Connect with us

Hi, what are you looking for?

Di's way

Pilkada Serentak Diprediksi Lahirkan Demokrasi Cacat

Arbi Sanit, Pengamat Politik UI. (idp)

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada 9 Desember 2020, kurang delapan hari. Namun banyak akademisi dan pengamat politik menilai bakal melahirkan demokrasi yang cacat. Salah satunya, Arbi Sanit, pengamat politik yang juga dosen Universitas Indonesia. Ia memprediksi masih akan terjadi banyak kecurangan.

—————————————

“Banyak terjadi kecurangan di situ,” kata Arbi Sanit. Ia menambahkan, kecurangan itu disebabkan masyarakat dengan terpaksa melakukannya. Kondisi ekonomi yang membuat kebanyakan orang mau menerima politik uang.

“Yang diberikan sangat butuh uang, yang memberi haus dengan kemenangan. Jadi saling membutuhkan di situ,” katanya.

Peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) kata Arbi, sangat kecil melakukan penindakan. Karena, untuk menghalanginya kemungkinan kecil berjalan. Sebab, permainan curang ini saling berkepentingan.

“Banyak caranya. Ada operasi Subuh. Dititipkan oleh perantara atau bisa dititipkan di sebuah warung. Jadi banyak caranya politik uang terjadi,” ujarnya.

Sebenarnya, sanksi dalam perkara itu, kata Arbi ada dua. Pidana dan sanksi administratif. Bagi calon yang terbukti melakukan politik uang akan didiskualifikasi pencalonannya. Dan bagi masyarakat yang menerima bisa dipidanakan.

Terlebih lagi, aksi buzzer yang kini sudah mulai trend. Menurut dia, peran Bawaslu juga sangat kecil. Karena, tidak memiliki alat yang banyak untuk menangkap seluruh akun di media sosial.

“Kalau pun bisa oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi. Itupun membutuhkan waktu lama,” katanya.

Selain itu, Arbi Sanit juga menyoroti politik dinasti. Ini menyikapi majunya anak, menantu Presiden RI dan Wakil Presiden RI di pilkada 2020. Ia berpendapat, di negara maju pun dinasti politik juga terjadi.

Namun di negara tersebut, politik dinasti berguna membantu pembentukan kepemimpinan dan pemimpin politik, seperti John F Kennedy.

Karena itu, politik dinasti tidak mendistorsi demokrasi. Bila proses pembentukannya mandiri. Tidak menggunakan pengaruh, apalagi otoritas (kekuasaan) penguasa. Disinilah persoalan dinasti politik di Indonesia.

Cendrung ada penyalahgunaan (korupsi) kekuasaan politik. Ia menjelaskan, praktek dinasti yang dilakukan bisa merusak budaya politik generasi muda. Lebih dari itu, bisa merosotkan kepercayaa dan penghormatan. Setidaknya kalangan publik Indonesia.

Karena itu kemenanangannya, akan mengalami kecurigaan dan ketidakpercayaan politik. “Maka akan membahayakan masa depan demokrasi lokal dan Indonesia,” tutupnya. (Idp-jan)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like

Di's way

Malang – Profesor Bidang Sosiologi Pemerintahan Dr Drs H Luqman Hakim MSc mengungkapkan: Pemilihan Kepala Daerah saat ini, mengalami bias politik dan sosial. Sehingga...

Di's way

Malang – Tim Hukum paslon SanDi mengaku siap. Jika terjadi sengketa atau gugatan Pilkada Kabupaten Malang. Ini menyikapi pendapat beberapa pihak, jika Pilkada Kab...

Di's way

Malang – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Malang memastikan sudah melakukan sterilisisasi. Pada limbah alat pelindung diri (APD) yang digunakan petugas Komisi Pemilihan Umum...

News

Malang – PSU (Pemungutan Suara Ulang) Pilbup Malang, harus dilakukan di TPS 03, Desa Purwodadi, Kecamatan Donomulyo. Rencananya, Sabtu (12/12) besok. Komisioner KPU Kab Malang,...

Nasional

Malang – Penghitungan cepat (quick count) sejumlah lembaga survei yang dirilis dengan hasil akhir berbeda, tentu membuat masyarakat, terlebih tim pemenangan masing-masing paslon, berdegup....

Di's way

Malang – Proses rekapitulasi hasil pemungutan suara Pilbup Malang masih berlangsung. Namun, rekapitulasi online milik KPU Kab Malang terkendala signal. Menyebabkan aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi...

Di's way

DARI hasil quick count  270 pilkada di Indonesia, Kabupaten Malang termasuk yang tipis selisihnya. Masih bergerak, sampai hitungan real count oleh KPU nanti. Pada...

Nasional

Jakarta – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengungkap masih ada petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) positif Covid-19, yang masih bertugas  di 1.172 Tempat Pemungutan...

Di's way

Malang – Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Malang nomor urut 1, HM. Sanusi dan Didik Gatot Subroto (SanDi) sementara unggul dalam Pilkada...

headline

Malang – Sebanyak 43 tahanan Polres Malang melakukan pencoblosan di ruang tahanan Polres Malang. Meskipun dari balik jeruji besi, para tahanan ini tetap mempunyai...

Ameg

SURABAYA – Untuk memastikan seluruh protokol kesehatan (Prokes) diterapkan secara disiplin saat digelar Pilkada serentak di Jawa Timur, Rabu (9/12), Pemprov Jatim akan mengerahkan...

Ameg

KABUPATEN MALANG – Dugaan tindakan money politics kembali ditemukan. Kali ini oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan (Panwascam) Poncokusumo. Tepatnya, dugaan pelanggaran money politic ini...