
SK Bupati soal mutasi.
Penulis : Syamsuri, Zainullah
AMEG – Mutasi terhadap enam pejabat fungsional pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dispendikbud) Situbondo yang menjadi polemik dan pertanyaan semua pihak, akhirnya mendapat responsdari Badan Kepegawaian dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).
Muhammad Hasan, Kabid Mutasi pada BKPSDM Situbondo mengakui, bahwa mutasi jabatan terhadap enam Pengawas Sekolah (Wasek) dan Koordinator Wilayah (Korwil) Dispendik dilakukan dengan Surat Keputusan (SK) Bupati.
“Iya itu SK Bupati. Namun untuk jabatan itu haknya BKPSDM, meskipun belum 6 bulan bupati menjabat. Kalau soal 6 bulan menjabat itu kan untuk pejabat,” kata Hasan, panggilan akrabnya, saat dihubungi via ponselnya, Kamis (01/04/2021).
Menurut Hasan, mutasi Wasek dan Korwil Dispendik itu sudah sesuai dengan Surat Edaran (SE) Mendagri. Dikatakan, ada enam pejabat fungsional yang dimutasi dengan SK Bupati per tanggal 1 Maret 2021.
“Ada 6 kalau tidak keliru. Tidak ada tambahan lagi. Coba konfirmasikan langsung dengan Pak Fathor selaku Kepala BKPSDM. Soalnya dalam SE Mendagri itu, yang tidak boleh dimutasi sebelum 6 bulan menjabat, adalah kepala sekolah dan kepala puskesmas,” lanjutnya.
Dijelaskannya, kepala sekolah itu memimpin unit lembaga. Sementara pengawas itu tidak memimpin sebuah lembaga.