Jakarta – Para buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) memprediksi. Korban putus hubungan kerja (PHK) masih tinggi tahun depan. Ini akibat dampak dari pandemi covid-19 yang belum usai pada 2021.
Presiden KSPI, Said Iqbal mengatakan: Perkiraan tersebut dilatarbelakangi kondisi ekonomi Indonesia yang masih belum sepenuhnya pulih. Pada fase pertama, ledakan PHK terjadi pada akhir tahun ini.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah pengangguran per Agustus 2020 mengalami peningkatan sebanyak 2,67 juta orang. Maka demikian, jumlah angkatan kerja di Indonesia yang menganggur menjadi sebesar 9,77 juta orang.
”Fase ledakan PHK yang pertama yang dirumahkan maupun yang kena PHK mendekati 3-4 juta, di antaranya 387.000 PHK itu pariwisata dan UMKM turunannya,” ujarnya di Jakarta, Rabu (30/12).
Pada fase kedua, dimulai akhir tahun ini hingga 2021. Ia menilai, sektor manufaktur hingga pariwisata yang banyak menyerap tenaga kerja, belum akan pulih pada tahun mendatang.
”Akan ada tambahan 500 ribu hingga jutaan orang terkena PHK. Pada tahun depan dari kedua sektor tersebut,” ucapnya.
Menurutnya ledakan PHK juga akan lebih meningkat karena pariwisata belum bergerak dan PSBB semakin ditingkatkan. Apalagi ada varian baru Covid dari Inggris yang sudah masuk ke Singapura dan Malaysia.
”Sehingga tidak menutup kemungkinan masuk ke Indonesia itu pariwisata tetap terpukul,” ucapnya.
Dari sisi lain, program-program pemerintah yang ditujukan untuk mensejahterakan buruh tidak berdampak signifikan. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah tak memiliki kinerja baik, utamanya terhadap kesejahteraan buruh.
Ida tak kompeten dalam melaksanakan tugasnya. Karena tidak bisa mensejahterakan dan melindungi buruh. Apalagi saat pandemi banyak buruh yang kehilangan pekerjaannya.
“Menaker yang menurut KSPI sangat jeblok. Tidak memahami dunia tenaga kerja. Harusnya reshuffle. Tapi sayangnya tidak. Ini tanpa kepentingan apa pun dari KSPI. Hanya melihat kinerja Menaker,” ucapnya. (Idp/jan)