Zia'ul Haq Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Malang, saat dikonfirmasi di gedung DPRD Kabupaten Malang. (Foto: Nino Wiwantara/Malang Post)
MALANG POST – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang menyiapkan subsidi biaya pemberangkatan sebesar Rp10 juta per orang melalui APBD 2027 senilai Rp2,3 miliar bagi calon pekerja migran Indonesia (CPMI) asal Kabupaten Malang, Selasa (17/11/2026), untuk meringankan beban pelatihan dan pengurusan dokumen.
Bentuk perhatian pemerintah terhadap masyarakat akan terealisasi mulai tahun 2027 mendatang. Salah satunya adalah bantuan biaya pemberangkatan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang bagi calon buruh migran asal Kabupaten Malang yang akan bekerja ke luar negeri. Pekerja migran Indonesia (PMI) tersebut bakal mendapat subsidi sebesar Rp10 juta per orang.
Ketua Fraksi Gerindra Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malang, Zia’ul Haq, mengatakan bahwa subsidi yang akan digelontorkan ini menelan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027 senilai Rp2,3 miliar.
“Anggaran yang bersumber dari APBD 2027 tersebut senilai Rp2,3 miliar sudah dipersiapkan dan disesuaikan dengan jumlah para buruh migran asal Kabupaten Malang yang akan berangkat ke luar negeri tahun depan,” ungkapnya, Selasa (17/11/2026).
Zia’ul Haq menjelaskan bahwa nilai subsidi per calon PMI sebesar Rp10 juta sudah disesuaikan dengan kemampuan APBD. Oleh karena itu, pihak Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Pemkab Malang terlebih dahulu berkoordinasi dengan para pemilik perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia (PJTKI).
“Calon PMI sebelum berangkat ke luar negeri terlebih dahulu ditampung di PJTKI untuk dilatih keterampilan yang dibutuhkan di negara tujuan. Terkait dengan biayanya, nanti diberikan kepada mereka saat berada di PJTKI untuk pelatihan keterampilan hingga diberangkatkan ke luar negeri. Nominal bantuan tersebut rata-rata sekitar Rp25 juta sampai Rp35 juta,” jelasnya.
Zia’ul Haq juga menyampaikan bahwa anggota dewan siap mengawal realisasi bantuan tersebut agar mempermudah perjuangan para calon pekerja migran Indonesia (CPMI).
“Nanti itu akan dilunasi dengan dipotong gaji mereka selama masa kontrak. Agar tidak menjadi beban berat bagi mereka, Pemkab Malang juga hadir untuk memberikan subsidi Rp10 juta kepada setiap PMI,” tuturnya.
Menurutnya, bentuk kepedulian ini penting sekali karena mereka rela meninggalkan keluarganya demi mengadu nasib di negara orang lain sehingga jangan sampai menjadi korban.
“Jika realisasinya nanti ada kendala, siapa pun pelakunya harus dipidana karena sama halnya dengan tega terhadap sesama manusia. Sebab, mereka adalah para pejuang keluarga,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja (Kadisnaker) Kabupaten Malang, Yudhi Hindharto, menerangkan bahwa rata-rata tiap tahun ada sekitar 3.200 CPMI yang berangkat ke luar negeri. Bantuan ini digunakan untuk biaya pelatihan dan pengurusan dokumen, seperti visa.
“Soal negara tujuannya bebas, yang penting mereka bekerja ke luar negeri. Realisasi bantuan ini akan diberikan setelah visa keluar sehingga dipastikan mereka akan berangkat. Sebab, subsidi itu merupakan bentuk perhatian Pemkab Malang untuk meringankan beban mereka saat akan berangkat ke luar negeri,” paparnya. (Nino Wiwantara/Ra Indrata)




