Connect with us

Hi, what are you looking for?

Di's way

Usut Perusak Banner Sam HC

BUKTI: Salah satu banner Sam HC-Gunadi yang rusak.(Foto: Istimewa)

Malang – Malang Jejeg tak tinggal diam soal perusakan APK (Alat Peraga Kampanye). Pasalnya, perusakan banner bergambar Sam HC-Gunadi ini, tidak hanya satu titik. Tapi di beberapa wilayah. Ketua Departemen Legalisir Tim Kerja Malang Jejeg, Dr Susianto menyatakan: Perusakan ini, tindak pidana pemilu. Diatur dalam undang-undang.

Regulasinya tercantum pada Pasal 280 (1) huruf G Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017: Pelaksana pemilu dan tim kampanye dilarang merusak Alat Peraga Kampanye (APK).

“Sesuai aturan perundangan, ini tindak pidana pemilu dan ada sanksi di sana,” ujarnya. Ia tambahkan: Sanksi pidananya adalah hukuman penjara maksimal 2 tahun dan denda maksimal 24 juta rupiah.

Langkah sudah dilakukan, pihaknya telah melakukan pendataan terkait temuan perusakan itu.

Rincian banner rusak:  di Desa Kalisongo, Kecamatan Dau, Desa Sumber Sekar, Desa Dengkol, Desa Kedung Pendaringan, Desa Banjarejo, Karang Anyar Kampung Ngemplak dan Poncokusumo.

“Langkah hukumnya, kita laporkan ke Bawaslu. Karena Bawaslu memiliki tugas menjaga APK paslon dari aksi vandalisme,” jelasnya. (*jan)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like

headline

Peristiwa penemuan jasad di kebun singkong di Desa Sukowilangun Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang sudah terungkap. Jasad tersebut adalah AP (13) yang ternyata menjadi korban...

City Guide

Malang – Debat pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Malang 2020 digelar, Selasa (1/12/2020). Dihelat di Ruang Rapat Paripurna Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah...

headline

Akhirnya terjawab. Kondisi Sutiaji, Walikota Malang yang beberapa hari tak hadir dalam beberapa giat. Padahal Pak Aji, selalu hadir di tengah masyarakat. Ia selalu...

headline

Malang – Jumlah pejabat publik yang terkonfirmasi positif Covid-19 terus bertambah. Terkait hal tersebut,  Kepala Staf  Kepresidenan Moeldoko mengingatkan para pejabat publik agar terbuka...