Koordinator Badan Pekerja Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) ProDesa Malang, Ahmad Kusaeri
Malang Post – Kabar ketidakharmonisan antara tiga pejabat utama di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang, kini semakin hangat dibicarakan.
Meskipun, Ketua DPRD Kabupaten Malang, Darmadi dan Wakil Bupati (Wabup) Malang H Didik Gatot Subroto, dengan gamblang dan tegas membantah jika kabar ketidakharmonisan tersebut, tidak benar atau hoaks.
Akan tetapi, publik tetap tidak menganggap tiga pejabat utama Pemkab Malang, Bupati Malang, HM Sanusi, Wakil Bupati (Wabub) Malang, H Didik Gatot Subroto dan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malang Wahyu Hidayat, tidak harmonis.
Terlebih, salah satu dari tiga pejabat utama tersebut, pernah mengumpulkan beberapa Kepala Desa (Kades), yang tergabung dalam Asosiasi Kepala Desa (AKD) Kabupaten Malang.
Koordinator Badan Pekerja Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) ProDesa Malang, Ahmad Kusaeri menganggap bantahan Ketua DPRD Kabupaten Malang dan Wabup, hanya untuk menenangkan polemik. Yang saat ini tengah hangat di perbincangkan masyarakat bahkan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Malang.
“Ah, itu (Bantahan) cuma nge-les (Menghindar) saja, karena yang terjadi di lapangan tidak seperti pengakuan tersebut,” katanya.
Bahkan, lanjut Kusaeri, ketidakharmonisan tiga pejabat utama tersebut terjadi sejak lama dan baru terungkap karena situasi di Pemkab Malang, semakin keruh akibat munculnya kelompok-kelompok yang berada dibawah masing-masing tiga pejabat utama tersebut.
“Diluar kekuasaan politik, temuan terbaru kami, dalam tubuh organisasi Pemkab Malang ada satu barisan lagi diluar tiga kelompok itu. Hal itulah membuat situasi semakin keruh. Saya berharap mereka (tiga pejabat utama) solid dan kompak untuk membangun Kabupaten Malang,” tegasnya. (Ra Indrata)
