
NGOBROL: Wahyu Hidayat saat berdiskusi dengan para sopir angkut. Mencari solusi terbaik untuk menata transportasi publik, hingga nasib sopir angkot ke depannya. Bertempat di Terminal Arjosari, Selasa (9/7/2024). (Foto: Iwan Irawan/Malang Post)
MALANG POST – Senyampang bertemu Pj Wali Kota Malang, Dr Ir Wahyu Hidayat MM, ratusan sopir angkutan kota (angkot), langsung mengeluarkan keluhan dan aspirasi. Tentang beberapa hal, yang dinilai sangat memprihatinkan.
Diantaranya, menyangkut sepinya penumpang. Keberadaan ojek online yang sangat mempengaruhi animo penumpang. Sampai perlunya bantuan langsung tunai (BLT) dilanjutkan kembali.
Para sopir yang setiap hari mangkal di Terminal Arjosari dan Madyopuro itu, juga menganggap kebijakan baru dari Pemkot Malang, yang berencana menggulirkan program buy the service (BTS), sangat mengancam masa depan mereka.
Wahyu Hidayat, yang membuka forum NGANGKUT (Ngobrol Bareng Angkutan Kota), langsung menanggapi berbagai keluhan tersebut. Bahkan selama dua hari, Selasa dan Rabu (9-10/7/2024), dimanfaatkan untuk menginventarisir permasalah yang muncul.
Menurut Wahyu, justru dengan program BTS, para sopir angkot tidak perlu memikirkan biaya operasional angkotnya. Baik itu berupa setoran atau BBM, karena sudah menjadi tanggungjawab Pemkot.
“Kami meminta kepada mereka, hanyalah mengoperasikan angkotnya saja. Pemkot yang menyediakan kendaraannya. Jadi para sopir ini tinggal memberikan pelayanan kepada penumpang tepat waktu, sopan dan ramah,” jelas Pj Wahyu kepada Malang Post, Rabu (10/07/2024).

NGOBROL: Wahyu Hidayat saat berdiskusi dengan para sopir angkut. Mencari solusi terbaik untuk menata transportasi publik, hingga nasib sopir angkot ke depannya. Bertempat di Terminal Arjosari, Selasa (9/7/2024). (Foto: Iwan Irawan/Malang Post)
Untuk kesejahteraan sopir, Pemkot melalui Dinas Perhubungan (Dishub), akan memberikan gaji sesuai UMR Kota Malang. Dengan pelayanan transportasi publik ini digulirkan sementara dengan empat sasaran. Ada Mall, sekolah, pasar tradisional dan perkantoran.
“Proses pengadaan kendaraan, kami mengajukan bantuan ke Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Untuk sopir yang akan direkrut, ada kualifikasi dan persyaratan yang harus dipenuhi. Misal, kita prioritas sopir asli Kota Malang dan sudah berpengalaman bertahun-tahun,” jelasnya.
Kepala Dishub Kota Malang, Saleh Widjaja Putra membenarkan Forum NGANGKUT tersebut, adalah bagian dari tahapan untuk menyediakan sarana transportasi publik. Sebagai jawaban atas persaingan transportasi modern yang kian ketat.
“Kami ini punya tiga terminal tipe C. Yakni Terminal Arjosari, Madyopuro serta Mulyorejo. Yang melayani puluhan trayek dengan ratusan angkot. Kondisinya hidup segan mati tak mau,” kata Widjaja.
Data Dishub, jelasnya, ada 1.166 armada. Tapi yang aktif dan layak, berdasarkan hasil uji kir yang dilakukan oleh pemiliknya, hanya 200-an.
“Jadi kami berharap sopir angkot tetap menjalani profesinya, sambil menunggu kebijakan Pemkot. Kita selesaikan dulu kajiannya secara matang. Agar tidak menimbulkan polemik baru. Dalam hal ini nantinya yang bersinggungan dengan ojek online,” ungkapnya.
Sunarto, perwakilan sopir angkot jalur AG menyampaikan, melihat kondisi saat ini, pihaknya hanya bisa berharap Pemkot Malang memperhatikan dan memperjuangkan nasib mereka. Yang sudah puluhan tahun menjadi sopir angkot.
“Sekiranya Pemkot memiliki program apapun namanya, sepanjang memberikan kenyamanan dan kemudahan dalam mendapatkan rejeki, kami akan siap menjalankannya.”
“Angkot sekarang ini sudah mendekati titik sulit, dalam mencari penumpang. Kita akui kalah bersaing dengan teknologi modern seperti ojol,” cetusnya. (Iwan Irawan – Ra Indrata)
ANGKOT: Wahyu Hidayat bersama Saleh Widjaja Putra, sedang ngobrol bersama salah seorang sopir angkot jalur AG. (Foto: Iwan Irawan/Malang Post)