Connect with us

Hi, what are you looking for?

News

Dewan Belum Terima Gaji Dua Bulan

Situbondo – Situbondo tanpa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2021. Hal ini membuat seluruh anggota DPRD setempat sejak Januari lalu belum menerima gaji.

Belum ada keputusan berupa sanksi dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) terkait masalah ini. Namun sesuai pasal 311 ayat (2) dan pasal 312 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka hak keuangan Bupati dan Wakil Bupati, serta anggota DPRD, tidak boleh diberikan. Sebab APBD Situbondo Tahun 2021 belum disahkan, sampai batas akhir pengesahan, yakni 31 Desember 2020.

Baca Juga ----------------------------

Menanggapi hal itu, Ketua Fraksi PPP DPRD Situbondo, H Fahrudi Apriawan mengaku hingga 9 Februari 2021, dia belum terima gaji dan hak keuangan lainnya. Fahrudi juga mengungkapkan APBD 2021 belum juga disahkan. Sebab Plt Bupati Situbondo, Yoyok Mulyadi, yang juga calon petahana yang kalah dalam Pilkada Situbondo 2020, tidak mau menandatangani KUA-PPAS yang sudah dibahas bersama DPRD.

Ditegaskan Fahrudi, terkait ini DPRD akan melakukan gugatan hukum secara kelembagaan ke Pengadilan Negeri (PN) Situbondo. “Kita akan menggugat eksekutif, Plt Bupati Yoyok Mulyadi. Karena sudah menghambat hak keuangan anggota dewan,” jelasnya.

Hal senada disampaikan Hadi Prianto, Ketua Fraksi Partai Demokrat.Menurutnya, DPRD sudah menerima surat dari Wabup Yoyok Mulyadi, bahwa pemkab tidak akan membayar gaji dewan sebelum ada surat petunjuk dari Kemendagri.

H Tolak Atin, Ketua Fraksi PKB DPRD Situbondo mengaku hanya bisa pasrah dan menunggu. Dia tak bisa berbuat apa-apa, sebab pemerintahan saat ini, masih dijabat Plt Bupati Yoyok Mulyadi, yang merupakan calon dukungannya yang kalah saat Pilkada 2020 lalu.“Ya kita hanya bisa menunggu saja. Itu saja,” jelasnya singkat.

Ketua DPRD Situbondo, Edy Wahyudi,menegaskan, seharusnya gaji DPRD untuk Januari dan Februari sudah bisa dicairkan. Sebab, hingga kini, belum ada keputusan mengenai sanksi dari tidak disahkannya APBD hingga batas akhir pengesahan.

Atas permasalahan itu, lanjutnya, DPRD sudah melayangkan surat ke gubernur dan Kemendagri.“Kita masih menunggu balasannya,” pungkasnya. (zai/ekn)

Click to comment

Leave a Reply

Baca Juga

Dahlan Iskan

SI CANTIK 5 ”i” kemarin minta saran saya: apakah perlu mengadukan Heryanti ke polisi. Saya pun menjawab: urusan Anda dengan Heryanti itu sebenarnya sepenuhnya...

headline

Malang Post – Walikota Malang, H Sutiaji didampingi Sekda Kota Malang, Erik Setyo Santoso dan Kepala Dinkes, dr Husnul Muarif, Selasa (3/8/2021) menerima kunjungan Satgas...

Nasional

Malang Post – AlfaCorp, menyiapkan gedung isolasi pasien Covid-19. Lokasinya di UBM Housing Jl Lodan Raya no. 2 Jakarta Utara. Diresmikan Selasa (3/8/2021) pagi ini....

Pendidikan

Malang Post – Berbagai inovasi terkait pencegahan sebaran pendemi Covid dilakukan. Kali datang dari tim mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang (UMM). Tercipta layanan uang elektronik. Diberi...

Pendidikan

Malang Post – Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (UIN Maliki Malang) menggelar yudisium dan pengucapan janji dokter muda. Diikuti 102 mahasiswa Fakultas Kedokteran...

Kriminal

Malang Post – Terkait kasus Rp 1,25 miliar. Wiwit Tuhu Prasetyanto, kuasa hukum AF alias Pipin (34) menyebutkan. Ada dua orang lain yang turut menerima...

Dahlan Iskan

TIGA jam setelah dinyatakan sebagai tersangka, Heryanti masih menghubungi Si Cantik Disway. Masih juga menegaskan uang Rp 2 triliun itu ada. “Ibu, duitnya tuh ada....

Pendidikan

Malang Post – Kolaborasi perguruan tinggi dan Pemprov Jatim penting dilakukan. Sebagai langkah penanganan Covid-19 dan percepatan vaksin. Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Senin (2/8/2021)...