
NASIBMU: Sumiatin saat diperiksa Bawaslu Kabupaten Malang. (Foto: Giman/HARIAN DI/S WAY MALANG POST)
Malang – Kasus money politic menyeret salah satu warga Kecamatan Gedangan, Sumiatin. Perkaranya terus berlanjut. Saat ini, masih dalam proses persidangan.
Dia dilaporkan, karena kedapatan sedang membagikan amplop berisi uang. Juga, mengajak penerima untuk memilih salah satu paslon.
Belakangan ada satu warga lagi. Berinisial MJ. Seharusnya juga ditangkap. Dalam kasus ini, MJ diduga sebagai orang yang memberi instruksi kepada Sumiatin. Agar membagikan amplop tersebut.
“Waktu kejadian, sebenarnya ada dua orang terduga. Seharus diamankan juga. Satu bernama Sumiatin yang sudah ditahan. Satu lagi berinisial MJ. Dugaannya, MJ ini yang menyuruh Sumiatin,” ujar Ketua tim hukum Paslon SanDi, Agus Subyantoro, saat ditemui di Pengadilan Negeri Kepanjen, Kabupaten Malang.
Menurut analisanya, jika MJ ditangkap dan diperiksa lebih jauh, kasus money politic ini bisa dikembangkan. Bisa mengetahui lebih jauh, siapa saja yang terlibat dalam perkara ini.
“Saya punya keyakinan. Ada garis instruksi dari tingkat atas tim paslon yang bersangkutan. Karena ini menyangkut uang yang tidak sedikit,” imbuh Agus.
Dirinya memiliki keyakinan kuat, jika perkara politik uang ini, memang dilakukan oleh oknum tim paslon nomor urut 2. Itu dikuatkan dari keterangan saksi. Juga, beberapa bukti yang berhasil diamankan saat kejadian.
“Karena pada saat tertangkap tangan, mereka kedapatan membawa APK (Alat Peraga Kampanye.red) berupa stiker bergambar paslon nomor urut 2. Kalau alat bukti tidak kuat, tidak mungkin perkara ini P21 (sempurna.red). Kalau dari kacamata kami, ini memang benar mengarah kepada dugaan aksi money politic oleh tim paslon nomor urut 2,” tegas Agus.
Dirinya berharap, perkara ini bisa menjadi efek jera. Terutama bagi pihak-pihak yang diduga terlibat. Terlebih agar tidak kembali terjadi pada gelaran pemilihan umum (pemilu) selanjutnya.
“Harapannya, ini bisa sebagai efek jera. Agar dalam kontestasi Pemilu selanjutnya, tidak ada aksi serupa. Kemudian, agar tidak ada kesan merendahkan warga Kabupaten Malang dengan uang Rp 20 ribu. Kami juga mendesak aparat yang berwenang segera menangkap MJ,” terang Agus.
Dari catatan yang dihimpun tim hukum SanDi, ada sebanyak 19 kejadian aksi money politic. Terjadi di sembilan kecamatan di Kabupaten Malang. Semuanya sudah dilaporkan ke Bawaslu. Tapi, baru perkara Sumiatin ini yang sedang dalam proses.
“Ya kami menunggu Bawaslu, entah sudah memenuhi apa belum,” pungkas Agus. (riz/jan)