Connect with us

Hi, what are you looking for?

News

Dewan Nilai Kepala DLH Diskriminatif

Situbondo – Komisi III DPRD Situbondo minta Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) mundur dari jabatannya, jika tidak mampu menangani persoalan Tambang di Desa Tambak Ukir, Kecamatan Kendit.

Hal itu ditegaskan Arifin, anggota dewan usai dengar pendapat antara Komisi III bersama pengusaha tambang, kepala desa (kades), warga setempat, di kantor dewan, Selasa (23/2).

Baca Juga ----------------------------

Menurut Arifin, aktivitas penambangan yang jelas-jelas melakukan pelanggaran.Karena, tidak memiliki tempat penampungan sementara atau izin limbah B3, justru dibiarkan berlarut-larut. Namun, pihak dinas hanya memberikan surat teguran yang cenderung birokratis.

“Kalau Kepala DLH, Pak Kholil, tidak mampu melaksanakan tugasnya, ya mundur saja dari jabatannya,” ujarnya.

Arifin mengaku, DPRD sudah merekomendasikan, agar aktivitas penambangan di Desa Tambak Ukir, ditutup sementara, sampai tersedianya tempat penampungan sementara limbah B3. Yakni, limbah yang mengandung zat berbahaya dan beracun, yang dapat merusak lingkungan.

“Kalo tempat pembuangan limbahnya tidak ada, berarti itu termasuk tambang ilegal. Tetapi kok masih tetap dibiarkan beroperasi. Mengapa DLH tidak berani menutup,” katanya, kesal.

Politisi PPP ini menuding Kepala DLH diskriminatif dalam penegakan aturan. Sebab DLH baru saja menutup tempat penampungan belotong tebu milik PT WOM, karena tak mengantongi ijin pemanfaatan ruang (IPR).

“PT WOM yang tak mengantongi IPR langsung ditutup. Tetapi mengapa penambangan di Desa Tambak Ukir dibiarkan meski tak memiliki tempat penampungan B3,” ungkapnya.

Kepala DLH Situbondo, Kholil mengaku, tidak memiliki kewenangan untuk menutup aktivitas tambang. Dia hanya bisa melaporkan kepada pengawas tambang, jika terjadi pelanggaran terhadap aktivitas penambangan, seperti kerusakan lingkungan.

“Kami tidak punya kewenangan menutup. Kami hanya lakukan peringatan lisan dan tertulis. Setelah itu, kami laporkan kepada pengawas tambang,” bebernya.

Kholil juga mengaku, DLH merupakan bagian dari tim gabungan dalam penentuan informasi kesesuaian tata ruang. Dalam tim itu, ada juga beberapa dinas terkait diantaranya Dinas PUPR, DPMPTSP, dan Dishub.

“Kami bersama dinas terkait lainnya melakukan pengawasan secara intensif kepada para pelaku tambang supaya mereka tidak merusak lingkungan,” tegas Kholil. (zai/ekn)

Click to comment

Leave a Reply

Baca Juga

Pendidikan

Malang Post — Kerja sama demi kerja sama terus dibangun oleh Universitas Muhammadiyah Malang (UMM). Kali ini, Kampus Putih mulai menjalin Kerjasama dengan Universidade Regional...

News

Malang Post – Kos-kosan di Jl Mondoroko Gang 1, Desa Banjararum, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang mendadak gempar, Kamis malam. Dari salah satu kamar kos...

Dahlan Iskan

DARI luar kelihatan tenang-tenang saja. Di dalamnya terasa sangat bergemuruh: kapan Muktamar ke-34 NU. Harusnya tahun 2020 lalu. Tapi ada Covid-19. Baca Juga ----------------------------...

News

Malang Post — Seorang mahasiswa Universitas Negeri Malang, Jumat (3/12/2021) siang, ditemukan tidak bernyawa di lantai 3 kamar kosan seputar Sukun. Lehernya terbelit kain di...

Malang Raya

Malang Post – Vaksinasi covid-19 menjadi program utama di akhir tahun 2021 di Kota Malang. Sasaran vaksinasi saat ini yaitu warga lanjut usia di...

Malang Raya

Malang Post – Kamis malam (2/12), tim gabungan Polsek dan Koramil Kedungkandang dan kecamatan, menyisir sejumlah wilayah untuk penegakan prokes. Anggota Koramil Kedungkandang, hadir...

Wisata

Malang¬†Post — Pariwisata kota Malang dan sekitarnya mulai mengeliat kembali pasca kelonggaran PPKM oleh pemerintah. Akhir tahun 2021 Atria Hotel Malang melaunching promo Food...

News

Malang Post – Musibah menimpa warga Pakis selepas takjiah dan melaju kencang untuk berangkat kerja, Kamis (2/12/2021) pagi di Jalan Raya Ampeldento, Kecamatan Pakis,...