Connect with us

Hi, what are you looking for?

News

Kenapa Ada Retribusi Sampah PDAM dan Kampung?

AUDIENSI: Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi saat menyampaikan keluhannya ke Dewan Kota Malang. (Foto: Nayoko/HARIAN DI’S WAY MALANG POST)

Malang – Retribusi sampah Kota Malang dikritisi. Kali ini Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) Malang Raya membawa persoalan ini ke legislatif Kota Malang. Aziz, mewakili GMPK menyatakan retribusi sampah dirasa memberatkan warga. Utamanya karena pandemi ini.

Disebutkan, masyarakat diwajibkan membayar dua kali retribusi sampah. Padahal dalam Perda Nomor 3 tahun 2015, diatur pengelolaan sampah merupakan kewajiban Pemerintah Kota Malang. Mulai dari sumber sampah (rumah tangga) hingga TPA. Faktanya, masyarakat juga ditarik retribusi sampah oleh PDAM. Juga pengurus RT/RW. Ini membuat GMPK ingin tahu alasannya.

“Masuk aduan ke GMPK. Bahwa masyarakat diharuskan bayar dua kali retribusi sampah,” tegasnya.

Baca Juga ----------------------------

Ia menyatakan telah menemui Direktur PDAM Kota Malang. Alasan PDAM, untuk menyatukan tagihan retribusi sampah. Agar memudahkan pengumpulan dana.

Ini merupakan titipan dari Pemkot Malang. Kejanggalan juga dirasa, karena ada perbedaan biaya retribusi sampah yang tidak masuk akal. “Dari data yang saya kumpulkan, memang ada perbedaan penarikan retribusi sampah di beberapa titik di Kota Malang tidak sesuai dengan NJOP,” jelasnya.

Audiensi pertama tahun 2021 oleh DPRD Kota Malang ini dihadiri: Pengurus Progresif Law. Pengurus LBH Pemberdayaan Masyarakat Untuk Keadilan (LBH PEKA). Tiga LSM ini menanyakan kenapa penarikan retribusi sampah dilakukan dua kali

Mereka juga mengkritisi hal lain, seperti: Rancangan perda terbaru tentang retribusi sampah. Program pembangunan Kayu Tangan Heritage. Penyelesaian kasus korupsi. Hal itu disampaikan dalam audiensi di ruang rapat internal DPRD Kota Malang, Rabu (6/1) pagi.

Ketua DPRD Kota Malang, I Made Rian Diana Kartika menyatakan. Sepengetahuannya, retribusi sampah PDAM ini, tugas tambahan dari Pemkot Malang. Nantinya PDAM akan memberikan ke Dinas Lingkungan Hidup. Rencananya ia dan jajarannya akan menyelesaikan tiga perda. Salah satunya tentang retribusi daerah. (nyk/jan

Click to comment

Leave a Reply

Baca Juga

headline

Malang Post – Dalam rangka percepatan Herd Immunity, Universitas Negeri Malang (UM) kembali sukseskan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 jenis Sinovac dosis pertama dan kedua yang ditujukan...

Pendidikan

Malang Post — SMAN 1 Sumberpucung berkomitmen mendukung pemerintah menangani pandemi Covid-19 yang belum mereda. Salah satunya melalui program vaksinasi remaja. Menggandeng Puskesmas Sumberpucung, vaksinasi dosis...

Malang Raya

Malang Post – Hutan Kota Malabar menjadi pusat kegiatan aksi bersih-bersih yang diinisiasi jajaran Kodim 0833 dalam hal ini Koramil Klojen pemangku wilayah. Tidak...

Malang Raya

Malang Post – Bank Sahabat Sampoerna (BSS) Malang bersama mitra bisnisnya, KSP Sahabat Mitra Sejati, kembali menggelontorkan ratusan paket sembako bagi masyarakat yang terdampak...

Malang Raya

Malang Post – Kodim 0833 Kota Malang melakukan berbagai upaya untuk tingkatkan imun di masa pandemi covid-19. Jumat (17/9), Komandan Kodim 0833/Kota Malang Letkol...

Malang Raya

Malang Post – Pemkab Malang gelar Vaksinasi Massal untuk pelajar bertajuk”Indonesia Sehat, Indonesia Hebat”. Bersinergi bersama Badan Intelijen Negara (BIN). Dihadiri Bupati Malang HM...

Pendidikan

Malang Post — Ikatan Guru Taman Kanak -Kanak (IGTKI) Kecamatan Donomulyo melalui Dinas Pendidikan bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat menggelar workshop....

Pendidikan

Malang Post – Ratusan murid SMP KHA Thohir Pulungdowo Tumpang Kabupaten Malang menjalani vaksinasi di lingkungan sekolah. Ini untuk mencegah penyebaran virus covid-19 dan menjadi...