Connect with us

Hi, what are you looking for?

Nasional

Acara Habib Rizieq Tidak Dibubarkan, Ini Alasan Pemprov DKI…

Tangkapan Layar Program Pilah-Pilih Urus Pandemi. (Dok. YouTube najwa Shihab)

Jakarta – Pemprov DKI Jakarta tidak membubarkan kerumunan orang dalam  acara pernikahan putri Habib Rizieq Shihab di Petamburan, Jakarta Pusat pada Sabtu (14/11) pekan lalu, karena dua alasan. Hal tersebut diungkapakan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria dalam acara Mata Najwa Trans7.

Menurut Riza, pembubaran paksa akan menimbulkan banyak kontak fisik antara petugas dan massa yang ada di tempat acara itu.

 “Yang pertama akan terjadi kontak fisik, maka terjadi penyebaran virus corona yang dimungkinkan,” ujar Riza.

Alasan kedua jelas Riza, adalah  potensi terjadi konflik yang meluas jika acara tersebut dibubarkan. Hal in karena acara tersebut dihadiri ribuan orang, sehingga pemprov lebih memilih melakukan mitigasi dan pencegahan.  Karena itulah imbauan untuk menjaga jarak dan membagikan masker menjadi pilihan bijak dalam acara tersebut.

Riza juga menjelaskan, Pemprov DKI Jakarta tidak memiliki kewenangan untuk membubarkan suatu acara, karena tidak diatur dalam undang-undang dan peraturan daerah di DKI Jakarta.

“Jadi memang tidak ada dalam pergub bahwa kami bisa membubarkan, yang kami lakukan adalah memberikan imbauan seperti surat, kemudian menutup menyegel,” ungkapnya.

Meski acara tersebut tidak dibubarkan,  Satpol PP berkoordinasi dengan pihak yang memiliki kewenangan dalam pembubaran acara.

“Saat itu Satpol PP berkoordinasi dengan aparat keamanan di situ untuk mengambil langkah-langkah. Apa yang dilakukan tidak mungkin dibubarkan,” kata dia.

Sebelumnya, kerumunan massa terjadi saat penjemputan HRS di Bandara Internasional Soekarno Hatta.  Hal yang sama terjadi saat FPI menggelar peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Tebet, Jakarta Selatan, dan  di sekitar kediaman HRS di Petamburan, saat HRS menikahkan putrinya, Sharifa Najwa Shihab, sekaligus menggelar peringatan Maulid Nabi. Sejumlah pihak juga telah dimintai klarifikasi oleh Polri, termasuk Gubernur DKI Anies Baswedan. (kps/anw)

Click to comment

Leave a Reply

You May Also Like

Kesehatan

AMEG – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Malang, turut berkontribusi dalam upaya penyekatan terkait kebijakan larangan mudik oleh Pemerintah Pusat. Yakni […]

Malang Raya

AMEG – Jelang lebaran, operasi yustisi penegakan disiplin protokol kesehatan, dalam rangka PPKM Mikro terus digencarkan.  Jumat ( 7/5/2021) pagi, […]

Malang Raya

AMEG – Pemkot Batu gelar rapat koordinasi pengendalian transportasi Idul Fitri, dipimpin Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, secara virtual, diikuti […]

headline

AMEG – Tren kasus Covid-19 di Kota Malang, cenderung meningkat jelang lebaran 2021. Data Dinas Kesehatan Kota Malang, sejak 30 […]

Malang Raya

AMEG – Forkopimda Kota Malang mengikuti rapat koordinasi dengan agenda evaluasi PPKM Mikro VI dan persiapan menyambut Hari Raya Idul […]

News

AMEG – Satuan Tugas Penanganan Covid-19, menerbitkan addendum Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2021. Tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun […]

headline

AMEG – Pelaksanan pembelajaran tatap muka di Kota Malang, salah satunya dilakukan di SD Negeri Kauman 1. Wali Kota Malang, […]

Malang Raya

AMEG – Ada empat daerah di Jawa Timur, yang sampai sekarang masih belum menggelar pembelajaran tatap muka (PTM). Khususnya jenjang […]

headline

AMEG – Laju vaksinasi Covid-19 mendatang, tidak secepat sebelumnya. Pasalnya telah terjadi embargo di beberapa negara produsen vaksin. Banyak negara-negara […]

Nasional

AMEG – MUI telah mengeluarkan fatwa. Nomor 13 Tahun 2021. Tentang hukum vaksinasi Covid-19 pada saat berpuasa. Fatwa tersebut menyatakan, […]

%d bloggers like this: