Connect with us

Hi, what are you looking for?

Nasional

Kematian 6 Laskar FPI, Jokowi: Jangan Ada yang Disembunyikan

Tangkapan Layar Keterangan Pers di kanal YouTube Kemenko Polhukam RI (29/11).

Jakarta – Menko Polhukam Mahfud MD mengaku sudah bertemu dengan Presiden Joko Widodo, Kamis (14/1/2021). Pertemuan digelar setelah menerima laporan Komnas HAM. Soal kasus tewasnya enam Laskar FPI yang ditembak polisi 7 Desember 2020.

Dalam pertemuan itu, kata Mahfud, Jokowi menginginkan hasil laporan direspon pemerintah dengan transparan. “Mengajak saya bicara, yang isinya itu mengharap dikawal. Agar seluruh rekomendasi Komnas HAM ditindaklanjuti. Ndak boleh ada yang disembunyikan,” ujar Mahfud dalam keterangan resmi melalui akun Youtube Kemenko Polhukam.

Baca Juga ----------------------------

Komnas HAM menyimpulkan terjadi pelanggaran HAM atas kasus tewasnya empat dari enam laskar FPI. Karena tewas saat berada dalam penguasaan petugas kepolisian. Meminta penuntasan melalui pengadilan.

“Nanti diungkap di pengadilan. Mengapa itu terjadi dan bagaimana terjadinya,” tutur Mahfud menyikapi kesimpulan Komnas HAM.

Komnas HAM juga menyimpulkan adanya penggunaan senjata api oleh sipil. Sebab, terjadi aksi tembak menembak antara mobil yang ditumpangi enam laskar dengan kepolisian. Terkait ini, pemerintah tidak akan mengesampingkan. Terlebih, aturan jelas melarang sipil membawa senjata api.

“Nanti kami ungkap di pengadilan. Kami tidak akan menutupi. Saya akan meneruskan ini ke kepolisian. Saya kira itu saja dari saya,” ujar mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu.

Sebelumnya, Komnas HAM menyerahkan laporan setebal 106 halaman kepada Jokowi. Laporan diserahkan langsung tujuh komisioner Komnas HAM. Berisi tentang kasus tewasnya enam laskar FPI pada 7 Desember 2020.

“Termasuk barang bukti yang melengkapi laporan kami,” kata Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik. Dalam keterangan resmi yang disiarkan akun Youtube Kemenko Polhukam, Kamis.

Saat penyerahan laporan, kata Taufan, Komnas HAM turut berbincang dengan Presiden Jokowi. Pihaknya menekankan peringatan ancaman kekerasan di dalam ruang politik atau demokrasi Indonesia.

“Jadi apa yang terjadi pada 7 Desember, sebetulnya adalah suatu rangkaian panjang di mana politik kekerasan sudah mulai menghantui atau membayangi demokrasi kita,” ujar pria Pematang Siantar itu. (jan/jpn)

Click to comment

Leave a Reply

Baca Juga

Malang Raya

Malang Post – Hutan Kota Malabar menjadi pusat kegiatan aksi bersih-bersih yang diinisiasi jajaran Kodim 0833 dalam hal ini Koramil Klojen pemangku wilayah. Tidak...

Malang Raya

Malang Post – Bank Sahabat Sampoerna (BSS) Malang bersama mitra bisnisnya, KSP Sahabat Mitra Sejati, kembali menggelontorkan ratusan paket sembako bagi masyarakat yang terdampak...

Malang Raya

Malang Post – Kodim 0833 Kota Malang melakukan berbagai upaya untuk tingkatkan imun di masa pandemi covid-19. Jumat (17/9), Komandan Kodim 0833/Kota Malang Letkol...

Malang Raya

Malang Post – Pemkab Malang gelar Vaksinasi Massal untuk pelajar bertajuk”Indonesia Sehat, Indonesia Hebat”. Bersinergi bersama Badan Intelijen Negara (BIN). Dihadiri Bupati Malang HM...

Pendidikan

Malang Post — Ikatan Guru Taman Kanak -Kanak (IGTKI) Kecamatan Donomulyo melalui Dinas Pendidikan bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat menggelar workshop....

Pendidikan

Malang Post – Ratusan murid SMP KHA Thohir Pulungdowo Tumpang Kabupaten Malang menjalani vaksinasi di lingkungan sekolah. Ini untuk mencegah penyebaran virus covid-19 dan menjadi...

Pendidikan

Malang Post — Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim (UIN Maliki) Malang menjadi tuan rumah pertemuan forum Asosiasi Dosen Ilmu-Ilmu Adab (ADIA) se Indonesia. Sekaligus...

Malang Raya

Malang Post – Masih maraknya peredaran rokok ilegal di pasaran khusunya kota Malang, memantik Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai (KPPBC) Tipe Madya Cukai...