Connect with us

Hi, what are you looking for?

News

PKS Smart Market Tak Bisa Dibatalkan Sepihak

Situbondo – Polemik Pengelolaan Kerjasama (PKS) Smart Market (SM) atau Simposium (Situbondo Market Point – Sinergi Usaha Mikro) yang berada di Kompleks Pasar Minbaan, Kecamatan Panji, Situbondo, akhirnya direspons pihak pengelola.

Aman Al Muhtar, juru bicara pihak pengelola SM mengatakan, bahwa PKS dalam pengelolaan SM itu tidak ada yang melanggar aturan. Alias sah-sah saja.

“PKS antara Pemkab Situbondo dengan CV Matlamat Agung yang dinilai cacat hukum tidak dapat dibatalkan secara sepihak. Apalagi dibilang, batal demi hukum. Kalau kita lihat, sudah jelas di perjanjian kerjasama, ini syarat sahnya perjanjian kan sudah terpenuhi dan menjadi sah dan mengikat para pihak,” jelas pengacara muda asal Situbondo ini.

Lebih lanjut menurutnya, sudah jelas 4 syarat sahnya perjanjian. Yakni, sepakat, kecakapan para pihak, suatu hal tertentu dan sebab causa yang halal. Persyaratan pertama dan kedua disebut syarat subyektif, sedang ketiga dan keempat adalah syarat obyektif.

“Apabila syarat objektif dalam perjanjian tidak dapat terpenuhi, maka perjanjian itu  batal demi hukum. Apabila syarat subjektifnya tidak terpenuhi, maka perjanjian itu  dapat dibatalkan pengadilan. Jika belum, perjanjian terus berlaku,” ujar Aman, panggilan akrabnya.

Aman menambahkan, jika prosedurnya tidak tepat itu bukan lagi salah pihak ketiga atau investor. Sebab, soal regulasi dan aturan perjanjian kerja sama, pihak pemkab lebih tau dan paham.

“Saya harap pihak terkait duduk bersama, untuk nenyelesaikan permasalahan ini. Karena pastinya jika ini dibatalkan, maka akan lebih banyak yang dirugikan. Selain pihak investor, pemkab,  sudah pakai uang rakyat kok malah rugi,” pungkasnya.

Terpisah, Wakil Ketua Komisi II DPRD Situbondo, Hadi Prianto yang getol mempersoalkan PKS SM mengatakan, pihaknya hanya menginginkan kerjasama itu sesuai peraturan perundang-undangan.Sikap ini sudah disampaikan DPRD dalam forum-forum resmi, termasuk ketika rapat paripurna.

“Keinginan kami hanya satu, dijalankan sesuai peraturan yang berlaku, terlepas dari siapapun pengelolanya,” katanya.

Ia menjelaskan, pola kerjasama terhadap aset milik daerah mengacu pada Perda No 06 Tahun 2019. Sedang yang terjadi, ada beberapa poin yang tidak sesuai aturan. Dari sisi administratif misalnya, tidak disebutkan obyek yang dikerjasamakan dalam dokumen kerjasama.

“Masih bias. Tidak disebutkan ruko mana, blok berapa. Ini yang kami minta dievaluasi,” paparnya. 

Selain itu, penentuan besaran kontribusi dan bagi hasil juga tidak sesuai dengan perda. Hadi menyebut sewa ruko hanya sebesar Rp 35 juta per tahun.

“Kemudian amanah perda, nominalnya ditetapkan tim yang dibentuk bupati. Sementara, sampai saat ini tidak ada tim yang dibentuk,” pungkasnya.(hab/zai)

Click to comment

Leave a Reply

You May Also Like

Socialnet

Ameg – Buat Nicole Kidman, tidak ada yang mengalahkan kenikmatan spa. Terapi yang mengombinasikan pijat dan berendam air panas itu […]

Wisata

AMEG – Jika Anda penikmat durian tidak lengkap rasanya jika belum mencicipi durian bidadari.  Buah beraroma khas ini berasal dari […]

Socialnet

BUAT Nicole Kidman, tidak ada yang mengalahkan kenikmatan spa. Terapi yang mengombinasikan pijat dan berendam air panas itu ampuh mengembalikan […]

News

AMEG- Keterlambatan pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2021 di semua Desa di Situbondo, bukanlah kewenangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan […]

headline

AMEG – Kepala Sekolah SD Negeri Kasin 1,  Budi Hartono menyatakan. Sebelum melaksanakan pembelajaran tatap muka, ada tahapan yang harus […]

Pendidikan

AMEG – Pandemi covid-19 mengubah segalanya. Termasuk karakter murid sekolah. Interaksi sosial yang bisa membentuk karakter, tak bisa optimal. Aktifitas […]

Malang Raya

AMEG – Di saat warga beragama Islam menjalankan Tarawih, warga Nasrani menjaga Kampung Wolulas Pegadaian/ RW 18, Turen, Kabupaten Malang. Seperti […]

Malang Raya

AMEG – Dosen Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang  Dr Henry Praherdhiono berpesan. Saat pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di […]

Malang Raya

AMEG – Sekjen Forum Komunikasi Komite Malang (FKKM)  Dihin Widarti, saat talkshow di Radio City Guide, menyampaikan. Angket terkait PTM […]

headline

AMEG – Bagaimana teknis masuk sekolah saat pandemi? Disdikbud Kota Malang sudah mengaturnya. Teknisnya mengacu pada SE Walikota Malang. Kepala […]

Malang Raya

AMEG – Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Malang Suwarjana hadir pada Talk Show di Radio City Guide 911 […]

%d bloggers like this: