Evaluasi LKPJ 2025: Bupati Sanusi Apresiasi Rekomendasi Strategis Wakil Rakyat

MALANG POST – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang, berkomitmen penuh untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, melalui penguatan sinergi antara eksekutif dan legislatif.

Hal ini ditegaskan Bupati Malang, HM. Sanusi, saat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Malang. Dengan agenda, Penyampaian Rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Malang Tahun Anggaran 2025 di Ruang Rapat Paripurna, Selasa (5/5/2026) sore.

Dalam forum strategis tersebut, Bupati Sanusi mengapresiasi koreksi dan rekomendasi konstruktif dari DPRD, sebagai instrumen vital. Dalam memastikan arah pembangunan Kabupaten Malang, tetap berada pada jalur yang benar demi kesejahteraan masyarakat luas.

Rapat Paripurna dipimpin langsung Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Malang, H Kholiq. Turut hadir mendampingi Bupati, Wakil Bupati Malang Hj. Lathifah Shohib, Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kabupaten Malang Ny. Sari Widiyanti Budiar, Sekretaris Daerah, serta seluruh jajaran Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang.

Kemitraan Strategis Eksekutif dan Legislatif

Dalam sambutannya di hadapan para wakil rakyat, Bupati Sanusi menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada DPRD Kabupaten Malang, khususnya Panitia Khusus (Pansus), yang telah melakukan bedah mendalam, terhadap capaian kinerja pemerintah selama tahun 2025.

Bupati Malang, HM Sanusi. (Foto: Prokopim Sekda Kab. Malang)

Menurut Bupati, rekomendasi yang disampaikan, bukan sekadar catatan administratif, melainkan wujud nyata dari fungsi pengawasan yang sehat.

“Kami memandang rekomendasi yang disampaikan DPRD, merupakan cerminan kemitraan strategis yang sangat produktif.”

“DPRD bukan hanya sebagai lembaga pengawas, tetapi juga sebagai mitra sejajar yang memiliki peran krusial, dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan di Kabupaten Malang. Agar tepat sasaran dan memberikan dampak signifikan,” ungkap Bupati Sanusi dengan tegas.

Evaluasi yang dilakukan secara komprehensif ini, tambahnya, akan menjadi dasar bagi Pemerintah Kabupaten Malang, untuk melakukan pembenahan pada sektor-sektor yang dinilai masih memerlukan akselerasi.

Transparansi dan akuntabilitas, menjadi kata kunci dalam setiap poin yang dibahas dalam rapat paripurna tersebut.

Apresiasi Kerja Keras Perangkat Daerah

Selain memberikan apresiasi kepada pihak legislatif, Bupati yang akrab disapa Abah Sanusi ini, juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran Perangkat Daerah di lingkungan Pemkab Malang.

Ia menilai, keberhasilan pembangunan sepanjang tahun anggaran 2025, merupakan buah dari kerja keras, dedikasi, dan sinergi lintas sektoral yang kuat.

“Capaian yang kita raih sepanjang tahun 2025 adalah hasil kerja kolektif. Saya berterima kasih kepada seluruh jajaran yang telah bersinergi, mulai dari tahap perencanaan yang matang, pelaksanaan yang disiplin, hingga proses pengendalian dan evaluasi program kegiatan.”

“Tanpa koordinasi yang baik, rekomendasi hari ini tidak akan lahir sebagai catatan yang berkualitas,” tambahnya.

Bupati juga memberikan perhatian khusus kepada Pansus LKPJ DPRD, yang telah bekerja secara profesional dalam mencermati setiap detail urusan pemerintahan.

MENYIMAK: Beberapa Kepala OPD di lingkungan Pemkab Malang, yang ikut hadir di Gedung DPRD Kabupaten Malang. (Foto: Prokopim Sekda Kab Malang)

Catatan strategis yang dihasilkan dianggap sebagai “kompas” berharga untuk memperbaiki kekurangan dan mempertahankan prestasi yang sudah diraih.

Fokus Pembangunan Masa Depan

Penyampaian rekomendasi LKPJ 2025 ini, juga menjadi momentum bagi Pemkab Malang untuk menatap tantangan di tahun-tahun mendatang.

Fokus utama yang diharapkan adalah pembangunan yang lebih maju, berdaya saing, serta mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat Kabupaten Malang. Mulai dari sektor infrastruktur, pendidikan, hingga kesehatan.

Bupati menekankan, setiap poin rekomendasi akan segera ditindaklanjuti secara teknis oleh perangkat daerah terkait.

Harapannya, laporan pertanggungjawaban di masa mendatang, dapat menunjukkan tren positif yang berkelanjutan. Sinergi antara eksekutif dan legislatif, diharapkan tidak berhenti pada forum rapat, namun terus mengakar hingga ke implementasi kebijakan di tingkat desa.

“Melalui Rapat Paripurna ini, diharapkan sinergi antara Pemerintah Kabupaten Malang dan DPRD dapat terus diperkuat.”

“Kita memiliki visi yang sama, yaitu mewujudkan Kabupaten Malang yang lebih makmur dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat,” pungkasnya.

Dengan berakhirnya Rapat Paripurna LKPJ Tahun Anggaran 2025 ini, Pemerintah Kabupaten Malang kini memiliki panduan kebijakan yang lebih tajam, untuk mengawal program-program strategis di tahun berjalan, sekaligus menyiapkan fondasi yang lebih kokoh bagi perencanaan pembangunan tahun berikutnya. (PKP/Ra Indrata)