Connect with us

Hi, what are you looking for?

Nasional

Penjualan Pulsa dan Token Listrik Kena Pajak

Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengeluarkan peraturan tentang penghitungan dan pemungutan pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penghasilan (PPh) terkait dengan penjualan pulsa, kartu perdana, token, dan voucer. Beleid ini terangkum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) no. 6/PMK.03/2021.

“Peraturan menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Februari 2021,” bunyi Pasal 21 PMK yang diundangkan pada 22 Januari 2021 lalu.

Pada pasal 2 mengatur barang kena pajak (BKP) berupa pulsa dan kartu perdana yang berbentuk voucher fisik maupun elektronik oleh pengusaha penyelenggara jasa telekomunikasi dan penyelenggara distribusi dikenai PPN. Pajak dikenakan keepada para penjual pulsa yang akan dipungut pajaknya.

Kemudian, penyerahan BKP berupa token oleh penyedia tenaga listrik juga akan dikenai PPN. BKP yang dimaksud berupa token. Token yang dimaksud merupakan listrik yang termasuk BKP tertentu yang bersifat strategis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

PPN dikenakan atas penyerahan BKP yang dimaksud dalam ayat 2 oleh:

a. Pengusaha Penyelenggara Jasa Telekomunikasi kepada Penyelenggara Distribusi Tingkat Pertama dan/ atau pelanggan telekomunikasi;
b. Penyelenggara Distribusi Tingkat Pertama kepada Penyelenggara Distribusi Tingkat Kedua dan/ atau pelanggan telekomunikasi;
c. Penyelenggara Distribusi Tingkat Kedua kepada pelanggan telekomunikasi melalui Penyelenggara Distribusi Tingkat Selanjutnya atau pelanggan telekomunikasi secara langsung; dan
d. Penyelenggara Distribusi Tingkat Selanjutnya.

PMK ini juga mengatur penyerahan beberapa jasa kena pajak (JKP) yang dikenai PPN :Jasa penyelenggaraan layanan transaksi pembayaran terkait dengan distribusi token oleh penyelenggara distribusi.

  1. Jasa pemasaran dengan media voucher oleh penyelenggara voucher
  2. Jasa penyelenggaraan layanan transaksi pembayaran terkait dengan distribusi voucher oleh penyelenggara voucher dan penyelenggara distribus.
  3. Jasa penyelenggaraan program loyalitas dan penghargaan pelanggan (consumer loyalty/ reward program) oleh penyelenggara voucher.

PPN atas penyerahan pulsa dan kartu perdana yang dikenakan oleh pengusaha penyelenggara jasa telekomunikasi dan penyelenggara distribusi tingkat pertama terutang pada saat pembayaran diterima, termasuk saat penerimaan deposit.

Kemudian, PPN atas penyerahan pulsa dan kartu perdana oleh penyelenggara distribusi tingkat kedua atau tingkat selanjutnya terutang saat pembayaran diterima, termasuk saat penerimaan deposit oleh penyelenggara distribusi tingkat kedua. (cnb/anw)

Click to comment

Leave a Reply

You May Also Like

Malang Raya

AMEG – Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tahun 2021 ini, masih belum dinaikan. Hal tersebut dikarenakan saat ini dalam kondisi pandemi […]

headline

AMEG – Pemerintah Kota Batu menyiapkan anggaran sebesar Rp 15,3 miliar untuk Tunjangan Hari Raya (THR) Aparatur Sipil Negara (ASN) […]

Ekobis

AMEG – Untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanan, The 101 Malang OJ mengelar costumer gathering. Dengan mengundang perwakilan klien yang selama ini […]

headline

AMEG – Saat pulang, Kamis (22/4), Syahrul mencium bau tak sedap, menyengat, dari kamar. Apa yang dilakukannya? Hal itulah yang […]

Nasional

AMEG-Kapal VLCC Pertamina Pride telah diresmikan di Teluk Semangka, Lampung pada 15 April 2021. Ini semakin menegaskan bahwa Pertamina International […]

Socialnet

AMEG – Malang merupakan salah satu kota besar yang terletak di Jawa Timur,  Malang mengalami berbagai peristiwa penting, mulai dari […]

headline

AMEG – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menyampaikan duka untuk musibah gempa yang terjadi di  Kabupaten Malang, Jawa […]

Ekobis

Malang – Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia (RI) Suahasil Nazara berkunjung ke Kabupaten Malang. Ia bersama rombongan memantau penggunaan dana […]

Malang Raya

Malang – Pemkab Malang menargetkan peningkatan PAD tahun 2021. Diyakini terealisasi dari sejumlah sektor andalan. Targetnya Rp 700 miliar. Naik dari […]

News

Malang – Menegakkan hukum terhadap wajib pajak (WP) yanng nakal, Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jendral Pajak (DJP) Jawa Timur III […]

%d bloggers like this: