Mengobati Jantung Pelayanan Puskesmas di Kabupaten Malang

MALANG POST – Senin pagi, 1 Juni 2026, Ruang Rapat Anusapati di Kantor Bupati Malang mendadak padat. Isinya para pejabat penting. Ada direktur rumah sakit daerah, ada pula seluruh kepala puskesmas se-Kabupaten Malang.

Hari itu, Bupati Malang HM. Sanusi, mengumpulkan mereka dalam Rapat Koordinasi Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Duduk di sebelah Bupati, Sekretaris Daerah Budiar Anwar.

Rapat ini bukan sekadar kumpul-kumpul formalitas. Ini adalah sidang pembuktian. Agenda utamanya: membongkar “oleh-oleh” masalah dari lapangan.

Selama sebulan terakhir, Sanusi memang rajin blusukan. Nama programnya: Sambang Puskesmas. Bupati turun sendiri ke desa-desa. Mengendus bau obat, melihat antrean pasien, hingga memeriksa kondisi toilet puskesmas.

Hasilnya? Banyak catatan merah.

Ada puskesmas yang bangunannya sudah mulai usang. Ada yang fasilitasnya kedodoran. Ada pula keluhan pelayanan yang lambat. Sanusi mencatat semuanya di buku saku pribadinya.

Maka, begitu rapat dibuka, Sanusi langsung menembak ke sasaran. Status BLUD yang disandang puskesmas dan RSUD, jangan hanya jadi pajangan di papan nama.

“Status BLUD itu artinya fleksibel. Keuangan bisa dikelola sendiri. Harusnya pelayanan bisa lebih cepat, bukan malah kaku,” tegas Sanusi. Matanya menatap tajam ke arah para kepala puskesmas.

Logika Sanusi sederhana: kalau uang bisa dikelola sendiri, mengapa beli obat saja harus menunggu birokrasi yang panjang? Mengapa memperbaiki fasilitas yang rusak harus lewat perdebatan anggaran yang berbulan-bulan?

MENYIMAK: Direktur RSUD Lawang, drg. Ivan Drie, MMRS, CHAE, tampak hadir dalam Rakor Pengelolaan BLUD di Ruang Rapat Anusapati. (Foto: Prokopim Sekda Kab Malang)

BLUD diciptakan agar puskesmas bisa lincah seperti korporasi, tapi tetap berhati sosial melayani rakyat.

“Hasil Sambang Puskesmas yang sudah kita laksanakan harus jadi dasar perubahan. Jangan pakai lagu lama,” tambah Bupati, sembari ingin ada aksi nyata. Bukan sekadar laporan di atas kertas.

Urusan Genteng Bocor dan Mutu Pelayanan

Sekda Kabupaten Malang, Budiar Anwar, ikut menyambung. Sebagai panglima aparatur sipil negara di Kabupaten Malang, dia tahu persis infrastruktur masih punya rapor yang harus diperbaiki.

Dari hasil keliling satu bulan ini, Budiar blak-blakan. Masih ada bangunan puskesmas yang butuh rehabilitasi. Ada ruang tunggu yang bikin pasien tidak nyaman.

“Pelayanan yang baik itu butuh modal fasilitas yang layak. Kita tidak bisa menuntut pelayanan prima kalau gedungnya saja mau ambruk,” kata Budiar, jujur tanpa tedeng aling-aling.

Maka, untuk anggaran tahun 2026 ini, Pemkab Malang membuat skala prioritas baru. Perbaikan fisik puskesmas akan dicicil. Bertahap, tapi terukur.

Targetnya jelas: semua faskes tingkat pertama di Malang harus memenuhi standar kenyamanan yang memadai.

Budiar mengingatkan, merawat kesehatan rakyat itu harus total. Pertama, benahi sistem keuangannya lewat BLUD. Kedua, tingkatkan keramahan SDM-nya. Ketiga, perbaiki gedungnya.

Jika tiga pilar ini berjalan seiringan, rakyat tidak akan lagi takut berobat ke puskesmas.

Rapat di Ruang Anusapati akhirnya ditutup siang hari. Para kepala puskesmas pulang dengan wajah serius. Mereka tahu, Bupati sedang tidak main-main.

Blusukan sebulan kemarin telah membuka mata semua orang: bahwa urusan kesehatan rakyat bukan soal angka-angka statistik di laporan pertanggungjawaban. Ini soal rasa nyaman saat rakyat kecil mempercayakan nyawanya di tangan pemerintah.

Dan dari Malang, pembenahan itu dimulai dari pintu paling depan: puskesmas. (Ra Indrata)