Connect with us

Hi, what are you looking for?

Nasional

Kematian 6 Laskar FPI, Jokowi: Jangan Ada yang Disembunyikan

Tangkapan Layar Keterangan Pers di kanal YouTube Kemenko Polhukam RI (29/11).

Jakarta – Menko Polhukam Mahfud MD mengaku sudah bertemu dengan Presiden Joko Widodo, Kamis (14/1/2021). Pertemuan digelar setelah menerima laporan Komnas HAM. Soal kasus tewasnya enam Laskar FPI yang ditembak polisi 7 Desember 2020.

Dalam pertemuan itu, kata Mahfud, Jokowi menginginkan hasil laporan direspon pemerintah dengan transparan. “Mengajak saya bicara, yang isinya itu mengharap dikawal. Agar seluruh rekomendasi Komnas HAM ditindaklanjuti. Ndak boleh ada yang disembunyikan,” ujar Mahfud dalam keterangan resmi melalui akun Youtube Kemenko Polhukam.

Komnas HAM menyimpulkan terjadi pelanggaran HAM atas kasus tewasnya empat dari enam laskar FPI. Karena tewas saat berada dalam penguasaan petugas kepolisian. Meminta penuntasan melalui pengadilan.

“Nanti diungkap di pengadilan. Mengapa itu terjadi dan bagaimana terjadinya,” tutur Mahfud menyikapi kesimpulan Komnas HAM.

Komnas HAM juga menyimpulkan adanya penggunaan senjata api oleh sipil. Sebab, terjadi aksi tembak menembak antara mobil yang ditumpangi enam laskar dengan kepolisian. Terkait ini, pemerintah tidak akan mengesampingkan. Terlebih, aturan jelas melarang sipil membawa senjata api.

“Nanti kami ungkap di pengadilan. Kami tidak akan menutupi. Saya akan meneruskan ini ke kepolisian. Saya kira itu saja dari saya,” ujar mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu.

Sebelumnya, Komnas HAM menyerahkan laporan setebal 106 halaman kepada Jokowi. Laporan diserahkan langsung tujuh komisioner Komnas HAM. Berisi tentang kasus tewasnya enam laskar FPI pada 7 Desember 2020.

“Termasuk barang bukti yang melengkapi laporan kami,” kata Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik. Dalam keterangan resmi yang disiarkan akun Youtube Kemenko Polhukam, Kamis.

Saat penyerahan laporan, kata Taufan, Komnas HAM turut berbincang dengan Presiden Jokowi. Pihaknya menekankan peringatan ancaman kekerasan di dalam ruang politik atau demokrasi Indonesia.

“Jadi apa yang terjadi pada 7 Desember, sebetulnya adalah suatu rangkaian panjang di mana politik kekerasan sudah mulai menghantui atau membayangi demokrasi kita,” ujar pria Pematang Siantar itu. (jan/jpn)

Click to comment

Leave a Reply

You May Also Like

headline

AMEG – Baru saja tiba di Pantai Sendiki, Tambakrejo, Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang, Sabtu (15/5/21) pagi, wisatawan asal Singosari, Yudha […]

headline

AMEG – Untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19, pasca perayaan Idul Fitri 1442, Polres Batu melakukan penyekatan serentak se-Jawa Timur pada Sabtu, […]

Malang Raya

AMEG – Momen liburan lebaran tahun ini, benar-benar membuat kondisi wisata terseok-seok. Bagaimana tidak, pada momen tahunan yang seharusnya menjadi lumbung […]

Malang Raya

AMEG – Dampak larangan mudik, sangat terasa pada usaha jasa transportasi. Karena otomatis mobilitas masyarakat sangat terbatas. Menyebabkan menurunnya jumlah penumpang […]

headline

AMEG – Sepekan penerapan larangan mudik, di Kota Batu belum diketemukan hal-hal yang janggal. Seperti contohnya travel gelap yang ingin merangsek […]

Malang Raya

AMEG – Arus kendaraan masuk ke Kota Batu mengalami kenaikan pada H+1 Idul Fitri 1442 H. Kenaikan arus kendaraan itu sekitar […]

headline

AMEG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malang berharap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang aktif melakukan pemantauan pada lahan eks […]

Malang Raya

AMEG – Suasana Pasar Induk Kota Batu, pada H+1 Idul Fitri 1442 tampak sedikit lengan. Hal itu berbanding terbalik dengan […]

Dahlan Iskan

AMEG – Asumsi besar saya adalah:  Minyak mentah tidak penting lagi. Gas bumi memang masih penting tapi tidak sepenting dulu […]

Malang Raya

AMEG – Apel gelar pasukan pengamanan malam takbiran Idul Fitri 1442 H  digelar di halaman Balaikota Malang, Jl. Tugu No.1, […]

%d bloggers like this: