Connect with us

Hi, what are you looking for?

News

Dewan Belum Terima Gaji Dua Bulan

Situbondo – Situbondo tanpa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2021. Hal ini membuat seluruh anggota DPRD setempat sejak Januari lalu belum menerima gaji.

Belum ada keputusan berupa sanksi dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) terkait masalah ini. Namun sesuai pasal 311 ayat (2) dan pasal 312 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka hak keuangan Bupati dan Wakil Bupati, serta anggota DPRD, tidak boleh diberikan. Sebab APBD Situbondo Tahun 2021 belum disahkan, sampai batas akhir pengesahan, yakni 31 Desember 2020.

Baca Juga ----------------------------

Menanggapi hal itu, Ketua Fraksi PPP DPRD Situbondo, H Fahrudi Apriawan mengaku hingga 9 Februari 2021, dia belum terima gaji dan hak keuangan lainnya. Fahrudi juga mengungkapkan APBD 2021 belum juga disahkan. Sebab Plt Bupati Situbondo, Yoyok Mulyadi, yang juga calon petahana yang kalah dalam Pilkada Situbondo 2020, tidak mau menandatangani KUA-PPAS yang sudah dibahas bersama DPRD.

Ditegaskan Fahrudi, terkait ini DPRD akan melakukan gugatan hukum secara kelembagaan ke Pengadilan Negeri (PN) Situbondo. “Kita akan menggugat eksekutif, Plt Bupati Yoyok Mulyadi. Karena sudah menghambat hak keuangan anggota dewan,” jelasnya.

Hal senada disampaikan Hadi Prianto, Ketua Fraksi Partai Demokrat.Menurutnya, DPRD sudah menerima surat dari Wabup Yoyok Mulyadi, bahwa pemkab tidak akan membayar gaji dewan sebelum ada surat petunjuk dari Kemendagri.

H Tolak Atin, Ketua Fraksi PKB DPRD Situbondo mengaku hanya bisa pasrah dan menunggu. Dia tak bisa berbuat apa-apa, sebab pemerintahan saat ini, masih dijabat Plt Bupati Yoyok Mulyadi, yang merupakan calon dukungannya yang kalah saat Pilkada 2020 lalu.“Ya kita hanya bisa menunggu saja. Itu saja,” jelasnya singkat.

Ketua DPRD Situbondo, Edy Wahyudi,menegaskan, seharusnya gaji DPRD untuk Januari dan Februari sudah bisa dicairkan. Sebab, hingga kini, belum ada keputusan mengenai sanksi dari tidak disahkannya APBD hingga batas akhir pengesahan.

Atas permasalahan itu, lanjutnya, DPRD sudah melayangkan surat ke gubernur dan Kemendagri.“Kita masih menunggu balasannya,” pungkasnya. (zai/ekn)

Click to comment

Leave a Reply

Baca Juga

Dahlan Iskan

Ia tergolong barisan from zero to hero zaman baru: Siboen. Si juara YouTuber di kelasnya. Si orang desa. Si anak buruh tani. Si penderita...

Malang Raya

Malang Pos – Tidak semua daerah memiliki pusat pengaduan atau layanan panggilan darurat seperti Kota Malang, yakni Ngalam 112. Para operator bertugas selama 24...

Malang Raya

Malang Post – Kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang tukang jahit berinisial M (50) asal Desa Pesanggrahan menjadi cermin masih maraknya kasus pelecehan seksual...

headline

Malang Post – Kasus dugaan penganiayaan yang terjadi di Nine Café & Karaoke, Malang, sepertinya bakal panjang. Pasalnya kuasa hukum pelapor MT, Rudy Murdhani...

Malang Raya

Malang-Post – Upacara Pembukaan Persami dan Pengukuhan Pengurus Saka Wira Kartika (SWK) TW. II TA 2021 Kodim 0833/Kota Malang digelar pada Sabtu (19/6/2021) pagi. ...

Malang Raya

Malang-Post – Sabtu (19/6/2021) pagi, operasi yustisi penagakan disiplin protokol kesehatan,  dalam rangka PPKM Mikro kembali digelar di wilayah Kedungkandang. Tepatnya di depan Kantor...

Dahlan Iskan

Hari ini ada peringatan hari kemerdekaan Amerika Serikat. Besar-besaran. Lho! Hari ini kan tanggal 19 Juni? Bukankah seharusnya 4 Juli? Itulah. Baca Juga ----------------------------...