Connect with us

Hi, what are you looking for?

News

Lampaui Kewenangan, DLH Situbondo Digugat PT WOM

DESCENTE: Hakim PTUN Surabaya sidang perkara di tempat ke lokasi pabrik PT WOM, guna memastikan pencemaran yang dituduhkan DLH, Jumat (29/1). (Foto: Istimewa)

Situbondo – Dinas Lingkungan Hidup Situbondo, digugat PT WOM, perusahaan pengolahan pupuk organik. Pasalnya, telah menghentikan paksa aktivitas penimbunan belotong tebu. Zainuri Ghazali, kuasa hukum WOM (Wahana Organik Muliajaya) menjelaskan.

Gugatan ini adalah pembelajaran atas arogansi kekuasaan Pemkab Situbondo. Karena yang dipermasalahkan tidak masuk akal. Sebab perusahaan sudah memenuhi semua ketentuan.

Baca Juga ----------------------------

“Kita gugat ke PTUN. Karena DLH sudah melampaui batas kewenangannya,” ujar Zainuri, Selasa (16/2). Tindakan DLH bertentangan dengan Pasal 71 Ayat 2 PP No 27/2012 tentang Izin Lingkungan. “Menurut aturan, Kepala DLH hanya berwenang mengevaluasi segala dampak lingkungan. Bukan menghentikan paksa. Maksimal merekomendasikan kepada bupati, bila ditemukan sebuah pelanggaran,” ungkapnya kesal. 

Kliennya sudah melakukan semua rekomendasi DLH. Termasuk membuat Ijin Pemanfaatan Ruang (IPR). Hanya pada prosesnya, Kepala DLH, mengarahkan agar perusahaan mendapat ijin dari seorang tokoh Desa Klatakan Kecamatan Kendit atau di wilayah penimbunan itu. 

“Pak Holil minta, agar perusahaan ijin ke tokoh itu. Katanya, meskipun dapat persetujuan dari warga, tapi jika belum dapat restu dari tokoh itu, percuma. IPR-nya gak akan lolos,” ungkap Zainuri. Hingga DLH menutup aktivitas penimbunan bahan baku pupuk organik, yang mempekerjakan puluhan warga sekitar ini.

“Ini pemerintahan macam apa?. Semoga pemerintahan yang baru lebih bijak. Saat mengambil keputusan terhadap pengusaha yang melahirkan pekerja baru,” bebernya. Kasusnya saat ini, masuk tahapan pemanggilan saksi penggugat. Rencananya, akan menghadirkan anggota DPRD Situbondo. Karena pernah berkunjung ke tempat penimbunan belotong tebu.

“Kami akan mendatangkan anggota dewan untuk memberikan kesaksian. Baik dari sisi aturan ataupun sisi yang lain,” ucapnya. Sementara itu, Kepala DLH Situbondo-Holil, enggan dikonfirmasi terkait hal tersebut, saat dihubungi ponselnya. (zai/jan)

Click to comment

Leave a Reply

Baca Juga

Malang Raya

Malang-Post – Patroli gabungan penegakan disiplin protokol kesehatan, dalam rangka penerapan PPKM Mikro terus dilakukan.  Rabu (16/6/2021) malam, aparat gabungan menyisir sejumlah tempat di...

Opini

Pada awal tahun ini OJK meluncurkan inovasi baru dalam pembiayaan bagi UMKM. Inovasi tersebut berbentuk sebuah model crowdfunding yang menjadikan UMKM menjadi sasaran pembiayaan....

Malang Raya

Malang Post – Hujan deras di Malang, sore hingga jelang petang, Rabu (16/6/2021) mengakibatkan rusaknya satu jembatan. Akses utama menuju pantai Lenggoksono. Jalur sekitar juga banjir,...

Arema

Malang Post – Arema FC Women, meneruskan tren positif. Sekaligus menjadi tim paling superior dalam babak penyisihan Grup B Women Open Sriwijaya FC Championship 2021. Di laga...

News

Malang Post – Presiden Klub Arema, Gilang Widya Pramana, dalam sesi teleconference secara virtual dengan awak media, Minggu (6/6/2021) petang lalu, memasang target tinggi untuk ARema...

Arema

Malang Post – Di bawah kendali Presiden Klub yang baru, Gilang Widya Pramana, banyak gebrakan dan segudang rencana jangka pendek atau panjang untuk Arema FC....

Malang Raya

Malang Post – TP PKK Kota Malang bekerja sama dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (Dispangtan) menggalakkan program urban farming atau pertanian perkotaan. Saat ini,...