Jakarta – Pemerintah akan melakukan pengetatan kriteria PPKM Mikro. Hal ini dilakukan untuk menjaga tingkat pengendalian kasus Covid-19. Selain itu, PPKM Mikro tahap 4 yang berlangsung dari 23 Maret hingga 5 April, terdapat penambahan lima provinsi. Yaitu Kalimantan Selatan Kalimantan Tengah Sulawesi Utara NTT dan NTB. Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hertanto saat Konferensi Pers di Jakarta, Jumat (26/3).
‘’Arahan Presiden, PPKM mikro ini akan terus ditambahkan kewilayahannya jadi sesudah nanti tanggal 5 April, kita akan menambahkan lima provinsi lagi berdasarkan data-data yang ada,’’ ujar Airlangga.
Sebelumnya, Menko Airlangga menyampaikan laporan menggembirakan terkait laju angka penularan kasus di Indonesia. Dilaporkan kumulatif kasus positif di Indonesia 1.482.559 orang dengan positivity rate 11,49 persen. Kasus aktif nasional adalah 8,45 persen lebih baik dari kasus aktif dunia sebesar 17,06 persen , fatality rate 2,7 dunia 2,2 dan recovery rate juga kita lebih baik dari global kita 88,8 persen dan dunia 80,74 persen.
Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah juga mengejar cakupan vaksinasi lansia. Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin meminta semua kepada daerah dan tenaga kesehatan, untuk mengoptimalkan vaksinasi bagi lansia. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir angka kesakitan dan kematian Covid-19. Khususnya pada kelompok lansia, sebagai kelompok rentan.
‘’Kalau kita bisa segera melakukan vaksinasi untuk yang di atas 60 tahun, akan sangat kecil tekanan ke RS dan tenaga kesehatan kita,’’ ungkap Menkes
Dilaporkan juga per Jumat (26/3) ini, cakupan vaksinasi akan menembus angka 10 Juta, dengan laju penyuntikan mendekati 500.000 penyuntikan per hari. Diharapkan laju penyuntikan vaksinasi berjalan stabil sesuai dengan ketersediaan vaksin saat ini. Sedangkan terkait kadaluarsa vaksin AstraZeneca, akan sampai pada Mei untuk yang 1,1 juta dosis. Itu sebabnya vaksinasi dengan produk AstraZeneca terkonsentrasi supaya cepat terlaksana.
‘’Lihat track record-nya, siapa yang paling cepat itu Bali, Jawa Timur dan juga TNI Polri. Jadi TNI Polri kita kasih itu (vaksin) 200 ribu, untuk bisa cepat diselesaikan,’’ katanya.
Saat ini, targetnya diupayakan dalam minggu ini, bisa 500 ribu per hari. Jadi 1 juta bisa selesai dengan cepat. Terkait target-target vaksinasi 1 juta per hari, masih ada kendala dari ketersedian vaksin. Budi menjelaskan, suplai vaksin butuh 365 juta suntik, untuk 181,5 juta orang, kalau dirata-rata penyuntikan satu juta sehari.
Namun ada keterbatasan di jumlah vaksinnya, misal, jumlah vaksin di Januari-Februari hanya ada 3 juta dosis, maka vaksin tidak akan dihabiskan dalam 1 hari 1 juta vaksin. Itu sebabnya, secara perlahan pace (kecepatan) vaksinasi disesuaikan dengan ketersediaan vaksin. Dari bulan Januari sampai maret perlahan dinaikkan target vaksinasi ke 100 ribu per hari agar pas 3 juta dosis selesai dalam 6 minggu. Untuk Maret dan April ada 15 juta per bulan. Jadi kalau dibagi tiga 30 hari 500 ribu per hari. (*rdt)