Foto Ilustrasi Pupuk
Situbondo – Anggaran Rp 5 miliar yang dialokasikan Pemkab Situbondo untuk subsidi pupuk daerah (SPD) terancam muspro. Sebab, minimnya anggaran itu tak akan menyelesaikan persoalan kurangnya kebutuhan petani akan pupuk selama ini.
Hal itu diungkapkan Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), H Tolak Atin setelah mengitung sasaran dan kuota pupuk yang akan diberikan kepada petani. Menurutnya, anggaran Rp 5 M itu sangat minim sekali. Sebab, sebelumnya anggaran ini mencapai Rp 15 M.
“Saya rasa Rp 5 M itu sangat kurang kalau tujuannya untuk menyelesaikan persoalan kebutuhan pupuk petani. Sebab, dari subsidi pusat saja jatah 30 ribu ton itu kurang, apalagi masih dikurangi 10 ribu ton, menjadi 20 ribu ton,” jelas Tolak, panggilan karib politisi PKB ini.
Dijelaskan, harapan rakyat Situbondo, khususnya petani terhadap janji politik Bupati Karna selama kampanye, tidak akan terwujud. Sebenarnya jika bupati mau menambah anggaran, lanjutnya, barulah kebutuhan pupuk petani akan terpenuhi.
“Misal dianggarkan Rp 32 M, maka akan didapatkan sasaran untuk 32.000 petani bisa menambah jatah 1 kwintal masing-masing petani. Itupun hanya untuk separo dari jumlah petani di Situbondo yang totalnya 70.000,” ungkapnya.
Terpisah Esy Lusanty, Ketua Perempuan Tani Himpunan Kelompok Tani Indonesia (PT HKTI) Cabang Situbondo mengaku, pihaknya tetap mendukung langkah pemkab dalam memenuhi kebutuhan pupuk petani dengan anggaran SPD. Namun, ia meminta dinas terkait agar melakukan sosialisasi ke petani terkait anggaran SPD itu. Dengan begitu, kebutuhan petani itu bisa terserap dan sasaran akan tepat. Meskianggaran Rp 5 M itu tidak akan mampu mencukupi dan menyelesaikan persoalan kekurangan pupuk subsidi di Situbondo.
“Misal, yang akan mendapatkan pupuk subsidi itu sasarannya adalah luasan. Namun yang terpenting adalah, penerima itu petani penyewa atau pemilih sawah. Nah disitu harus jelas, sehingga jika itu terdata baik, maka bisa mengurangi kegelisahan petani terkait minimnya subsidi pupuk,” jelas Esy.(zai/ekn)
