MALANG POST – Pemerintah Kota Batu berkomitmen penuh, untuk melakukan perbaikan tata kelola keuangan daerah, pasca berakhirnya masa pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jawa Timur.
Plt Wali Kota Batu, Heli Suyanto, secara resmi menerima laporan hasil temuan dalam agenda exit meeting pengelolaan keuangan tahun anggaran 2025, di Ruang Wakil Wali Kota, Balai Kota Among Tani, Rabu (6/5/2026).
Langkah cepat diambil dengan menginstruksikan Inspektorat dan jajaran OPD terkait, untuk segera menindaklanjuti sejumlah catatan krusial. Mulai dari optimalisasi pajak daerah, sinkronisasi aset, hingga penguatan sistem pengadaan barang dan jasa guna mempertahankan transparansi keuangan daerah.
Pertemuan tersebut dipimpin langsung oleh Pelaksana Teknis BPK RI Perwakilan Jawa Timur, Dyah Sulistiyawati. Didampingi Plt Sekretaris Daerah Kota Batu, Kepala BKAD, serta Inspektur Kota Batu.
Soroti Optimalisasi Pajak dan Retribusi Pasar
Dalam paparannya, Tim BPK RI memberikan sejumlah catatan strategis, yang harus menjadi atensi serius Pemkot Batu.

TERIMA LAPORAN: Plt Wali Kota Batu Heli Suyanto saat menerima laporan temuan pemeriksaan dari tim BPK RI Perwakilan Jatim di ruang kerjanya. (Foto: Ananto Wibowo/Malang Post)
Beberapa poin utama yang disoroti meliputi, perlunya percepatan integrasi data pajak digital, serta pembenahan sistem pengelolaan retribusi pasar agar lebih akurat dan terintegrasi.
“BPK memberikan perhatian khusus pada sinkronisasi sistem pengelolaan aset, serta evaluasi administratif dalam proses pengadaan barang dan jasa di tingkat organisasi perangkat daerah (OPD).”
“Ini sangat penting agar pencatatan potensi pendapatan daerah dilakukan secara presisi,” ujar Heli Suyanto usai pertemuan.
Langkah digitalisasi pajak dinilai menjadi kunci utama, agar kebocoran potensi pendapatan asli daerah (PAD) dapat diminimalisir. Sekaligus memudahkan proses pemantauan secara real-time.
Komitmen Perbaikan di Bawah Pengawasan Inspektorat
Heli menyampaikan apresiasi tinggi kepada tim pemeriksa BPK RI, atas evaluasi detail yang telah diberikan.
Baginya, temuan-temuan tersebut bukanlah hambatan, melainkan instrumen penting bagi pemerintah daerah, untuk memperbaiki kinerja birokrasi dalam mengelola uang rakyat.

“Terima kasih atas hasil pemeriksaan yang sangat detail. Seluruh poin yang menjadi catatan BPK akan segera kami tindak lanjuti secara maraton, bersama Inspektorat Kota Batu,” tegas politisi kawakan tersebut.
Ia menambahkan, perbaikan di sektor pengelolaan aset menjadi salah satu prioritas utama. Pasalnya, aset daerah yang terdata dengan baik, akan menjadi modal kuat dalam mendongkrak kinerja pemerintahan maupun pelayanan publik.
Bahan Evaluasi Kebijakan Mendatang
Hasil dari exit meeting ini nantinya, juga akan dilaporkan kepada Wali Kota Batu sebagai landasan evaluasi kebijakan strategis ke depan.
Pemkot Batu berambisi agar tata kelola keuangan di masa mendatang tidak hanya mengejar predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), tetapi juga berdampak nyata pada efektivitas program pembangunan.
“Kami ingin tata kelola keuangan daerah semakin transparan dan akuntabel. Melalui proses tindak lanjut ini, kami berharap pengelolaan keuangan ke depan, jauh lebih tertib dan mampu mendorong peningkatan kinerja pemerintahan secara menyeluruh,” pungkas Heli. (Ananto Wibowo/Ra Indrata)




