Connect with us

Hi, what are you looking for?

News

Pilkada Serentak Diprediksi Lahirkan Demokrasi Cacat

Arbi Sanit, Pengamat Politik UI. (idp)

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada 9 Desember 2020, kurang delapan hari. Namun banyak akademisi dan pengamat politik menilai bakal melahirkan demokrasi yang cacat. Salah satunya, Arbi Sanit, pengamat politik yang juga dosen Universitas Indonesia. Ia memprediksi masih akan terjadi banyak kecurangan.

—————————————

Baca Juga ----------------------------

“Banyak terjadi kecurangan di situ,” kata Arbi Sanit. Ia menambahkan, kecurangan itu disebabkan masyarakat dengan terpaksa melakukannya. Kondisi ekonomi yang membuat kebanyakan orang mau menerima politik uang.

“Yang diberikan sangat butuh uang, yang memberi haus dengan kemenangan. Jadi saling membutuhkan di situ,” katanya.

Peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) kata Arbi, sangat kecil melakukan penindakan. Karena, untuk menghalanginya kemungkinan kecil berjalan. Sebab, permainan curang ini saling berkepentingan.

“Banyak caranya. Ada operasi Subuh. Dititipkan oleh perantara atau bisa dititipkan di sebuah warung. Jadi banyak caranya politik uang terjadi,” ujarnya.

Sebenarnya, sanksi dalam perkara itu, kata Arbi ada dua. Pidana dan sanksi administratif. Bagi calon yang terbukti melakukan politik uang akan didiskualifikasi pencalonannya. Dan bagi masyarakat yang menerima bisa dipidanakan.

Terlebih lagi, aksi buzzer yang kini sudah mulai trend. Menurut dia, peran Bawaslu juga sangat kecil. Karena, tidak memiliki alat yang banyak untuk menangkap seluruh akun di media sosial.

“Kalau pun bisa oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi. Itupun membutuhkan waktu lama,” katanya.

Selain itu, Arbi Sanit juga menyoroti politik dinasti. Ini menyikapi majunya anak, menantu Presiden RI dan Wakil Presiden RI di pilkada 2020. Ia berpendapat, di negara maju pun dinasti politik juga terjadi.

Namun di negara tersebut, politik dinasti berguna membantu pembentukan kepemimpinan dan pemimpin politik, seperti John F Kennedy.

Karena itu, politik dinasti tidak mendistorsi demokrasi. Bila proses pembentukannya mandiri. Tidak menggunakan pengaruh, apalagi otoritas (kekuasaan) penguasa. Disinilah persoalan dinasti politik di Indonesia.

Cendrung ada penyalahgunaan (korupsi) kekuasaan politik. Ia menjelaskan, praktek dinasti yang dilakukan bisa merusak budaya politik generasi muda. Lebih dari itu, bisa merosotkan kepercayaa dan penghormatan. Setidaknya kalangan publik Indonesia.

Karena itu kemenanangannya, akan mengalami kecurigaan dan ketidakpercayaan politik. “Maka akan membahayakan masa depan demokrasi lokal dan Indonesia,” tutupnya. (Idp-jan)

Click to comment

Leave a Reply

Baca Juga

Malang Raya

Malang Post – Polres Malang menggelar pemilihan Duta Lalu Lintas 2021 di Gedung Satpas Polres Malang, Jum’at (24/9/2021). Kapolres Malang AKBP R Bagoes Wibisono bersama...

headline

Malang Post – Anggota Komisi I DPR RI dapil Malang Raya, Kresna Dewanata Phrosakh menanggapi persoalan tersebut. Menurutnya,Jika dinilai dari sisi historis Kabupaten Malang...

headline

Malang Post — Tersangka pembunuh Ratna Darumi (56) warga Jl Emprit Mas, RT 04/RW 10, Kelurahan/Kecamatan  Sukun, Kota Malang telah ditetapkan Polresta Malang Kota. Pelaku...

Malang Raya

Malang Post – Wakil Walikota Malang, Ir H Sofyan  Edy  Jarwoko, memberi apresiasi pada FKUB Kota Malang yang menggelar dialog umat beragama di Hotel Tugu...

Malang Raya

Malang Post – Guna kelancaran kegiatan Vaksinasi di wilayah Kota Makang, TNI/POLRI dan Tim Satgas Covid-19 Kota Malang melaksanakan pengamanan dan pemantauan jalannya vaksinasi...

Malang Raya

Malang Post – Upaya untuk  menanggulangi dan menekan  penyebaran Virus Corona (Covid-19)  di wilayah Kecamatan Sukun terus dilaksanakan. Kali ini Forkopimcam Sukun mengadakan Rakor...

Malang Raya

Malang Post – Serbuan vaksin Kodim 0833 Kota Malang terus berlanjut. Kali ini lokasi vaksinasi bertempat di Yayasan Sekolah Al Irsyad Jalan Arif Margono...

headline

Malang Post – GMNI Malang melakukan unjuk rasa menyikapi Walikota Malang Sutiaji yang diduga melanggar peraturan PPKM, Minggu 19 September 2021. Viral di medsos...