dari kuota yang diberikan karena saya ada masukan inhouse. Sehingga saya tidak tergantung dari gaji, tapi usaha yang saya miliki,” tutupnya. (Ananto Wibowo)
