Malang Post – Kemarin sore (17/4/2022), perwakilan warga Madyopuro, Kecamatan Kedungkandang, kembali mendatangi gedung DPRD Kota Malang. Mereka yang tergabung dalam Forum Suara Masyarakat Madyopuro (FSMM) itu, ber-audiensi dengan Komisi A DPRD Kota Malang.
Tujuannya tetap sama. Meminta agar Lurah Madyopuro, Sukendari, secepatnya diganti. Lantaran pelayanannya kepada warga Madyopuro, kurang baik. Attitude-nya sebagai pelayan masyarakat, dinilai sangat kurang.
“Kami kembali datang ke DPRD, untuk bisa memberikan dukungan, atas aspirasi masyarakat Madyopuro. Yang meminta Lurah Madyopuro, Sukendari, secepatnya diganti,” tegas perwakilan FSMM, yang juga warga RW 10, Fadhol Romadhon, usai bertemu Komisi A DPRD Kota Malang.
Diapun lantas menuturkan beberapa hal, yang dianggap menggambarkan ketidakmampuan Lurah Madyopuro, memimpin masyarakat. Seperti mengurus surat kematian, keterangan usaha serta ahli waris, maupun surat pensiun. Tidak cukup sekali dua kali, tapi harus berkali-kali dan memakan waktu yang cukup lama. Itupun belum tentu bisa selesai.
“Terkecuali jika warga meminta bantuan orang lain (berpengaruh), baru bisa terselesaikan. Termasuk warga yang hadir di DPRD ini, adalah korban kekecewaan Lurah Madyopuro,” tandasnya.
Jika dikalkulasi, lanjutnya, warga yang dikecewakan sudah mencapai ratusan orang. Mereka rata-rata mendapatkan pelayanan kurang ramah. Hanya saja tidak banyak yang berani menyuarakan.
“Untuk itu, jika aspirasi kami dibatasi atau ditutup. Lantas warga harus menyuarakan kemana? Agar kondusivitas Madyopuro bisa terjamin. Oleh karenanya, kami berharap pejabat terkait, segera mengambil kebijakan terhadap masalah ini,’ imbuhnya.
Sedangkan di sisi yang lain, masih kata juru bicara warga ini, aparat keamanan meminta kepada warga Madyopuro, agar menciptakan kondusivitas keamanan di wilayahnya.
Bahkan Satpol PP, sudah berani menurunkan banner yang dipasang oleh FSMM beberapa waktu lalu. Hal itu menjadikan FSMM kian kecewa. Bukannya solusi didapatkan, warga lebih dibikin kecewa. Padahal banner itu, sebagai antisipasi agar warga tidak melakukan demo.
“Tapi di sisi lain, aspirasi atau tuntutan penolakan kepemimpinan Lurah Madyopuro dari FSMM, tidak ada tindak lanjut dari Pemkot Malang. Bahkan sepertinya terkesan dipertahankan.’’
“Kenapa warga selalu dituntut untuk mengalah? Sementara mengganti Lurah saja kesulitan banget. Jika tidak ada solusi, aksi selanjutnya pasti akan digelar oleh warga. Bahkan bakal jauh lebih besar lagi,” tandasnya.
Terlebih-lebih, warga menilai jika masih banyak ASN di lingkungan Pemkot Malang, yang dinilai sanggup bekerja dengan baik. Untuk memimpin masyarakat Madyopuro. Apalagi belum lama ini Pemkot Malang mendapatkan penghargaan pelayanan terbaik.
“Apa tidak malu, jika pelayanan Lurah seperti ini dipertahankan. Sikap Lurah Madyopuro ini justru akan memalukan Pemkot Malang. Karena salah dalam menaruh pejabat di Madyopuro,” bebernya.
Terpisah, Lurah Madyopuro, Sukendari saat ditemui di kantornya, menyerahkan sepenuhnya nasibnya kepada Wali Kota Malang, Drs. H. Sutiaji.
“Kami tidak memiliki kewenangan untuk pindah atau apapun. Karena itu mutlak kewenangan Wali Kota. Jadi kami menyerahkan sepenuhnya di sana,” ujar dia singkat. (Iwan – Ra Indrata)
