Connect with us

Hi, what are you looking for?

News

Belum 6 Bulan Menjabat, Bupati Karna Mutasi Pejabat

Situbondo – Mutasi pejabat Pemkab Situbondo menghebohkan dan memancing reaksi berbagai kalangan. Sebelumnya penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) pada 10 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dipersoalkan, karena dinilai menabrak aturan. Kini, mutasi pejabat Dispendikbud. Enam pejabat fungsional, yakni Korwil Kecamatan dan Pengawas Sekolah. 

Amirul Mustafa, salah satu aktivis senior di Situbondo menilai. Mutasi pejabat yang dilakukan Bupati Situbondo, Karna Suswandi, menabrak aturan. Sebab dilakukan belum melewati masa 6 bulan, setelah dilantik sebagai Bupati.

Baca Juga ----------------------------

“Ini amburadulnya pemerintahan di Situbondo, era kepemimpinan baru ini. Bupati Karna dan Wabup Khoirani. Padahal dilantik baru masuk bulan kedua. Kecuali atas izin menteri dan pejabat berwenang di atasnya,” sergah Amir, panggilan pria asal Kecamatan Situbondo ini.

Menurutnya, ini melanggar pasal 162 ayat 3 UU Pilkada Nomor 10 Tahun 2016, bahwa Gubernur, Bupati atau Walikota dilarang melakukan pergantian jabatan dalam jangka waktu 6 bulan sejak dilantik. Kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.

“Karenanya, ini tindakan sewenang-wenang yang dilakukan Bupati Situbondo. Saya akan laporkan ini ke Komisi ASN dan Mendagri. Agar tidak terulang tindakan yang semena-mena dengan menabrak aturan,” ungkapnya, Senin (29/3).

Anggota Komisi I DPRD Situbondo, Mahbub Junaidi mengaku sudah tahu mutasi pejabat fungsional itu. Masih dikaji Komisi I untuk tindaklanjutnya.

“Nanti akan kita panggil pihak terkait, yakni Kepala BKP-SDM untuk dikonfirmasi dasar apa yang dipakai dalam melakukan mutasi tersebut. Meskipun hanya pejabat fungsional pada Disnpedikbud,” jelasnya singkat melalui ponsel.

Informasinya, enam pejabat ini dimutasi sepekan lalu. Ironisnya, SK Bupati hanya ditandatangani Kepala BKP-SDM Situbondo, Fathortakhman.  Sementara kop SK tersebut, adalah Bupati Situbondo, tertanggal 1 Maret 2021. Bupati tidak menandatangani, hanya tertanda alias TTD.

Sayangnya, Bupati Karna Suswandi dan Kepala BKP-SDM–Fathorrakhman belum berhasil dikonfirmasi. Saat dihubungi ponselnya, juga tidak tersambung. (sya/jan)

Click to comment

Leave a Reply

Baca Juga

Pendidikan

Malang Post — Universitas Islam Malang (Unisma) tiada henti berkontribusi. Termasuk sumbangsih pemikiran terhadap kelangsungan kepemimpinan Nahdlatul Ulama (NU) yang akan datang. Kali ini, Unisma...

Wisata

Malang Post — Ada yang spesial dihadirkan The Singhasari Resort and Convention di pertengahan bulan ini. Menggelar Oktober Festival. Menampilkan banyak sekali fasilitas keseruan bagi...

Pendidikan

Malang Post – Tax Center Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang (UM) menggelar Pelatihan Pajak, Sabtu 25 September 2021. Pelatihan ini diselenggarakan khusus bagi anggota/mahasiswa yang tergabung dalam “Tax Lover Community” UM. Pelatihan Pajak tahun 2021 ini,...

headline

Malang Post  — Perwakilan buruh pabrik rokok Gudang Sorgum Wagir Kabupaten Malang akan mengadu ke Presiden RI Jokowi . Lantaran adanya dugaan pemalsuan  yang bertujuan...

Pendidikan

Malang Post – Mahasiswa Program Studi Manajemen Universitas PGRI Kanjuruhan Malang (Unikama) yang tergabung dalam tim Proyek Kemanusiaan-MBKM menggelar program pelatihan dan pendampingan dengan tema:...

headline

Malang Post — Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terus melakukan pengembangan produk-produk kreatif di seluruh daerah. Tidak hanya kuliner, namun produk kreatif lainnya seperti kerajinan...

Malang Raya

Malang Post – Antusias Warga Tanjungrejo Kecamatan Sukun menerima Vaksinasi Covid-19 Dosis pertama, Jenis Sinovac. Kegiatan vaksinasi bertempat di dihalaman Masjid Al Abror Jl....

Malang Raya

Malang Post – Dalam upaya penegakan disiplin protokol kesehatan Covid-19, bertempat di Mapolsek Kedungkandang Kecamatan Kedungkandang Kota Malang telah  dilaksanakan apel kegiatan Ops Yustisi...