Connect with us

Hi, what are you looking for?

headline

Maklumat Kok Mengalahkan Undang-Undang

Sigit Budi Santoso SH MH, Wakil Rektor III Universitas Wisnuwardhana Malang. (Foto: Istimewa)

Kota malang – Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia mengeluarkan maklumat Nomor:Mak/1/I/2021 tentang Kepatuhan terhadap Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut Serta Penghentian Kegiatan Front Pembela Islam (FPI).

Didalamnya memang berisikan pelarangan organisasi FPI. Tapi terdapat sebuah poin poin yang berdampak pada kinerja jurnalis. Taitu pasal 2d. Berisi pembatasan kepada masyarakat untuk tidak mengakses, mengunggah dan menyebarluaskan konten terkait FPI. Baik melalui website maupun media sosial.

Baca Juga ----------------------------

Sigit Budi Santoso, S.H., M.H. pakar Ilmu Hukum Pidana universitas negeri malang (UM) mengatakan, SENIN (04/01/2021). Menindak lanjutinya SKB Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian RI, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, tentang larangan kegiatan, penggunaan simbol, dan atribut, serta penghentian kegiatan FPI (Front Pembela Islam), Kapolri mengeluarkan Makulmat No. 1/I/2021.

Ada yang menarik tutur ahli hukum yang menggemari musik tersebut, pada poin 2 huruf d Maklumat menyebutkan bahwa agar “masyarakat tidak mengakses, mengunggah, dan menyebarluaskan konten terkait FPI, baik melalui website maupun media sosial”.ujarnya

Lanjutnya, Poin ini menurut saya berlebihan karena jangkauannya luas sekali, penafsirannya bisa mulur mungkret seperti karet. Di samping itu, poin ini jelas membatasi hak asasi seseorang untuk mendapatkan dan mendistribusikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia, sebagaimana diatur dan dilindungi dalam Konstitusi UUD NRI 1945 Pasal 28F, dan juga Pasal 14 UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Bagaimana mungkin sebuah Maklumat dapat mengalahkan Konstitusi Negara dan Undang-Undang? Sangat berbahaya jika Konstitusi dan Undang-Undang dapat dikalahkan oleh sebuah maklumat atau pengumuman. Bukankah Pasal 28J tegas menyatakan, bahwa pembatasan hak asasi manusia hanya dapat dilakukan berdasarkan undang-undang (bukan berdasarkan maklumat).

Komunitas Pers tidak perlu takut terhadap maklumat tersebut. Kerja insan pers dilindungi oleh konstitusi dan undang-undang, asalkan ketika menjalankan pekerjaannya memenuhi prinsip dan kaidah etika jurnalistik.

Sigit Budi Santoso, S.H., M.H. yang juga sebagai Wakil Rektor III Universitas Wisnuwardhana Malang tersebut juga berharap Kapolri segera memperbaharui maklumatnya, khusus untuk poin 2 huruf D agar tidak melanggar konstitusi dan undang-undang yang berlaku. Terlebih lagi, penafsirannya dapat elastis tergantung pada siapa yang menafsirkan. Dengan banyaknya aparat kepolisian dengan berbagai macam latar belakang, dapat saja terjadi kesalahan dalam implementasinya. Pungkasnya kepada wartawan kami. (ozzi /yan )

#berita di atas adalah revisi terbaru perihal berita cetak di’sway malang post terbit edisi Senin (03/01/2021)

Click to comment

Leave a Reply

Baca Juga

headline

Malang Post — Beredar video penghadangan anggota Polri yang menjaga jalur masuk pantai di Malang Selatan. Video berdurasi 23 detik dengan penampakan rombongan diduga dari...

headline

Malang Post — Terkait viralnya video rombongan gowes yang diduga pejabat Pemkot Malang di berbagai medsos, karena masuk lokasi wisata pantai Malang Selatan, sebenarnya...

News

Malang Post – Kakek Samin (70) yang hilang di hutan Cungkup, tercatat pernah hilang dan pulang dalam kondisi sehat tahun 2020. Kali ini harapan besar...

Kesehatan

Malang Post – Kehadiran tikus rumah jelas sangat mengganggu. Tidak hanya bisa merusak barang-barang dan mengotori rumah, hama ini juga berpotensi menjadi agen penyebar...

headline

Malang Post – Dalam rangka percepatan Herd Immunity, Universitas Negeri Malang (UM) kembali sukseskan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 jenis Sinovac dosis pertama dan kedua yang ditujukan...

Pendidikan

Malang Post — SMAN 1 Sumberpucung berkomitmen mendukung pemerintah menangani pandemi Covid-19 yang belum mereda. Salah satunya melalui program vaksinasi remaja. Menggandeng Puskesmas Sumberpucung, vaksinasi dosis...

Ekobis

Malangpost – Kegiatan transfer uang antar bank merupakan salah satu jenis transaksi yang sering dilakukan oleh nasabah bank. Dalam kegiatan perbankan yang satu ini,...

Malang Raya

Malang Post – Hutan Kota Malabar menjadi pusat kegiatan aksi bersih-bersih yang diinisiasi jajaran Kodim 0833 dalam hal ini Koramil Klojen pemangku wilayah. Tidak...