APBD Raksasa yang Malas Bergerak di Kabupaten Malang

MALANG POST – Bulan Juni 2026 sudah menginjak hari ketiga. Ini artinya, semester pertama tahun anggaran hampir habis. Triwulan kedua sudah di tikungan akhir. Harusnya, proyek-proyek infrastruktur di Kabupaten Malang sudah ngebut. Aspal-aspal jalan sudah mulai digelar.

Tapi cobalah keliling ke desa-desa. Sepi. Belum ada tanda-tanda alat berat bekerja.

Anggaran belanja daerah untuk pembangunan infrastruktur ternyata masih jalan di tempat. Serapannya sangat minim. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Malang dituding lambat. Melempem.

Pimpinan Dewan mulai gerah. Mereka tidak bisa lagi menahan dongkol.

“Ini sudah mau akhir semester satu. Harusnya sejak triwulan pertama sudah ada serapan anggaran untuk program infrastruktur,” cetus Wakil Ketua DPRD Kabupaten Malang, Alayk Mubarrok, dengan nada jengkel, Rabu (3/6/2026).

Alayk punya alat ukur yang gampang. Indikator kemacetan anggaran ini terlihat jelas dari belum jalannya proyek fisik usulan dewan. Istilah birokrasinya: Pokir. Pokok-pokok pikiran.

Biasanya, proyek Pokir ini yang paling getol didahulukan. Mengapa? Karena bersentuhan langsung dengan konstituen di bawah.

Tapi tahun ini aneh. Sampai sekarang banyak yang belum disentuh. Padahal, Pokir adalah nyawa dari dinas-dinas basah. Sebut saja Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga, PU Sumber Daya Air, hingga PKP Cipta Karya.

“Sekitar 70 persen program di dinas-dinas ke-PU-an itu sumber perencanaannya dari Pokir,” tandas Alayk, yang juga salah satu motor di Badan Anggaran (Banggar) DPRD.

Logika Alayk sederhana. Di dalam struktur APBD Kabupaten Malang, porsi anggaran belanja rutin paling gemuk itu ada di dinas-dinas teknis tersebut. Uangnya triliunan. Tapi kalau sampai pertengahan tahun uangnya belum berkurang, itu artinya kinerja eksekutif patut dipertanyakan. Pemkab terkesan lambat. Sangat lambat.

Ancaman Potongan Dana Pusat dan Jalan Rusak

Padahal, tanda bahaya sudah berkali-kali dibunyikan.

Dalam rapat-rapat sebelumnya antara Banggar DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkab Malang, sebuah ultimatum keras sudah dijatuhkan.

Ancamannya tidak main-main: urusan duit dari Jakarta.

“Kalau daerah ingin Dana Transfer Pemda (TKD) tidak dipotong besar oleh pusat, kita harus buktikan bisa menggunakan dana transfer itu dengan baik. Jangan malah diendapkan,” tegas Alayk. Pusat paling benci melihat daerah yang malas membelanjakan uangnya.

Suara miring soal mandegnya proyek infrastruktur ini bukan cuma milik Alayk. Plt. Ketua DPRD Kabupaten Malang, H. Kholiq, ikut bersuara.

Kholiq mengaku tidak tahu persis bagaimana nasib proyek dari jalur Musrenbang atau teknokratik. Tapi kalau melihat jalur Pokir saja masih macet, dia yakin jalur lain nasibnya sama: zong.

“Walaupun sudah mau akhir triwulan kedua, saya belum melihat kegiatannya jalan. Bahkan untuk proses add-set pekerjaan saja belum tampak, baik dengan konsultan maupun kontraktor,” ungkap H. Kholiq, heran.

Bagi orang awam, add-set itu adalah tahapan krusial sebelum proyek dimulai. Isinya survei lapangan, pengukuran, dan pencocokan data jenis konstruksi. Kalau add-set saja belum ditandatangani, jangan harap kontraktor berani menyentuh lokasi. Lelang proyek pun pasti molor.

Kholiq, yang juga Ketua DPC PKB Kabupaten Malang ini, mengingatkan satu hal yang mendesak: banyak fasilitas jalan yang hancur akibat terjangan musim hujan lalu. Jalannya berlubang mirip kubangan.

Jika perbaikan ditunda-tunda dengan alasan administrasi anggaran yang lambat, kerusakannya akan semakin parah. Kalau sudah semakin parah, biaya perbaikannya akan membengkak berkali-kali lipat. Ujung-ujungnya, APBD juga yang tekor.

Hari sudah sore di Malang. Anggaran yang melimpah itu masih tersimpan rapi di bank. Sementara rakyat di pelosok Kabupaten Malang harus terus bersabar, menikmati guncangan di atas motor akibat jalan rusak yang tak kunjung tersentuh aspal baru. (Ra Indrata)