Malang Post – Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten Malang memastikan pemilih dapat mengajukan pindah memilih atau pindah TPS (Tempat Pemungutan Suara) saat pemungutan suara pemilu 2024 mendatang.
Tujuannya, agar angka partisipasi pemilih bisa maksimal sesuai jumlah DPT (Daftar Pemilih Tetap) yang ada.
Anggota KPU Kabupaten Malang Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi, Khilmi Arif mengungkapkan, pada penyelenggaraan pemungutan suara Pemilu 2024, masyarakat dapat mengajukan pindah memilih untuk menggunakan hak suaranya.
“Pelayanan pindah memilih ini, untuk memudahkan pemilih menggunakan hak pilihnya dimanapun berada (saat hari pemungutan suara). Dengan demikian, diharapkan juga angka partisipasi pemilih bisa sesuai DPT, karena masyarakat bisa menggunakan hak suaranya, meski tidak berada di TPS asal,” terang Khilmi Arif, Minggu (14/10) petang.
Dengan bisa pindah memilih ini, lanjutnya, pemilih dapat mengajukan pindah TPS, meski berada di tempat yang tidak sesuai dengan alamat kartu tanda penduduk (KTP)-nya saat pemungutan suara pada 14 Februari 2024 nanti.
Selain memastikan pemilih bisa pindah memilih, kata Khilmi, KPU Kabupaten Malang juga menyiapkan 5 (lima) TPS khusus untuk melayani pemilih yang berpotensi pindah memilih, dan terdaftar sebagai DPTb.
“Di Kabupaten Malang, nanti terdapat 5 TPS yang berada di lokasi lhusus. Sejumlah 2 TPS di Polbangtan Singosari, 2 TPS di Ponpes Al-Rifaíe Gondanglegi dan 1 TPS di Ponpes Al Khoirot Pagelaran,” rincinya.
Dikatakan, jumlah DPT Pemilu 2024 sendiri sudah ditetapkan sebanyak 2.054.178 pemilih. Sedangkan, jumlah TPS yang ditetapkan 7.761 TPS yang tersebar di 390 desa/kelurahan se Kabupaten Malang.
Sebelumnya, anggota KPU Kabupaten Malang Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat, Marhaendra Pramudya Mahardika mengungkapkan, KPU memberikan tenggat waktu pengurusan pindah memilih paling lambat 30 hari sebelum pemungutan suara 14 Februari 2024.
“Untuk alasan tertentu, pengurusan dapat dilayani hingga tujuh hari sebelum pemungutan suara, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20 Tahun 2019,” kata Mahardika.
Menurutnya, yang mengajukan pindah memilih, termasuk kategori daftar pemilih tambahan (DPTb), adalah yang telah terdaftar dalam DPT di TPS. Akan tetapi, karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS terdaftar asal, yang bersangkutan bisa memberikan suara di TPS lain.
Untuk pengurusan pindah memilih, lanjut Dika, dapat dilakukan di kantor PPS (Panitia Pemungutan Suara) yang bertempat di kantor desa/kelurahan di daerah asal maupun tujuan. Syaratnya dengan membawa KTP-elektronik atau Kartu Keluarga, dan dilengkapi dokumen pendukung alasan pindah memilih.
“Dapat mendatangi PPS setempat jika mengajukan pindah memilih agar dapat segera diproses. Setiap permohonan pindah memilih yang masuk, nantinya petugas akan memeriksa di portal cekdptonline.kpu.go.id,” demikian Mahardika.
Jika pindah memilih karena alasan pekerjaan, lanjutnya, maka wajib membawa dokumen penugasan yang ditandatangani oleh pimpinannya. (Choirul Amin)
