Connect with us

Hi, what are you looking for?

Nasional

Penjualan Pulsa dan Token Listrik Kena Pajak

Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengeluarkan peraturan tentang penghitungan dan pemungutan pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penghasilan (PPh) terkait dengan penjualan pulsa, kartu perdana, token, dan voucer. Beleid ini terangkum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) no. 6/PMK.03/2021.

“Peraturan menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Februari 2021,” bunyi Pasal 21 PMK yang diundangkan pada 22 Januari 2021 lalu.

Baca Juga ----------------------------

Pada pasal 2 mengatur barang kena pajak (BKP) berupa pulsa dan kartu perdana yang berbentuk voucher fisik maupun elektronik oleh pengusaha penyelenggara jasa telekomunikasi dan penyelenggara distribusi dikenai PPN. Pajak dikenakan keepada para penjual pulsa yang akan dipungut pajaknya.

Kemudian, penyerahan BKP berupa token oleh penyedia tenaga listrik juga akan dikenai PPN. BKP yang dimaksud berupa token. Token yang dimaksud merupakan listrik yang termasuk BKP tertentu yang bersifat strategis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

PPN dikenakan atas penyerahan BKP yang dimaksud dalam ayat 2 oleh:

a. Pengusaha Penyelenggara Jasa Telekomunikasi kepada Penyelenggara Distribusi Tingkat Pertama dan/ atau pelanggan telekomunikasi;
b. Penyelenggara Distribusi Tingkat Pertama kepada Penyelenggara Distribusi Tingkat Kedua dan/ atau pelanggan telekomunikasi;
c. Penyelenggara Distribusi Tingkat Kedua kepada pelanggan telekomunikasi melalui Penyelenggara Distribusi Tingkat Selanjutnya atau pelanggan telekomunikasi secara langsung; dan
d. Penyelenggara Distribusi Tingkat Selanjutnya.

PMK ini juga mengatur penyerahan beberapa jasa kena pajak (JKP) yang dikenai PPN :Jasa penyelenggaraan layanan transaksi pembayaran terkait dengan distribusi token oleh penyelenggara distribusi.

  1. Jasa pemasaran dengan media voucher oleh penyelenggara voucher
  2. Jasa penyelenggaraan layanan transaksi pembayaran terkait dengan distribusi voucher oleh penyelenggara voucher dan penyelenggara distribus.
  3. Jasa penyelenggaraan program loyalitas dan penghargaan pelanggan (consumer loyalty/ reward program) oleh penyelenggara voucher.

PPN atas penyerahan pulsa dan kartu perdana yang dikenakan oleh pengusaha penyelenggara jasa telekomunikasi dan penyelenggara distribusi tingkat pertama terutang pada saat pembayaran diterima, termasuk saat penerimaan deposit.

Kemudian, PPN atas penyerahan pulsa dan kartu perdana oleh penyelenggara distribusi tingkat kedua atau tingkat selanjutnya terutang saat pembayaran diterima, termasuk saat penerimaan deposit oleh penyelenggara distribusi tingkat kedua. (cnb/anw)

Click to comment

Leave a Reply

Baca Juga

Pendidikan

Malang Post – Tax Center Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang (UM) menggelar Pelatihan Pajak, Sabtu 25 September 2021. Pelatihan ini diselenggarakan khusus bagi anggota/mahasiswa yang tergabung dalam “Tax Lover Community” UM. Pelatihan Pajak tahun 2021 ini,...

headline

Malang Post — Perolehan pajak daerah Kota Batu dinilai loyo oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Karena dari target pendapatan pajak tahun 2021 sebesar Rp...

Malang Raya

Malang Post – Operasi yustisi dalam rangka pendisiplinan aturan PPKM dan protokol kesehatan kembali digelar di wilayah Blimbing.  Jumat (3/9/2021) malam, aparat gabungan TNI-Polri...

Ekobis

Malangpost – Investasi kini menjadi kegiatan yang tidak sulit lagi dilakukan seperti pada generasi sebelumnya. Kaum milenial harusnya sudah memulai melakukan investasi demi tercapainya...

Ekobis

Malang-post.com – Jawaban singkat untuk pertanyaan ini adalah ya, tetapi hanya dari lembaga keuangan yang terdaftar dan terakreditasi. Hasil resminya adalah di Malaysia Anda...

Ekobis

Malang Post – Coca-Cola Europacific Partners (CCEP) Indonesia mendonasikan puluhan hewan kurban. Bagi masyarakat sekitar pabrik dan sales office di Jawa hingga Papua, pada Hari Raya Idul Adha 1442 hijriah. Donasi berupa 48 ekor kambing dan tiga ekor sapi. Hewan kurban tersebut didistribusikan di...

Ekobis

Malang Post – PT Sekar Bumi Tbk, membukukan penjualan Rp 3,1 triliun tahun 2020. Naik 50 persen dari tahun sebelumnya. Keberhasilan emiten dengan kode perdagangan SKBM...

Malang Raya

Malang Post – Kematian akibat Covid belakangan ini meningkat. Ternyata, tidak hanya meninggalkan cerita pilu. Bisa dilihat dari tingginya angka kematian berbanding lurus dengan pesanan...