Connect with us

Hi, what are you looking for?

News

Sertifikasi Aset Tuntas 3 Tahun

ASET: Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menargetkan seluruh aset milik Pemprov Jatim akan bisa tersertifikasi dalam kurun waktu tiga tahun.( Foto: Humas Pemprov Jatim)

Surabaya – Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, menargetkan seluruh aset milik Pemprov Jatim akan bisa tersertifikasi dalam kurun waktu tiga tahun. Dia terus melakukan penyisiran terkait aset milik Pemprov Jatim bersama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

“Kami menyisir semua lini seluruh aset milik pemerintah, termasuk di dalamnya kurun waktu penyelesaian sertifikasi,” ujar Gubernur Khofifah melalui zoom meeting bersama OPD saat Rakor Pemberantasan Korupsi Terintegrasi bersama KPK, Kamis (28/1), seperti termuat dalam Pers Rilis Humas Pemprov Jatim.

Baca Juga ----------------------------

Khofifah menjelaskan, koordinasi secara masif terus dilakukan jajarannya, utamanya terhadap aset yang selama ini masih belum diserahkan kepada daerah. Saat ini, juga sudah teridentifikasi secara detail beberapa aset milik Pemprov Jatim dalam penguasaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), anak perusahaan BUMD, dan pihak ketiga. Identifikasi juga sudah terkategorikan mulai hijau, merah dan kuning, sehingga bisa terdata secara utuh.

“Penyisiran dilakukan secara berlapis. Dengan melakukan penyisiran akan terdata, sehingga seluruh aset milik Pemprov Jatim dan BUMD serta anak perusahaan BUMD bisa lebih sistemik dan terkoneksi dengan baik. Dampaknya bisa meningkatkan konduktivitas akan keberadaan aset,” ungkap ia.

Pada tahun ini, lanjut Khofifah, Pemprov Jatim juga mendapatkan aset dari Kemenkes RI dan telah disertifikasi, yaitu RS. Dr. Soetomo dan RSJ Menur. Sedang satu aset lainnya yaitu Jemundo masih dalam proses finalisasi sertifikasi.

“Bupati dan walikota juga diajak berseiring untuk memastikan aset yang semestinya tersertifikasi dan kepemilikan lebih permanen. Karena apabila belum tersertifikasi, aset itu bisa beralih fungsi dan kepemilikan serta berkurang jumlahnya,” tambahnya.

Direktur Koordinasi Supervisi III KPK, Brigjen Bahtiar Ujang Purnama, mengatakan pemerintah daerah harus fokus terhadap kepemilikan aset. Jangan sampai ada kekeliruan.Ia mencontohkan, di salah satu provinsi, ada kejadian pemerintah daerah membeli aset milik sendiri dengan jumlah sangat besar yaitu Rp 684 miliar. Kemudian setelah dilakukan pencatatan, ternyata aset yang dibeli adalah milik pemerintah daerah itu sendiri dan sudah tercatat dalam database aset. “Kasus itu saat ini dalam proses pidana korupsi,” ujarnya.(azt/ekn)

Click to comment

Leave a Reply

Baca Juga

headline

Malang-Post – Edukasi pra nikah penting dilakukan. Mengingat pernikahan bukan sekedar menyatukan dua individu yang berbeda. Tapi menyatukan dua keluarga besar yang penuh dinamika...

Malang Raya

Malang-Post – Seorang warga Kelurahan Songgokerto bernama Nanang ditemukan tewas saat mencari rumput di Kelurahan Sisir, Kota Batu. Diketahui, Nanang sering mencari rumput di...

Malang Raya

Malang-Post – Dalam rangka memutus mata rantai penyebaran Covid-19, aparat gabungan menggencarkan operasi yustisi penegakan disiplin prokes. Digelar dalam rangka PPKM Mikro di wilayah...

Malang Raya

Malang-Post – Program vaksinasi Covid-19 di Kota Malang terus dilakukan. Selasa (15/6/2021) pagi, giliran warga RW 11 Kelurahan Cemorokandang yang divaksin.  Vaksinasi diikuti 150...

Opini

Indonesia adalah negara yang kaya. Kaya sumber daya alam dan kaya akan budaya. Membahas tentang kebudayaan Indonesia tentu bukan lah sutau hal yang asing...

Dahlan Iskan

Ini taruhan baru: apakah RUU Pajak akan ditarik oleh pemerintah atau diminta terus dibahas di DPR. Tokoh DPR dari Golkar jelas minta agar RUU...

Arema

Malang Post – Manajemen tim Arema FC, mendadak merilis dua unggahan pada akun resmi instagram mereka @aremafcofficial. Bergambarkan Diego Michiels dan bertuliskan; Welcome to Arema FC dan Selamat...