Sambangi Kejari, KNPI Kabupaten Malang Bahas Atensi Tragedi Kanjuruhan hingga RJ

Malang Post – Jajaran pengurus Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Malang melakukan audiensi tertutup dengan Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Malang, Kamis (25/5/2023) sore.

Audiensi tersebut dimaksud untuk sinergi penegakan hukum dan membahas isu-isu kepemudaan yang berkembang. Diantaranya, topik restorative justice, hingga program kolaborasi kelembagaan antar KNPI dan Kejari.

Ketua KNPI Kabupaten Malang, Zulham Akhmad Mubarrok mengatakan, sebagai komponen strategis negara dalam kepemudaan, maka KNPI memberi banyak masukan dalam rangka mendukung kinerja Kejari Kabupaten Malang.

’’Banyak yang dibahas, tapi yang paling utama terkait progress hukum tragedi Kanjuruhan dan kolaborasi antara kami sebagai unsur pemuda dan kejaksaan secara kontinyu,’’ ujar Zulham A. Mubarrok, kemarin.

Kelanjutan penanganan Tragedi Kanjuruhan, juga menjadi atensi yang dibahas serius bersama Kajari.

Menurutnya, KNPI mencatat banyak perkara yang mendapat atensi tinggi dari masyarakat, dan berharap ada penanganan khusus dari Kejaksaan. Terutama, terkait kerawanan penyalahgunaan dana desa, konflik agraria, isu SARA, hingga pelanggaran hukum yang melibatkan pemuda.

’’Pemuda dan aktivis pemuda merasa harus hadir dan siap bersinergi terutama dalam konteks penegakan hukum secara komprehensif,” ujar Zulham, yang juga Wakil Sekretaris GP Ansor Jatim itu.

Kepala Kejari Kabupaten Malang, Dr Diah Yuliastuti SH, MH, menyambut baik kedatangan jajaran KNPI dan menyatakan siap bersinergi aktif dalam berbagai hal positif.

Dikatakan, pihaknya sangat terbuka dalam hal kolaborasi dengan KNPI.

“Semoga ini bisa menjadi kerjasama jangka panjang dan aktif,’’ ujar Diah.

Kejaksaan sendiri saat ini memiliki berbagai program prioritas. Salah satunya, berdirinya Rumah Restorative Justice (RJ) di lembaga pendidikan di Kabupaten Malang. Tercatat, sebanyak 225 SMK/SMA secara serentak mendirikan Rumah RJ.

Tujuannya, agar menjadi haluan siswa dan pengajar, dan meminimalisir terjadi bullying ataupun penyiksaan yang berujung perbuatan melanggar hukum. (Choirul Amin)