Mahasiswa UIN Maliki Tuntut Transparansi Birokrasi Kampus

Malang – Perwakilan mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim bergabung dalam Aliansi Mahasiswa UIN. Mereka menggelar koferensi pers kepada para media di depan kampusnya Jl Gajayana Kota Malang, Senin (20/1) pagi.

Nampak hadir perwakilan SEMA Universitas dan Presma UIN. Kepada Di’s Way Malang Post, Anam perwakilan aliansi sekaligus SEMA Universitas mengatakan. Aksi ini dipicu kurangnya transparasi pihak kampus. Baik informasi, sistem, data dan lainnya. Ini mengakibatkan suudzon terhadap birokrasi kampus.

“Kemarin kita sudah melakukan aksi. Tuntutan kemarin selain UKT, kita minta ada pembentukan lembaga pejabat pengelola informasi dan dokumentasi,” ujarnya.

Mereka berharap. Semua informasi mulai dari UKT, kebijakan-kebijakan, keringanan dan lainnya, terpusat pada satu website. Sehingga lebih mudah untuk mengetahui segala informasi dan pengumunan perihal kampus. 

Sementara itu, Aden Farih dari Presma UIN menyatakan. Sejak beredarnya kuliah daring, mahasiswa minta agar kebijakannya sama seperti kebijakan sebelumnya.

“Terus terang, kebijakan kampus soal potongan (UKT). Kami sangat kecewa. Karena potongan di semester sebelumnya, tidak cukup mengcover potongan mahasiwa,” ujarnya. Selama daring, hanya mendapat potongan sebesar 10 % dari besaran UKT tiap mahasiswa. Sementara PTS dan PTN lain, potongannya 15-75 % dari besaran UKT.

Aliansi Mahasiswa UIN Malang ini, mendesak Kemenag menerbitkan KMA. Selagi menunggu terbitnya, mereka minta birokrasi kampus menerima urgensi yang ingin disampaikan. Agar nantinya, tidak hanya menunggu kebijakan dari kampus yang menurut mereka mengecewakan.

“Jadi kami mengusulkan. Sebelum terbit KMA, tanggal 14 Januari kemarin. Kami sudah ngobrol menemui Pak Heru, selaku Kabira UPK. Awalnya kami minta bertemu dengan Rektor, Prof Abdul Haris. Tapi beliau berhalangan hadir. Diarahkan ke Warek II. Tapi lagi-lagi gagal. Karena beliau sakit,” pungkasnya.  (roz/jan)