Oleh: Dahlan Iskan
BEGITU tidak menentu situasi di Pakistan. Harapan bahwa Pemilu akan memberikan kepastian politik ternyata salah. Hasil Pemilu justru menambah ketidakpastian. Padahal ekonomi Pakistan lagi morat-marit.
Kejutan memang terjadi di Pemilu 8 Februari lalu. Partai penguasa, PML-N gagal menang. Hanya dapat 76 kursi –sehari kemudian ternyata justru hanya 74 kursi: dari kursi yang diperebutkan, 266.
Justru PTI yang bikin kejutan besar: dapat 96 kursi. Itu bukan resmi PTI. Itu caleg PTI yang tiba-tiba pindah ke independen setelah dilarang pakai logo PTI: tongkat pemukul bola kriket itu.
PPP-nya Benazir Bhuto tetap nomor 3: dapat 53 kursi.
Peta politiknya tidak berubah: PML-N menang di kawasan Punjab, PPP menang di Karachi dan sekitarnya, dan PTI menang di kawasan mayoritas suku Pastun di dekat perbatasan dengan Afghanistan.
Ini seperti PDI-Perjuangan selalu menang di Jateng, PKB di Jatim, dan Golkar di Jabar.
Dengan hasil Pemilu seperti itu tidak satu pun partai yang bisa membentuk pemerintahan. Pemilu yang mahal tidak menghasilkan apa-apa. Jangankan hasil. Jalan menuju hasil pun masih buntu.
Independen bukanlah partai. Secara resmi 96 kursi itu milik pribadi masing-masing. Memang semua kursi itu punya hubungan emosional dengan mantan perdana menteri Imran Khan yang juga tokoh sentral PTI tapi secara hukum tidak mewakili PTI.
Untuk bisa membentuk pemerintahan baru luar biasa sulit. Aturannya: 96 kursi itu harus bekerja sama dengan satu partai politik. Independen tidak punya hak membentuk pemerintahan.
Tentu partai yang akan diajak mengajukan banyak permintaan. Misalnya akan mengajak PPP. Pasti PPP minta jatah perdana menteri. Itu sulit bagi 96 kursi tersebut. Mereka pasti ingin agar perdana menteri akan datang adalah yang bisa mengusahakan Imran Khan bebas. Termasuk bisa memperoleh kembali hak politiknya.
Itu berat. Imran Khan telah dipenjara menjalani hukuman tiga perkara: 10 tahun, 7 tahun, dan 3 tahun. Masih banyak lagi perkara lainnya.
Memang Nawaz Sharif berhasil bebas dari hukuman. Hak politiknya juga sudah dipulihkan. Tapi yang jadi perdana menteri pasca penggulingan Imran Khan adalah Shehbaz Sharif. Itu adik bungsu Nawaz Sharif.
Imran tidak punya adik bungsu yang bisa jadi calon perdana menteri. Dua anaknya juga warga negara Inggris. Dua anak itu hasil perkawinan pertama Imran Khan dengan Jemima Goldsmith –putri seorang pengusaha besar di Inggris.
Perkawinan itu bertahan 9 tahun. Imran lantas kawin dengan seorang wanita muda. Wartawan cerdas. Tapi tidak bertahan lama. November lalu Imran, 71 tahun, kawin lagi. Istrinya berumur 40-an tahun. Lalu ditangkap polisi. Perkawinan tersebut dinilai melanggar UU. Si wanita belum melewati masa idah. Si wanita baru cerai di bulan Oktober. Itu dibantah Imran dan istri. Sang istri, katanya, sudah cerai dengan suami terdahulu di bulan Agustus.
Perkawinan ini ramai sejak masih rencana. Si wanita adalah mursyid dari salah satu aliran tarekat kerohanian di sana. Imran dan istri sama-sama dijatuhi hukuman 7 tahun.
Hasil pemilu ini sebenarnya jalan terang bagi tokoh ber-shio naga itu. Tapi cahaya itu masih jauh di ujung lorong gelap.
Independen tidak punya banyak waktu. Dalam 72 jam setelah pengumuman hasil Pemilu, independen sudah harus memutuskan: partai apa yang akan diajak membentuk pemerintahan.
Hasil Pemilu itu seharusnya diumumkan Sabtu sore kemarin. Naskah ini sudah saya telatkan satu jam. Belum juga ada pengumuman.
Tentu ada yang berdoa agar batas waktu 72 jam itu gagal dicapai independen. Anda sudah tahu siapa yang berdoa itu. Si Adik Bungsu kemarin sudah mulai mengadakan kontak dengan pimpinan PPP. Jaga-jaga di batas waktu.
Tidak dijamin PPP mau gabung. Kalau PPP gabung ke PML-N milik keluarga Sharif, sama saja istri yang sudah dicerai dilamar lagi.
Pakistan benar-benar belum diberi cahaya terang. Penguasa di sana telah berusaha all out untuk memenangkan Pemilu tapi hati rakyat sulit dibeli. (*)