Connect with us

Hi, what are you looking for?

headline

Jokowi Tolak Tunda Pilkada, Ini Alasannya…

Presiden Joko Widodo (Foto : ig @jokowi)

Jakarta – Desakan dari sejumlah pihak yang menginginkan Pemilihan Kepala Daerah ( Pilkada) Serentak 2020 ditunda, tampaknya tidak membuat Pemerintah berubah pikiran. Presiden Joko Widodo tetap bersikeras untuk menyelenggarakan Pilkada serentak pada 9 Desember mendatang.

Hal tersebut ditegaskan oleh Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman Senin (21/9/2020). Alasannya karena tak ada satu negara pun yang bisa memprediksi kapan wabah corona berakhir.

Baca Juga ----------------------------

“Presiden Joko Widodo menegaskan penyelenggaraan pilkada tidak bisa menunggu pandemi berakhir, karena tidak satu negara tahu kapan pandemi COVID-19 akan berakhir,” ujarnya.

Fadjroel juga menyebut sejumlah negara yang tetap melaksanakan Pemilihan Umum saat pandemi.

“Pilkada di masa pandemi bukan mustahil. Negara-negara lain seperti Singapura, Jerman, Prancis, dan Korea Selatan juga menggelar Pemilihan Umum di masa pandemi,” ujarnya.

View this post on Instagram

*MEDIA RILIS* Senin, 21 September 2020 *PILKADA SESUAI JADWAL, DEMOKRATIS DAN AMAN COVID-19* Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 tetap sesuai jadwal, 9 Desember 2020, demi menjaga hak konstitusi rakyat, hak dipilih dan hak memilih. Pilkada harus dilakukan dengan disiplin protokol kesehatan ketat disertai penegakkan hukum dan sanksi tegas agar tidak terjadi klaster baru Pilkada. Presiden Joko Widodo menegaskan penyelenggaraan Pilkada tidak bisa menunggu pandemi berakhir, karena tidak satu negara tahu kapan pandemi COVID-19 akan berakhir. Karenanya, penyelenggaraan Pilkada harus dengan protokol kesehatan ketat agar aman dan tetap demokratis. Pilkada di masa pandemi bukan mustahil. Negara-negara lain seperti Singapura, Jerman, Perancis, dan Korea Selatan juga menggelar Pemilihan Umum di masa pandemi. Tentu dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Pemerintah mengajak semua pihak untuk bergotong-royong mencegah potensi klaster baru penularan Covid-19 pada setiap tahapan Pilkada. Berdasarkan Peraturan KPU (PKPU) No.6/2020, pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 harus menerapkan protokol kesehatan tanpa mengenal warna zonasi wilayah. Semua Kementerian dan Lembaga terkait, juga sudah mempersiapkan segala upaya untuk menghadapi Pilkada dengan kepatuhan pada protokol kesehatan dan penegakan hukum. Pilkada serentak ini harus menjadi momentum tampilnya cara-cara baru dan inovasi baru bagi masyarakat bersama penyelenggara negara untuk bangkit bersama dan menjadikan pilkada ajang adu gagasan, adu berbuat dan bertindak untuk meredam dan memutus rantai penyebaran Covid-19. Sekaligus menunjukkan kepada dunia internasional bahwa Indonesia adalah negara demokrasi konstitusional serta menjaga keberlanjutan sistem pemerintahan demokratis sesuai dengan ideologi Pancasila dan konstitusi UUD 1945. *M. Fadjroel Rachman* Juru Bicara Presiden RI

A post shared by Fadjroel Rachman (@fadjroelrachman) on

Meski begitu, Istana mengingatkan agar protokol kesehatan dijalankan secara ketat di dalam tiap tahapan Pilkada 2020. Hal ini dilakukan untuk mencegah kemungkinan terjadi lonjakan penyebaran Covid-19.

“Pilkada harus dilakukan dengan disiplin protokol kesehatan ketat disertai penegakan hukum dan sanksi tegas agar tidak terjadi klaster baru pilkada,” terangnya.

Sebelumnya sejumlah pihak seperti Komnas HAM, PBNU hingga Muhammadiyah sudah menyuarakan desakan agar pemerintah menunda Pilkada 2020 untuk menghindari potensi penyebaran  kasus Covid-19 yang kian massif. (kpr/anw)

Click to comment

Leave a Reply

Baca Juga

Ekobis

Malang-post.com – Jawaban singkat untuk pertanyaan ini adalah ya, tetapi hanya dari lembaga keuangan yang terdaftar dan terakreditasi. Hasil resminya adalah di Malaysia Anda...

Ekobis

Apa itu Audit keuangan maupun Pelaporan Audit Keuangan? Audit Keuangan atau Audit Laporan Keuangan merupakan Penilaian atau evaluasi suatu perusahaan atau lembaga sehingga menghasilkan pendapat...

Opini

Korupsi di Indonesia telah menancap pada sendi-sendi kehidupan Negara dan memungkinkan akan menjadi budaya baru dalam hidup bernegara. Fenomena ini patut diwaspadai secara serius...

Ekobis

Audit Kinerja merupakan suatu proses yang sistematis  untuk mendapatkan serta mengevaluasi bukti yang objektif atas kinerja dari suatu organisasi, program, fungsi atau kegiatan. Evaluasi...

Opini

Korupsi merupakan suatu permasalahan laten yang seolah oleh telah menjadi hal yang biasa di negri ini. Para pelaku korupsinya pun berasal dari golongan yang...