Mega Proyek Kereta Gantung Bisa Rp 1 Trilliun

Batu – Pembangunan mega proyek kereta gantung di Kota Batu terus dibahas. Targetnya akhir 2021, proses administrasi rampung. Hingga awal 2022 mulai digarap. General Manager Pengembangan PT INKA, Junaidi mengatakan. Kelanjutan pembangunan kereta gantung pihaknya telah memaparkan pra feasibility studi (FS) pada Walikota Batu dan stake holder seperti Perhutani, Danlanud dan lainnya. 

“Hasil pemaparan telah kami sampaikan kemarin. Masih akan ditindak lanjuti lebih dalam. Pemkot Batu akan cek lagi RTRW. KKOP (Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan) akan dicek Danlanud,” ujar Junaidi pada Di’s Way Malang Post, Rabu (31/3). Lahan akan dicek Perhutani. Rencana induk kereta dicek Dishub Jatim.

Proses tindak lanjut itu, sudah dimulai hari ini. Pekan depan rencananya ada arahan dari Kemenko Marives. Tahapan pembangunannya cukup panjang. “Saat ini jangka pendeknya. Menetapkan trase-nya terlebih dahulu. Akan dipilih Pemkot Batu,” katanya. 

Setelah ditentukan, masih menerima masukan. Karena jangan sampai terjadi bentrok. Setelah penetapan trase, masih ada tahap lain. Mulai dari penetapan tender, penetapan BUP dan Penetapan Pembangunan. “Perkiraan akhir tahun proses administrasi deal. Pembangunan konstruksinya bisa dimulai awal 2022,” ujarnya. 

Alternatif rute dibagi dua yang tak terhubung. Pertama, rute Kidul Brantas. Meliputi Sengkaling, Jatim Park 3, Gangsiran Puthuk, Jatim Park 2, Kusuma Agrowisata, Gunung Seruk, Pos Pendakian Gunung Panderman dan Gunung Punuk Sapi. Kedua, rute Lor Brantas. Meliputi Selecta, Putuk Gendero, Puncak Kalindra, Coban Talun dan Bukit Jengkoang.

“Jarak paling pendek sekitar 3,5 km. Paling panjang bisa lebih dari 15 km. Untuk pembangunannya tergantung Pemkot Batu. Mau dibangun yang pendek dulu atau yang panjang dulu,” bebernya. Pendanaannya 70 persen dari foreign investment. 30 persen konsorsium masyarakat serta pinjaman bank. Biaya pembangunan kereta gantung ini paling murah Rp 400 miliar – Rp 1 Trilliun. Tergantung panjang rutenya.

Wawali Batu, Punjul Santoso menerangkan beberapa bidang perlu dikaji lebih lanjut. Seperti business plan, mitigasi dan konsesi resiko pembangunan dari aspek sosial, ekonomi dan lingkungan hidup. Ia menyarankan agar tidak mengganggu kawasan paralayang sebagai kawasan wisata. Begitu juga dengan kawasan lainnya. 

Kemenko Marives, Bappeprof dan Dishub Jatim memberikan saran. Agar dipastikan komitmen berbagai pihak. Terutama konsorsium yang dibentuk. “Komitmen konsorsium atau kepastian skema pembiayaan investasi ke depan. Bisa dipastikan rencana trase tidak menyalahi RTRW dan KKOP. Kaji penentuan prioritas trase atau rute mana yang akan dibangun,” jelasnya. (ano/jan)