Connect with us

Hi, what are you looking for?

News

Lampaui Kewenangan, DLH Situbondo Digugat PT WOM

DESCENTE: Hakim PTUN Surabaya sidang perkara di tempat ke lokasi pabrik PT WOM, guna memastikan pencemaran yang dituduhkan DLH, Jumat (29/1). (Foto: Istimewa)

Situbondo – Dinas Lingkungan Hidup Situbondo, digugat PT WOM, perusahaan pengolahan pupuk organik. Pasalnya, telah menghentikan paksa aktivitas penimbunan belotong tebu. Zainuri Ghazali, kuasa hukum WOM (Wahana Organik Muliajaya) menjelaskan.

Gugatan ini adalah pembelajaran atas arogansi kekuasaan Pemkab Situbondo. Karena yang dipermasalahkan tidak masuk akal. Sebab perusahaan sudah memenuhi semua ketentuan.

Baca Juga ----------------------------

“Kita gugat ke PTUN. Karena DLH sudah melampaui batas kewenangannya,” ujar Zainuri, Selasa (16/2). Tindakan DLH bertentangan dengan Pasal 71 Ayat 2 PP No 27/2012 tentang Izin Lingkungan. “Menurut aturan, Kepala DLH hanya berwenang mengevaluasi segala dampak lingkungan. Bukan menghentikan paksa. Maksimal merekomendasikan kepada bupati, bila ditemukan sebuah pelanggaran,” ungkapnya kesal. 

Kliennya sudah melakukan semua rekomendasi DLH. Termasuk membuat Ijin Pemanfaatan Ruang (IPR). Hanya pada prosesnya, Kepala DLH, mengarahkan agar perusahaan mendapat ijin dari seorang tokoh Desa Klatakan Kecamatan Kendit atau di wilayah penimbunan itu. 

“Pak Holil minta, agar perusahaan ijin ke tokoh itu. Katanya, meskipun dapat persetujuan dari warga, tapi jika belum dapat restu dari tokoh itu, percuma. IPR-nya gak akan lolos,” ungkap Zainuri. Hingga DLH menutup aktivitas penimbunan bahan baku pupuk organik, yang mempekerjakan puluhan warga sekitar ini.

“Ini pemerintahan macam apa?. Semoga pemerintahan yang baru lebih bijak. Saat mengambil keputusan terhadap pengusaha yang melahirkan pekerja baru,” bebernya. Kasusnya saat ini, masuk tahapan pemanggilan saksi penggugat. Rencananya, akan menghadirkan anggota DPRD Situbondo. Karena pernah berkunjung ke tempat penimbunan belotong tebu.

Baca Juga ----------------------------

“Kami akan mendatangkan anggota dewan untuk memberikan kesaksian. Baik dari sisi aturan ataupun sisi yang lain,” ucapnya. Sementara itu, Kepala DLH Situbondo-Holil, enggan dikonfirmasi terkait hal tersebut, saat dihubungi ponselnya. (zai/jan)

Click to comment

Leave a Reply

Baca Juga

Malang Raya

Malangpost – Rabu (26/1), vaksinasi anak berlangsung di SDN Pandanwangi 03, Blimbing Kota Malang. Babinsa Pandanwangi, Pelda Slamet dan Serka Sunyitno mengawal vaksinasi di...

Malang Raya

Malangpost – Setelah Apel Gelar Pamor Keris pada Senin ( 24/1/2022 ) di halaman Balaikota Malang, tim gabungan Pamor Keris langsung menindaklanjuti dengan mengadakan...

headline

Malang Post –   Polresta Malang Kota kembali menerima tiga aduan baru dari 3 korban pelecehan seksual guru tari di wilayah Klojen. Tiga korban...

Malang Raya

Malang Post —  Bumdes memiliki peran vital menggerakkan perekonomian desa. Pasca ditetapkan menjadi Manajer Unit Pertanian dan Perikanan (UPP) Bumdes Joloarto Kecamatan Turen Kabupaten...

Malang Raya

Malangpost – Babinsa Kidul Dalem, Serda Gunawan bersama Dinas Sosial Kota Malang, bakti sosial di rumah warga Kidul Dalem.Yaitu, kediaman dari Subali, 74, warga...

News

Malang Post –  Lingkungan Umar Maksum RT 01/RW 02, Kedungkandang, Selasa (25/1/2022) siang mendadak geger saat ditemukan mayat di bawah jembatan sungai Amprong. Usai...

Beauty

Malangpost – Setiap wanita tentunya akan memiliki gaya dan jenis pakaian wanita yang tidak sama. Ada yang suka dengan gaya feminim dan ada yang lebih suka...

Malang Raya

Malang post – Kemenkumham korwil Malang deklarasi janji kinerja 2022 di Lapas Wanita Klas IIA Malang, Selasa (25/1). Jajaran samping, yaitu Kodim 0833 Kota...